Portal Berita Ekonomi Kamis, 30 Maret 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:47 WIB. China - Diplomat AS ditahan karena diduga menerima uang dan hadiah dari intelijen China.
  • 15:09 WIB. Samsung - Samsung memperkenalkan asisten digitalnya, Bixby di produk terbaru mereka Galaxy S8.
  • 15:08 WIB. London -  Saudi Aramco has formally appointed JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley and HSBC as international financial advisers for its IPO.
  • 15:04 WIB. Beijing - China's President Xi Jinping will travel to Florida to meet US President Donald Trump April 6 to 7.
  • 15:01 WIB. Tokyo -  Toyota Motor Corp recalls about 2.9 million vehicles in Japan, China, Europe and other regions.
  • 14:57 WIB. 313 - Forum Umat Islam (FUI) menyatakan Aksi 313 yang digelar esok hari di Jakarta bertujuan untuk memenangkan gubernur muslim di Pilkada DKI.
  • 14:31 WIB. Afganistan - Presiden Afghanistan Ashraf Ghani akan berkunjung ke Indonesia pada 5 dan 6 April mendatang.
  • 13:43 WIB. Mesir - Tim arkeolog Spanyol temukan makam kuno Mesir berusia 3800 tahun di dekat kota Aswan, Mesir.
  • 13:30 WIB. Turki - Turki akan mengakhiri aksi militernya di Suriah yang telah berlangsung 7 bulan.
  • 13:26 WIB. New Jersey - Amazon.com Inc plans to cut 263 jobs at its money-losing parenting products unit Quidsi this summer as part of a business restructuring.
  • 13:16 WIB. Manila - Philippine lawmaker pushes for Duterte impeachment over 'defeatist' China stance.
  • 12:55 WIB. Kejaksaan - Kejaksaan RI menjalin kerja sama penegakan hukum pencucian uang dengan Bank Mandiri.
  • 10:08 WIB. Kurs Rupiah - Hari Ini (30/3) kurs rupiah referensi Bank Indonesia Rp 13,316.00 per dolar AS.
  • 10:06 WIB. Kurs Rupiah - Pagi ini  (30/3) Rupiah dibuka menguat 47.17 poin (0.33%) ke Rp 14,313.24 per Euro dibanding sore kemarin di Rp 14,360.41 (Data Bloomberg).
  • 10:06 WIB. Kurs Rupiah - Pagi ini (30/3) Rupiah dibuka menguat 1.00 poin (0.01%) ke Rp 13,313.00 per dolar AS dibanding kemarin di Rp 13,314.00. (Data Bloomberg).

Luhut Jelaskan Soal Pencabutan Pajak Perusahaan Jepang

Foto Berita Luhut Jelaskan Soal Pencabutan Pajak Perusahaan Jepang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan soal pembatalan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejumlah perusahaan Jepang sebelumnya disinggung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv di Pengadilan Tipikor.

"Itu 'complain' perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Lantas waktu saya ke Jepang, bertemu perdana menterinya yang menyampaikan 'complain' berat soal itu, karena itu melanggar ketentuan dan tidak benar. Lalu setelah saya pulang ke Indonesia, saya undang instansi yang terkait, menanyakan termasuk perusahaan-perusahaan Jepang yang besar-besar itu termasuk duta besarnya termasuk dengan Dirjen Pajak. Kemudian dibuka bukunya, dan setelah dibuka bukunya memang Dirjen Pajak salah, mereka mengakui itu salah," kata Luhut di kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Pada Senin (13/3), Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv sempat memberikan kesaksian bahwa ia mewakili Dirjen Pajak dipanggil Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk membereskan sejumlah keluhan pajak perusahaan Jepang mengenai pencabutan PKP perusahaan Jepang oleh Kantor Pelayanan Pajak Penananam Modal Asing (KPP PMA) Enam Jakarta.

