Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:19 WIB. CIA - Ingin depak Trump dari media sosial Twitter, mantan agen CIA cari dana Rp13,3 triliun.
  • 12:36 WIB. Uni Eropa - Inggris tidak sengaja kirim peringatan deportasi kepada 100 warga Uni Eropa.
  • 12:35 WIB. Inggris - Otoritas Libya harapkan Menlu Inggris bantu cabut embargo senjata.
  • 12:33 WIB. Mesir - Mesir kritik bantuan AS karena pangkas bantuan.
  • 12:32 WIB. Teror Barcelona - Puji teroris di Barcelona, ISIS tebar ancaman ke Spanyol.
  • 12:02 WIB. Riyadh - KBRI Riyadh upayakan perlindungan jamaah haji dari ancaman deportasi.
  • 12:00 WIB. Topan Hato - Topan Hato landa wilayah China dan Hongkong, 10 orang meninggal dunia.
  • 11:59 WIB. Vietnam - Presiden Jokowi dan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, bahas kerja sama terkait kemitraan strategis.
  • 11:57 WIB. Donal Trump - Presiden AS, Donald Trump undang PM Malaysia, Najib Tun Razak ke Gedung Putih.
  • 11:56 WIB. Iran - Arab Saudi bantah ingin pulihkan hubungan diplomatik dengan Iran.
  • 11:51 WIB. Finlandia - Kepolisian Finlandia tangkap da tersangka baru terkait dengan kasus penikaman.
  • 11:48 WIB. Rusia - Dubes Rusia untuk Sudan, Mirgayas Shirinskiy, ditemukan meninggal di rumahnya.
  • 11:02 WIB. OTT - Menhub: Serahkan proses hukum ke KPK.
  • 10:56 WIB. BEI - BEI menggandeng HHP Law Firm untuk meningkatkan kualitas inkubator.
  • 10:54 WIB. Jadwal Sepak Bola Sea Games (24/8) - Indonesia Vs Kamboja 15.00 WIB

PP Gambut Tak Punya Dasar Ilmiah

Foto Berita PP Gambut Tak Punya Dasar Ilmiah
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Peraturan Pemerintah (PP) 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu memiliki dasar ilmiah terutama pada substansi pengaturan. PP tanpa dasar ilmiah berakibat pada  substansi pengaturan yang tidak tepat, sulit, bahkan tidak bisa diimplementasikan.

Pernyataan itu mengemuka dalam lokakarya Implikasi PP 57 /2016 Jo PP 71/2014 yang digelar di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Kamis (16/3/2017).

Pakar gambut dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Saiful Anwar mengatakan pemerintah perlu mendengar suara mayoritas perguruan tinggi di Indonesia yang menuntut penting dasar ilmiah dalam penetapan PP. Hal ini agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Aturan tanpa dasar ilmiah, imbuhnya, pasti mendapat penolakan terus-menerus dari masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Ia mengatakan bahwa salah satu aturan yang tidak memiliki dasar ilmiah dan perlu direvisi menyangkut penerapan muka air (water level) 40 cm. Ia menegaskan perkebunan sawit di lahan gambut tidak akan bertahan jika dipaksa menerapkan water level 40 cm.

"Bila dipaksakan, perakaran sawit akan terendam, hasil produksi turun secara signifikan dan dalam jangka waktu tidak lama sawit mati," ujarnya.

Pendapat senada dikemukakan Ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Budi Mulyanto. Dia menilai penetapan batas 40 cm muka air sebagai indikator kerusakan gambut sangat tidak tepat. Selain tak memiliki dasar ilmiah, aturan itu tidak mungkin diimplementasikan.

"Apalagi, batasan kerusakan itu berbeda dengan fakta di lapangan. Selama ini sawit bisa tumbuh dengan produktivitas sangat baik serta kondisi lahan gambut tetap terjaga baik tanpa aturan itu," ucapnya.

