Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 14:50 WIB. KAI - PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) akan menambah 186 unit alat penjualan tiket otomatis atau vending machine.
  • 14:47 WIB. Wiko - Wiko akan merilis 3 ponsel untuk pasar Indonesia tahun ini.
  • 14:46 WIB. New York - New York memutuskan memperketat pengaman pasca teror bom di Manchester.
  • 14:44 WIB. Nissan - Nissan dilaporkan sedang mengerjakan sebuah crossover listrik yang akan diperkenalkan tahun ini.
  • 14:30 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi harap banyak lembaga yang raih WTP.
  • 14:29 WIB. Medan - Gubernur Sumut imbau jadikan momen ramadan untuk perkuat iman dan takwa.
  • 14:29 WIB. Ahok - Veronica Tan: Keputusan ini yang terbaik untuk semua.
  • 14:28 WIB. Ariana Grande - Korban tewas dalam ledakan konser Ariana Grande menjadi 22 orang.
  • 14:27 WIB. KPK - Sandiaga penuhi panggilan KPK untuk dua kasus berbeda.
  • 13:29 WIB. Facebook - Bos Facebook bantah kabar calonkan diri sebagai Presiden AS.
  • 13:15 WIB. Brussels - EU warns France and Spain on deficits, clears Portugal.

PP Gambut Tak Punya Dasar Ilmiah

Foto Berita PP Gambut Tak Punya Dasar Ilmiah
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Peraturan Pemerintah (PP) 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu memiliki dasar ilmiah terutama pada substansi pengaturan. PP tanpa dasar ilmiah berakibat pada  substansi pengaturan yang tidak tepat, sulit, bahkan tidak bisa diimplementasikan.

Pernyataan itu mengemuka dalam lokakarya Implikasi PP 57 /2016 Jo PP 71/2014 yang digelar di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Kamis (16/3/2017).

Pakar gambut dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Saiful Anwar mengatakan pemerintah perlu mendengar suara mayoritas perguruan tinggi di Indonesia yang menuntut penting dasar ilmiah dalam penetapan PP. Hal ini agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Aturan tanpa dasar ilmiah, imbuhnya, pasti mendapat penolakan terus-menerus dari masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Ia mengatakan bahwa salah satu aturan yang tidak memiliki dasar ilmiah dan perlu direvisi menyangkut penerapan muka air (water level) 40 cm. Ia menegaskan perkebunan sawit di lahan gambut tidak akan bertahan jika dipaksa menerapkan water level 40 cm.

"Bila dipaksakan, perakaran sawit akan terendam, hasil produksi turun secara signifikan dan dalam jangka waktu tidak lama sawit mati," ujarnya.

Pendapat senada dikemukakan Ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Budi Mulyanto. Dia menilai penetapan batas 40 cm muka air sebagai indikator kerusakan gambut sangat tidak tepat. Selain tak memiliki dasar ilmiah, aturan itu tidak mungkin diimplementasikan.

"Apalagi, batasan kerusakan itu berbeda dengan fakta di lapangan. Selama ini sawit bisa tumbuh dengan produktivitas sangat baik serta kondisi lahan gambut tetap terjaga baik tanpa aturan itu," ucapnya.

Baik Saiful maupun Budi menyebutkan pembatasan muka air gambut 40 cm tidak berkorelasi dengan upaya penurunan emisi karbon dan pencegahan kebakaran seperti yang didengung-dengungkan pemerintah.

Budi berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memperkuat aturan mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan daripada menerbitkan PP baru yang cenderung dipaksakan dan mengada-ngada.

"Aturan ini lebih kental nuansa politisnya dibandingkan sebagai satu kebijakan yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Winarna berpendapat PP 57/2016 sulit diimplementasikan karena muka air tanah berfluktuasi. Sejak lama, lanjutnya, banyak masukan untuk merevisi aturan tersebut. Sayangnya, hingga penerbitan PP 57/2016 sebagai pengganti PP 71/2015 tidak ada perubahan yang signifikan.

Menurut Winarna, jauh sebelum munculnya PP itu, perkebunan sawit berusaha "mati-matian" untuk mengelola muka air tanah dan mempertahankan kelembaban tanah. Upaya itu, berdampak pada daya dukung gambut terhadap produktivitas tanaman budidaya dan kelestarian. Dari sisi lingkungan, dengan muka air tanah 70 cm, emisi karbon masih lebih rendah dari standar IPCC sebesar 40 CO2 ton/ha/tahun.

Di banyak perkebunan, kata dia, sejak lama diterapkan best management practices di antaranya melalui tata kelola air dan pemadatan sehingga ada jaminan yang cukup besar untuk kelestarian gambut dan produktivitas pertanian.

Adapun, Kepala Bagian Tanaman PT Socfin Indonesia Edison P Sihombing berpendapat pandangan budidaya di lahan gambut tidak lestari dan tak bertanggungjawab tidak tepat.

"Kami mempunyai pengalaman budidaya di lahan gambut secara lestari selama lebih dari 100 tahun," pungkas Sihombing.

Tag: Lahan gambut

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5749.445 -42.439 547
2 Agriculture 1809.664 -4.061 21
3 Mining 1362.654 -16.097 43
4 Basic Industry and Chemicals 626.347 3.165 66
5 Miscellanous Industry 1482.264 3.201 42
6 Consumer Goods 2516.216 -64.821 40
7 Cons., Property & Real Estate 496.495 5.527 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1154.507 -9.863 59
9 Finance 928.646 -5.579 89
10 Trade & Service 906.954 3.184 124
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 123 166 43 34.96
2 ESTI 85 114 29 34.12
3 BIMA 82 101 19 23.17
4 WICO 402 472 70 17.41
5 CMPP 148 173 25 16.89
6 PALM 390 450 60 15.38
7 ERTX 130 150 20 15.38
8 INAF 3,420 3,910 490 14.33
9 CEKA 1,495 1,700 205 13.71
10 BULL 138 155 17 12.32
No Code Prev Close Change %
1 TALF 396 300 -96 -24.24
2 AHAP 228 190 -38 -16.67
3 DART 388 324 -64 -16.49
4 FISH 3,030 2,700 -330 -10.89
5 LMSH 710 640 -70 -9.86
6 VICO 330 300 -30 -9.09
7 MDKA 2,500 2,300 -200 -8.00
8 CANI 500 462 -38 -7.60
9 ESSA 2,720 2,540 -180 -6.62
10 BNBA 250 234 -16 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 KOBX 129 121 -8 -6.20
2 PGAS 2,350 2,370 20 0.85
3 BNLI 685 665 -20 -2.92
4 TLKM 4,530 4,470 -60 -1.32
5 BBRI 14,500 14,625 125 0.86
6 BBCA 17,900 17,650 -250 -1.40
7 HMSP 3,970 3,810 -160 -4.03
8 BUMI 396 398 2 0.51
9 STAR 74 78 4 5.41
10 BMRI 12,900 12,525 -375 -2.91