"Besoknya saya dipanggil Pak Luhut Menkopolhukanm. Waktu itu yaang dipanggil pak Dirjen tapi saya yang diminta ke sana. Di situ ada Dubes Jepang, semua kumpul. Saya ditanya 'Siapa kau?' Saya katakan kalau saya Kakanwil Pajak khusus, lalu saya disampaikan bahwa Dubes Jepang sudah ke Presiden (Jokowi), 'Kau selesaikan sore ini bisa?' Saya katakan 'siap Pak'. Lalu saya ditugaskan untuk menyelesaikan. Saya telepon Pak Dirjen Pajak, lalu dibatalkan semua pencabutan PKP dan pengusaha Jepang itu datang ke saya dan menyampaikan terima kasih," kata Haniv di pengadilan Tipikor, Rabu (13/3).

Luhut pun mengakui bahwa masalah pajak itu akhirnya dibatalkan oleh Dirjen Pajak.

"Tidak ada Dubes Jepang menghadap Presiden, maksudnya Perdana Menteri Jepang bertemu saya. Lalu mereka (pihak Dirjen Pajak) mengatakan akan mencabut kebijakan pajak itu, ya silakan cabut. Pertanyaan saya, apakah bisa dicabut hari itu juga? Dan bisa saja," jelas Luhut.

Luhut juga membantah bahwa ia mengupayakan pencabutan PKP itu untuk satu perusahaan khusus.

"Tidak ada untuk perusahaan khusus, dan saya juga tidak ada 'follow-up' ke Dirjen Pajak. Itu urusan Dirjen Pajak karena saya minta Dirjen Pajak pelajari itu, dibuka semua, kenapa kok kita bisa berubah-ubah aturan? Itu semua di Direktorat Jenderal Pajak," ungkap Luhut.

Luhut pun mengaku tidak merasa namanya diseret-seret dalam perkara itu.

"Tidak ada merasa diseret-seret, itulah pekerjaan kita kalau mau melurus-luruskan. Pastilah ada yang mau ngomong sana-sini, 'wong' semuanya sudah terbuka," tegas Luhut.

Haniv menyampaikan kesaksian dalam sidang untuk terdakwa "Country Director" PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS (Rp1,98 miliar) dari komitmen Rp6 miliar untuk Muhammad Haniv dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno.

Tujuan pemberian suap itu adalah untuk melancarkan terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) periode Januari 2012-Desember 2014 dengan jumlah Rp3,53 miliar, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus. (Ant)

Tag: Luhut Binsar Pandjaitan, Jepang

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5592.510 51.308 540
2 Agriculture 1855.822 35.223 21
3 Mining 1516.040 23.159 43
4 Basic Industry and Chemicals 589.872 10.001 66
5 Miscellanous Industry 1482.871 36.961 42
6 Consumer Goods 2438.334 16.794 39
7 Cons., Property & Real Estate 504.490 2.205 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1104.650 16.082 57
9 Finance 874.132 5.856 89
10 Trade & Service 894.795 -3.198 122
No Code Prev Close Change %
1 SDPC 111 149 38 34.23
2 ARII 302 376 74 24.50
3 ICON 230 286 56 24.35
4 SKLT 600 740 140 23.33
5 DKFT 424 500 76 17.92
6 FISH 2,650 3,100 450 16.98
7 KBLI 550 640 90 16.36
8 AUTO 2,590 2,900 310 11.97
9 SSIA 600 670 70 11.67
10 RMBA 430 480 50 11.63
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 138 90 -48 -34.78
2 TIRA 288 222 -66 -22.92
3 INRU 300 260 -40 -13.33
4 APLI 147 130 -17 -11.56
5 PORT 625 570 -55 -8.80
6 ARTO 155 142 -13 -8.39
7 GSMF 108 99 -9 -8.33
8 EMTK 10,000 9,175 -825 -8.25
9 ADES 1,250 1,155 -95 -7.60
10 MAMI 79 73 -6 -7.59
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 356 382 26 7.30
2 PGAS 2,410 2,540 130 5.39
3 MYRX 122 136 14 11.48
4 TLKM 4,080 4,150 70 1.72
5 INDF 7,950 8,000 50 0.63
6 KBLI 550 640 90 16.36
7 ADRO 1,800 1,820 20 1.11
8 MAMI 79 73 -6 -7.59
9 BUMI 338 332 -6 -1.78
10 HMSP 4,010 4,010 0 0.00