Portal Berita Ekonomi Senin, 24 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 00:46 WIB. Yohana Yembise - Menteri Yohana Yembise menegaskan anak berusia 0-18 tahun dilarang bekerja.
  • 00:45 WIB. Jerman - Menlu Jerman Gabriel mengatakan akan terus menekan Israel dan Palestina untuk menemukan solusi bagi kedua negara.
  • 23:26 WIB. Maluku - Pemprov Maluku mengatakan stok bahan pokok di Ambon mencukupi menjelang puasa dan lebaran 2017.
  • 23:24 WIB. UKM - Pemkot Bekasi menggelar sayembara desain maskot boneka daerah dalam rangka promosi produk UKM.
  • 23:23 WIB. Kemenpar - Kemenpar meminta kepada Pemerintah Sulawesi Tenggara agar menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan.
  • 23:22 WIB. DPR - DPR meminta pemerintah memperketat pemeriksaan keselamatan angkutan umum dan memperketat pemberian izin trayek.
  • 22:32 WIB. Jakarta - Soal reklamasi teluk Jakarta Anies akan temui partai pendukung Ahok.
  • 22:31 WIB. Jakarta - Pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan belum terungkap meski Polisi gencar mencari bukti-bukti.
  • 22:28 WIB. Internasional - Pemerintah Korea Utara nyatakan siap berperang dengam AS terkait sengketa di Semenanjung Korea.
  • 22:12 WIB. JK - Wapres JK meminta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memajukan perkebunan kelapa.
  • 22:11 WIB. JK - Wapres JK mengatakan senyuman warga Sulawesi Utara mampu menarik kunjungan wisman.
  • 22:09 WIB. MTI - MTI menilai UU 22/2009 tentang LLAJ cenderung menyalahkan pengemudi pada peristiwa kecelakaan.
  • 22:08 WIB. Meksiko - Setidaknya enam mayat ditemukan terkubur di dalam parit di Guerrero, Meksiko.
  • 21:49 WIB. Timah -  PT Timah memberi bantuan 1.000 bibit buah-buahan ke Desa Riau.
  • 21:25 WIB. Bukalapak - Komunitas Bukalapak mengadakan kegiatan Kopi Darat di Pontianak.

PP Gambut Tak Punya Dasar Ilmiah

Foto Berita PP Gambut Tak Punya Dasar Ilmiah
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Peraturan Pemerintah (PP) 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu memiliki dasar ilmiah terutama pada substansi pengaturan. PP tanpa dasar ilmiah berakibat pada  substansi pengaturan yang tidak tepat, sulit, bahkan tidak bisa diimplementasikan.

Pernyataan itu mengemuka dalam lokakarya Implikasi PP 57 /2016 Jo PP 71/2014 yang digelar di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Kamis (16/3/2017).

Pakar gambut dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Saiful Anwar mengatakan pemerintah perlu mendengar suara mayoritas perguruan tinggi di Indonesia yang menuntut penting dasar ilmiah dalam penetapan PP. Hal ini agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Aturan tanpa dasar ilmiah, imbuhnya, pasti mendapat penolakan terus-menerus dari masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Ia mengatakan bahwa salah satu aturan yang tidak memiliki dasar ilmiah dan perlu direvisi menyangkut penerapan muka air (water level) 40 cm. Ia menegaskan perkebunan sawit di lahan gambut tidak akan bertahan jika dipaksa menerapkan water level 40 cm.

"Bila dipaksakan, perakaran sawit akan terendam, hasil produksi turun secara signifikan dan dalam jangka waktu tidak lama sawit mati," ujarnya.

Pendapat senada dikemukakan Ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Budi Mulyanto. Dia menilai penetapan batas 40 cm muka air sebagai indikator kerusakan gambut sangat tidak tepat. Selain tak memiliki dasar ilmiah, aturan itu tidak mungkin diimplementasikan.

