Tingkatkan Investasi EBT, Kadin Dorong Permerintah Perbanyak Insentif

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong pemerintah untuk memperbanyak insentif dalam rangka meningkatkan ketertarikan untuk investasi energi baru dan terbarukan (EBT) di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Meski potensi sumber daya EBT di KTI sangat tinggi, namun dipastikan investasi EBT di kawasan ini tak akan menarik. Pasalnya, selain minus insentif, regulasi juga tidak mendukung," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Andi mengatakan, pihaknya menghargai keluarnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan bagi Penyediaan Tenaga Listrik. Di sana juga ditegaskan, kewajiban PLN membeli listrik dari EBT.

Namun semangat dari peraturan menteri ini, menurut Andi, hanya bagaimana PLN bisa membeli listrik semurah mungkin dari IPP, dan regulasi itu tidak memberikan rangsangan yang cukup bagi IPP untuk berinvestasi.

"Semangat peraturan menteri hanya bagaimana membeli murah. Tapi tidak dipikirkan bagaimana produksinya menjadi lebih murah lagi, sehingga marginnya menarik bagi pengusaha," paparnya.

Untuk itu, ujar dia, investasi EBT di KTI mesti dibuat semenarik mungkin, sebab biaya investasi di KTI sangat mahal, sebab keterbatasan infrastruktur serta SDM, dan beratnya medan yang dilalui ditambah lagi "cost of fund" yang besar serta perbankan yang menilai risiko di KTI sangat tinggi.

Padahal, ia mengingatkan bahwa kebutuhan listrik di KTI sangat tinggi, utamanya dunia usaha. Meningkatnya kebutuhan listrik tersebut sebagai akibat dari keseriusan pemerintah pusat membuka isolasi daerah-daerah tertutup seperti di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan investasi EBT yang sedang digalakkan di Indonesia dapat memiliki iklim kebijakan ramah investor seperti di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Ketua Bidang Energi Badan Pengurus Pusat Hipmi Andhika Anindyaguna mencontohkan iklim investasi EBT di Uni Emirat Arab sangat kondusif sebab lahan diberikan gratis, begitu pula dengan biaya perizinan.

Sedangkan di Indonesia, menurut Andhika Anindyaguna, harga lahan dapat tiba-tiba melonjak saat akan dibebaskan di sejumlah daerah, serta terdapat ketentuan "cost of fund" (biaya pendanaan) juga sangat mahal.

"Di UEA biaya dana cuma dua persenan. pengusaha mendapat 'free tax'. Jadi lingkungan usahanya sudah sangat berbeda," ujar Andhika.

Namun dalam penentuan harga EBT, dia menyatakan harga EBT di Tanah Air mesti dihitung sendiri karena harga di luar negeri, termasuk Timur Tengah, tidak bisa menjadi acuan sebab kondisinya jauh berbeda dengan situasi di dalam negeri.

Salah satu penyebab perbedaan tersebut, lanjutnya, adalah terkait dengan biaya investasi dan produksi di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara di Timur Tengah.

Sebagaimana diketahui harga listrik EBT di beberapa negara di Uni Emirat Arab memang lebih murah dibandingkan harga listrik EBT yang dijual di Indonesia.

Harga listrik EBT di UEA dijual di kisaran 2,25 sen per kwh hingga 2,99 sen per kwh. Solar tenaga matahari 150 megawatt (MW) dijual dengan harga 2,99 sen per kwh, dan 200 MW 2,42 sen per kwh. Sedangkan di Indonesia, harga listrik EBT dipatok di kisaran 15 per kwh hingga 18 sen per kwh. (Ant)