ACC Sulawesi Desak KPK Ungkap Oknum DPR yang Terlibat Kasus e-KTP

Lembaga Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap seluruh oknum anggota DPR yang terlibat korupsi Elektronik KTP.

"Mendesak KPK untuk mengusut tuntas nama-nama yang terlibat dalam kasus mega korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun," ujar Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/3/2017).

Selain itu pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk menghentikan revisi Undang-undang KPK karena dinilai sarat akan kepentingan politik.

Pihaknya juga mengajak masyarakat mendukung seluruh kinerja KPK selain pemberantasan korupsi juga pencegahannya karena perilaku korupsi merugikan bangsa dan negara.

Menurut dia, kasus e-KTP menjadi sorotan publik dengan melibatkan banyak pejabat negara, anggota DPR hingga pengusaha terseret arus korupsi berjamaah.

Kendati kasus ini telah disidangkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dan dalam perjalanannya lima koorporasi, satu konsorsium dan 14 perorangan telah mengembalikan dananya, namun itu bukan jaminan tidak korupsi.

Dari 14 perorangan mengembalikan dana senilai Rp30 miliar, disusul korporasi dan Korsorsium Rp220 miliar, tetapi meski begitu KPK harus menindak para pelaku yang terlibat dan tetap objektif dalam proses hukum.

"Karena pengembalian kerugian negara itu tidak menghilangkan tindak pidana seseorang dalam melakukan perilaku korupsi," tegasnya.

Langkah KPK untuk mengorek kembali kasus ini, lanjutnya, dianggap langkah maju, dan publik mesti mengawal langkah ini mengingat kasus e-KTP adalah kasus mega korupsi yang melibatkan banyak orang penting serta berpengaruh.

"Masyarakat sipil mesti mendukung langkah KPK, agar tidak terjadi pelemahan seperti pada kasus-kasus sebelumnya. Sebab, mungkin ada saja ganguan yang menggangu proses pengungkapan hingga penuntasan kasus tersebut," tambahnya.

Sejumlah aktivis penggiat anti korupsi bersama ACC Sulawesi sebelumnya mengelar aksi di jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar.

Mereka membentangkan spanduk besar berisikan gambar replika e-KTP diantaranya sejumlah nama-nama anggota DPRD serta simbol-simbol mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi bertepatan dengan kedatangan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Makassar. (Ant)