Portal Berita Ekonomi Selasa, 30 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 16:37 WIB. Pansus KPK - Fahri Hamzah: Hanya PKS dan Demokrat yang tidak kirim nama pansus KPK.
  • 16:32 WIB. Jakarta - Presiden Jokowi kumpulkan menteri Kabinet Kerja untuk bahas draf Visi Indonesia 2045.
  • 16:14 WIB. KPPU - KPPU menjatuhkan denda Rp212 miliar pada kurun Januari-April 2017.
  • 16:10 WIB. PNM - Permodalan Nasional Madani menargetkan dua juta nasabah super mikro pada 2017.
  • 16:00 WIB. GBK - Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak akan jadi venue untuk Timnas Indonesia saat Asian Games 2018.
  • 15:59 WIB. Italia - Dokter memutuskan Valentino Rossi belum siap turun di MotoGP Italia.
  • 15:52 WIB. Filipina - Filipina peringatkan militan untuk segera menyerah.
  • 15:51 WIB. Korea Utara - Korea Utara sebut peluncuran rudal balistik mereka sukses.
  • 15:46 WIB. Lebaran - DPR melalui Komisi VI akan memanggil para BUMN sektor transportasi untuk mempersiapkan angkutan transportasi pada arus mudik Lebaran.
  • 15:20 WIB. Hoax - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan jadi korban hoax pesan berantai.
  • 15:18 WIB. JK - Wapres JK dengan tegas minta Polri untuk tangkap ormas pelaku intimidasi warga sipil.
  • 15:17 WIB. Mudik Lebaran - Organda Bali siapkan ratusan armada untuk mudik lebaran.
  • 15:17 WIB. Malware - Malware baru infeksi 36 juta perangkat android.

Hakim Tanya Duit Sisa E-KTP Kemana? Gamawan: Saya Tidak Tahu

Foto Berita Hakim Tanya Duit Sisa E-KTP Kemana? Gamawan: Saya Tidak Tahu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengadilan Tipikor hari ini menggelar sidang kedua kasus korupsi proyek e-KTP, dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim meminta keterangan kepada Gamawan terkait jalannya proyek e-KTP yang secara total menggunakan anggaran APBN sebesar Rp5,9 triliun.

Ketua Majelis Hakim John Halsan Butarbutar mengaku heran karena proyek pengadaan e-KTP yang tidak memenuhi target sebanyak 172 juta lembar tetapi anggarannya tidak tersisa. Gamawan mengaku tidak mengetahui sisa uang proyek itu, malah dia melemparkan kesalahan itu terhadap bawahannya di Kementerian Dalam Negeri.

"Saya tidak tahu, itu kewenangan pengelola anggaran," kata Gamawan di Pengadilan Tipikor, Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017). Tidak puas dengan jawaban Gamawan, Majelis Hakim kemudian menuding sebagai pimpinan Kementerian, Gamawan dinilai tidak bertanggung jawab dalam mengawasi anak buahnya.

”Kan ini proyek besar masa tidak ada pertanggungjawaban? Saudara sebagai Menteri tidak tahu, tidak ada pengawasan?," kata hakim.

Tag: Kasus Megakorupsi E-KTP, Gamawan Fauzi, Irman Gusman

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Dewi Ispurwanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,574.32 3,537.65
British Pound GBP 1.00 17,183.99 17,005.55
China Yuan CNY 1.00 1,951.00 1,931.50
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,403.00 13,269.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,954.41 9,848.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,719.92 1,702.70
Dolar Singapura SGD 1.00 9,659.12 9,559.11
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,917.54 14,763.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,130.81 3,095.89
Yen Jepang JPY 100.00 12,087.84 11,965.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Dec
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10