Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 11:29 WIB. Pertamina - Pertamina batal mengakuisisi wilayah kerja minyak di Rusia karena terhambat pajak yang harus ditanggung perseroan.
  • 11:16 WIB. TAM - Toyota Astra Motor memperkuat lini kendaraan niaga dengan dua model anyar.
  • 11:15 WIB. Mercedes - Mercedes-AMG GmbH melepas tiga model terbaru kendaraan ke pasar Indonesia.
  • 11:09 WIB. Microsoft - Microsoft Indonesia bersama Peradi bekerja sama untuk mempersiapkan kantor pengacara modern.
  • 11:08 WIB. First Travel - Menag Lukman Hakim mengatakan First Travel bertanggung jawab penuh terhadap pengembalian uang calon jamaah umrah.
  • 10:57 WIB. Suriah - Suriah terbuka terhadap penyelidikan serangan kimia.
  • 10:54 WIB. Korea Utara - Latihan bersama militer Amerika Serikat dan Korea Selatan akan memanaskan suasana di Semenanjung Korea.
  • 10:48 WIB. Filipina - Setidaknya 80 orang tewas terkait dengan peningkatan operasi pemberantasan narkoba di Filipina.
  • 10:48 WIB. Tokopedia - Tokopedia menyatakan komitmen untuk membangun Pusat Riset di Indonesia.
  • 10:27 WIB. Turin - Blaise Matuidi akan segera diperkenalkan oleh Juventus setelah lolos tes medis.
  • 10:23 WIB. Tokopedia - Tokopedia menyambut positif Perpres terkait Road Map E-commerce dan akan terlibat aktif sebagai pelaku startup.
  • 10:22 WIB. Taiwan - Sektor asuransi umum Taiwan mencatatkan premi naik 8,92% menjadi 80,9 miliar dolar Taiwan pada semester I-2017.
  • 10:21 WIB. ASDP - PT ASDP Indonesia Ferry mencatat pendapatan tumbuh 7% sepanjang semester I-2017.
  • 10:03 WIB. ELTY - Bakrieland Development akan fokus merestrukturisasi utang obligasi dengan nilai mencapai Rp3,6 triliun.
  • 10:02 WIB. SHIP - Sillo Maritime Perdana membeli satu unit kapal MT Andaman Sea dengan nilai transaksi US$23,75 juta.

Pemerintah Didesak Revisi PP 57/2016

Foto Berita Pemerintah Didesak Revisi PP 57/2016
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Pemerintah perlu merevisi PP 57/2016 berikut empat Peraturan Menteri LHK tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat petani di sektor perkebunan.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof DR Runtung Sitepu dalam Lokakarya Implikasi PP 57 /2016 Jo PP 71/2014 bertema Mau Kemana Industri Perkebunan Industri di Lahan Gambut? di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/3/2017).

"Jika kawasan gambut yang sejak puluhan tahun lalu diupayakan masyarakat untuk budidaya tiba-tiba fungsinya berubah menjadi kawasan lindung, ke mana masyarakat akan pergi?" katanya.

Karena itu, harap Sitepu, lokakarya ini harus mampu menghasilkan rekomendasi untuk merevisi PP 57 /2016 agar lebih menunjukkan keperpihakan kepada para petani dan kemajuan produktivitas budidaya kelapa sawit.

"Di sini, berkumpul para pakar yang dapat merekomendasikan cara pelestarian gambut tanpa merugikan masyarakat luas. Pendapat para akademisi yang memiliki netralistas dan keilmuan tinggi yang dapat memberikan gagasan untuk pelestarian gambut tanpa harus merugikan masyarakat secara luas," kata mantan Dekan Fakultas Hukum tersebut.

Pengamat perkebunan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Sapta Raharja menilai PP 572016 memiliki implikasi negatif terhadap budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang. Pasalnya, sejumlah pasal dari PP tersebut cenderung mematikan budidaya kelapa sawit secara perlahan. Bahkan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi di tingkat lokal dan nasional karena penurunan produktivitas kelapa sawit dan multiplier effect-nya akibat matinya pengembangan ekonomi lokal.

Konflik sosial juga akan bermunculan karena banyaknya masyarakat yang akan kehilangan mata pencaharian dan sumber penghasilan keluarga petani sawit.

"Saat ini, setidaknya ada 340.000 kepala keluarga petani yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan sawit. Mereka akan kehilangan mata pencaharian jika dari 1,5-1,7 juta ha lahan gambut yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit berubah menjadi kawasan lindung," ujarnya.

Pendapat senada dikemukakan pengajar Universitas Sumatera utara Dr Sabrina. Menurut dia, penerbitan PP tersebut tidak menghargai perjuangan rakyat Indonesia yang telah menginvestasikan waktu panjang dan uang untuk mengelola gambut.

"Dulu gambut tidak dilirik. Lahan ini lebih cocok sebagai tempat jin buang anak. Kini setelah masyarakat terutama para transmigran yang sebelumnya gagal mengelola sawah dan kini berhasil memanfaatkan gambut untuk penanaman sawit dengan mudah ingin disingkirkan begitu saja," pungkasnya.

Tag: Lahan gambut

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Vicky Fadil

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,582.57 3,546.65
British Pound GBP 1.00 17,306.97 17,133.02
China Yuan CNY 1.00 2,012.92 1,992.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,435.00 13,301.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.93 10,499.81
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.22 1,699.98
Dolar Singapura SGD 1.00 9,842.49 9,740.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,764.63 15,602.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.06 3,094.70
Yen Jepang JPY 100.00 12,279.50 12,153.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10