Baik Saiful maupun Budi menyebutkan pembatasan muka air gambut 40 cm tidak berkorelasi dengan upaya penurunan emisi karbon dan pencegahan kebakaran seperti yang didengung-dengungkan pemerintah.

Budi berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memperkuat aturan mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan daripada menerbitkan PP baru yang cenderung dipaksakan dan mengada-ngada.

"Aturan ini lebih kental nuansa politisnya dibandingkan sebagai satu kebijakan yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Winarna berpendapat PP 57/2016 sulit diimplementasikan karena muka air tanah berfluktuasi. Sejak lama, lanjutnya, banyak masukan untuk merevisi aturan tersebut. Sayangnya, hingga penerbitan PP 57/2016 sebagai pengganti PP 71/2015 tidak ada perubahan yang signifikan.

Menurut Winarna, jauh sebelum munculnya PP itu, perkebunan sawit berusaha "mati-matian" untuk mengelola muka air tanah dan mempertahankan kelembaban tanah. Upaya itu, berdampak pada daya dukung gambut terhadap produktivitas tanaman budidaya dan kelestarian. Dari sisi lingkungan, dengan muka air tanah 70 cm, emisi karbon masih lebih rendah dari standar IPCC sebesar 40 CO2 ton/ha/tahun.

Di banyak perkebunan, kata dia, sejak lama diterapkan best management practices di antaranya melalui tata kelola air dan pemadatan sehingga ada jaminan yang cukup besar untuk kelestarian gambut dan produktivitas pertanian.

Adapun, Kepala Bagian Tanaman PT Socfin Indonesia Edison P Sihombing berpendapat pandangan budidaya di lahan gambut tidak lestari dan tak bertanggungjawab tidak tepat.

"Kami mempunyai pengalaman budidaya di lahan gambut secara lestari selama lebih dari 100 tahun," pungkas Sihombing.

Tag: Lahan gambut

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,578.84 3,542.82
British Pound GBP 1.00 17,160.09 16,987.43
China Yuan CNY 1.00 2,017.44 1,997.29
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,421.00 13,287.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,601.25 10,487.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.32 1,698.08
Dolar Singapura SGD 1.00 9,862.58 9,762.67
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,838.12 15,674.67
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,137.95 3,104.44
Yen Jepang JPY 100.00 12,294.80 12,170.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5914.024 33.727 559
2 Agriculture 1749.119 -1.495 18
3 Mining 1548.199 28.971 44
4 Basic Industry and Chemicals 608.159 -3.067 67
5 Miscellanous Industry 1350.370 5.613 41
6 Consumer Goods 2496.745 27.019 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.032 -0.290 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1252.484 7.329 60
9 Finance 993.787 5.533 89
10 Trade & Service 921.814 2.030 130
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 110 148 38 34.55
2 OKAS 102 137 35 34.31
3 PGLI 90 110 20 22.22
4 BMAS 360 438 78 21.67
5 PEGE 240 280 40 16.67
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 LEAD 61 71 10 16.39
8 MFMI 700 800 100 14.29
9 GOLD 570 650 80 14.04
10 MREI 3,120 3,500 380 12.18
No Code Prev Close Change %
1 TALF 334 274 -60 -17.96
2 IKBI 426 364 -62 -14.55
3 GMTD 7,900 7,000 -900 -11.39
4 PSDN 230 206 -24 -10.43
5 SDPC 118 110 -8 -6.78
6 BRAM 9,100 8,525 -575 -6.32
7 CARS 1,475 1,385 -90 -6.10
8 ARTA 284 268 -16 -5.63
9 BTEK 167 159 -8 -4.79
10 BVIC 238 228 -10 -4.20
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 61 71 10 16.39
2 TRAM 110 148 38 34.55
3 IKBI 426 364 -62 -14.55
4 MBSS 380 398 18 4.74
5 DGIK 58 63 5 8.62
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 BUMI 268 284 16 5.97
8 MAMI 84 86 2 2.38
9 PBRX 440 444 4 0.91
10 ADRO 1,860 1,955 95 5.11