"Apalagi, batasan kerusakan itu berbeda dengan fakta di lapangan. Selama ini sawit bisa tumbuh dengan produktivitas sangat baik serta kondisi lahan gambut tetap terjaga baik tanpa aturan itu," ucapnya.

Baik Saiful maupun Budi menyebutkan pembatasan muka air gambut 40 cm tidak berkorelasi dengan upaya penurunan emisi karbon dan pencegahan kebakaran seperti yang didengung-dengungkan pemerintah.

Budi berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memperkuat aturan mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan daripada menerbitkan PP baru yang cenderung dipaksakan dan mengada-ngada.

"Aturan ini lebih kental nuansa politisnya dibandingkan sebagai satu kebijakan yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Winarna berpendapat PP 57/2016 sulit diimplementasikan karena muka air tanah berfluktuasi. Sejak lama, lanjutnya, banyak masukan untuk merevisi aturan tersebut. Sayangnya, hingga penerbitan PP 57/2016 sebagai pengganti PP 71/2015 tidak ada perubahan yang signifikan.

Menurut Winarna, jauh sebelum munculnya PP itu, perkebunan sawit berusaha "mati-matian" untuk mengelola muka air tanah dan mempertahankan kelembaban tanah. Upaya itu, berdampak pada daya dukung gambut terhadap produktivitas tanaman budidaya dan kelestarian. Dari sisi lingkungan, dengan muka air tanah 70 cm, emisi karbon masih lebih rendah dari standar IPCC sebesar 40 CO2 ton/ha/tahun.

Di banyak perkebunan, kata dia, sejak lama diterapkan best management practices di antaranya melalui tata kelola air dan pemadatan sehingga ada jaminan yang cukup besar untuk kelestarian gambut dan produktivitas pertanian.

Adapun, Kepala Bagian Tanaman PT Socfin Indonesia Edison P Sihombing berpendapat pandangan budidaya di lahan gambut tidak lestari dan tak bertanggungjawab tidak tepat.

"Kami mempunyai pengalaman budidaya di lahan gambut secara lestari selama lebih dari 100 tahun," pungkas Sihombing.

Tag: Lahan gambut

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5664.475 69.169 541
2 Agriculture 1823.242 -21.549 21
3 Mining 1527.258 -9.366 43
4 Basic Industry and Chemicals 604.665 0.747 66
5 Miscellanous Industry 1536.728 81.861 42
6 Consumer Goods 2438.363 10.107 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 5.827 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.585 47.100 57
9 Finance 876.611 2.719 89
10 Trade & Service 917.711 9.714 123
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 104 140 36 34.62
2 BGTG 88 117 29 32.95
3 ALKA 131 161 30 22.90
4 ASBI 358 426 68 18.99
5 RANC 412 480 68 16.50
6 HITS 650 745 95 14.62
7 ALMI 170 189 19 11.18
8 BAYU 900 1,000 100 11.11
9 SKLT 780 860 80 10.26
10 ARII 304 332 28 9.21
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 600 472 -128 -21.33
2 HOME 256 212 -44 -17.19
3 BMAS 420 350 -70 -16.67
4 MFIN 1,350 1,150 -200 -14.81
5 TIRA 268 230 -38 -14.18
6 ERTX 184 160 -24 -13.04
7 JKSW 67 59 -8 -11.94
8 CANI 525 464 -61 -11.62
9 INCI 390 350 -40 -10.26
10 NAGA 180 165 -15 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 BNLI 675 695 20 2.96
2 TLKM 4,110 4,420 310 7.54
3 ASII 8,575 9,150 575 6.71
4 SRIL 308 306 -2 -0.65
5 KBLI 645 670 25 3.88
6 RIMO 153 166 13 8.50
7 PRAS 200 198 -2 -1.00
8 KAEF 2,310 2,460 150 6.49
9 BBNI 6,250 6,150 -100 -1.60
10 JSMR 4,510 4,470 -40 -0.89