Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 12:22 WIB. Ragunan - Hari ini taman margasatwa ragunan di prediksi dikujungi 100 ribu lebih wisatawan.
  • 12:19 WIB. PT KAI - Dirut PT KAI Edi Sukmoro mengimbau jangan beli tiket kereta di pinggir jalan.
  • 12:03 WIB. Menperin - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengharapkan pasokan logistik kembali normal pasca lebaran.
  • 12:01 WIB. OJK - Otoritas Jasa Keuangan berharap Asuransi menengah ke bawah di optimalkan.
  • 11:58 WIB. Bank SULUTGO - Bank Sulawesi Utara Gorontalo Siagakan petugas pantau ATM.
  • 11:37 WIB. Apps - Instagram luncurkan fitur bernama Favorites.
  • 11:35 WIB. Smartphone - Polytron kenalkan smartphone dengan GPS berakurasi tinggi.
  • 11:33 WIB. Facebook -  Fitur proteksi foto profil bisa mengurangi kemungkinan pencurian sebesar 75%.
  • 11:31 WIB. Medsos -  Fitur proteksi foto profil Facebook miliki sejumlah lapisan perlindungan.
  • 11:29 WIB. Medsos - Facebook siapkan fitur proteksi foto profil.
  • 11:26 WIB. Apps -  Pendiri Telegram, Pavel Durov: Jika aplikasinya diblokir di Rusia, hal tersebut membuat komunikasi negara itu berada di tangan asing.
  • 11:24 WIB. Apps - Regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, ancam blokir aplikasi Telegram.
  • 11:19 WIB. Gadget - Samsung siapkan headset Gear VR baru dengan desain berbeda dari para pendahulunya.
  • 11:18 WIB. Apple - Apple tarik aplikasi yang sudah lama tidak pernah diunduh oleh para pengguna.
  • 11:16 WIB. Apple - Apple akan luncurkan pengalaman App Store baru dengan iOS 11 tahun ini.

Luhut Jelaskan Soal Pencabutan Pajak Perusahaan Jepang

Foto Berita Luhut Jelaskan Soal Pencabutan Pajak Perusahaan Jepang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan soal pembatalan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejumlah perusahaan Jepang sebelumnya disinggung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv di Pengadilan Tipikor.

"Itu 'complain' perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Lantas waktu saya ke Jepang, bertemu perdana menterinya yang menyampaikan 'complain' berat soal itu, karena itu melanggar ketentuan dan tidak benar. Lalu setelah saya pulang ke Indonesia, saya undang instansi yang terkait, menanyakan termasuk perusahaan-perusahaan Jepang yang besar-besar itu termasuk duta besarnya termasuk dengan Dirjen Pajak. Kemudian dibuka bukunya, dan setelah dibuka bukunya memang Dirjen Pajak salah, mereka mengakui itu salah," kata Luhut di kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Pada Senin (13/3), Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv sempat memberikan kesaksian bahwa ia mewakili Dirjen Pajak dipanggil Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk membereskan sejumlah keluhan pajak perusahaan Jepang mengenai pencabutan PKP perusahaan Jepang oleh Kantor Pelayanan Pajak Penananam Modal Asing (KPP PMA) Enam Jakarta.

"Besoknya saya dipanggil Pak Luhut Menkopolhukanm. Waktu itu yaang dipanggil pak Dirjen tapi saya yang diminta ke sana. Di situ ada Dubes Jepang, semua kumpul. Saya ditanya 'Siapa kau?' Saya katakan kalau saya Kakanwil Pajak khusus, lalu saya disampaikan bahwa Dubes Jepang sudah ke Presiden (Jokowi), 'Kau selesaikan sore ini bisa?' Saya katakan 'siap Pak'. Lalu saya ditugaskan untuk menyelesaikan. Saya telepon Pak Dirjen Pajak, lalu dibatalkan semua pencabutan PKP dan pengusaha Jepang itu datang ke saya dan menyampaikan terima kasih," kata Haniv di pengadilan Tipikor, Rabu (13/3).

Luhut pun mengakui bahwa masalah pajak itu akhirnya dibatalkan oleh Dirjen Pajak.

"Tidak ada Dubes Jepang menghadap Presiden, maksudnya Perdana Menteri Jepang bertemu saya. Lalu mereka (pihak Dirjen Pajak) mengatakan akan mencabut kebijakan pajak itu, ya silakan cabut. Pertanyaan saya, apakah bisa dicabut hari itu juga? Dan bisa saja," jelas Luhut.

Luhut juga membantah bahwa ia mengupayakan pencabutan PKP itu untuk satu perusahaan khusus.

"Tidak ada untuk perusahaan khusus, dan saya juga tidak ada 'follow-up' ke Dirjen Pajak. Itu urusan Dirjen Pajak karena saya minta Dirjen Pajak pelajari itu, dibuka semua, kenapa kok kita bisa berubah-ubah aturan? Itu semua di Direktorat Jenderal Pajak," ungkap Luhut.

Luhut pun mengaku tidak merasa namanya diseret-seret dalam perkara itu.

"Tidak ada merasa diseret-seret, itulah pekerjaan kita kalau mau melurus-luruskan. Pastilah ada yang mau ngomong sana-sini, 'wong' semuanya sudah terbuka," tegas Luhut.

Haniv menyampaikan kesaksian dalam sidang untuk terdakwa "Country Director" PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS (Rp1,98 miliar) dari komitmen Rp6 miliar untuk Muhammad Haniv dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno.

Tujuan pemberian suap itu adalah untuk melancarkan terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) periode Januari 2012-Desember 2014 dengan jumlah Rp3,53 miliar, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus. (Ant)

Tag: Luhut Binsar Pandjaitan, Jepang

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10