Zulkifli Hasan Minta KPK Jangan Tebang Pilih di Kasus E-KTP

Warta Ekonomi, Bandung -

Kasus e-KTP telah merugikan negara mencapai Rp2,3 triliun. Beberapa pejabat negara termasuk anggota DPR RI diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus megakorupsi proyek E-KTP tersebut.

"Kita selalu mendukung langkah KPK dalam pengusutan kasus e-KTP, jangan sampai tebang pilih," katanya?kepada wartawan di Bandung, Kamis (16/3/2017).

Terkait?pengembalian uang oleh sejumlah pejabat, dikatakan Zulkifli, harus sesuai dengan peraturan hukum yang?berlaku.

"Soal pengembalian uang oleh pejabat yang terlibat, kita patuhi sesuai proses hukum yang berlaku," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja di Kota Bandung, dirinya menjadi pembicara dalam Seminar Kewirausahaan BEM Universitas Komputer Indonesia (Unikom Bandung).

Ketua MPR mendorong kampus mencetak generasi entrepreneur?yang berani membuka lapangan kerja dan bukan lagi mencari kerja. "Kesenjangan bisa dikurangi dengan munculnya lebih banyak pengusaha-pengusaha muda," ungkapnya

Ia?menambahkan bahwa setelah 18 tahun reformasi, kesenjangan antara yang kaya dan miskin masih tinggi. Berdasarkan data Oxfam, empat orang terkaya Indonesia memiliki kekayaan?setara dengan 100 juta kelompok termiskin.

"Ini harus menjadi perhatian mahasiswa untuk berwirausaha, membuka lapangan kerja agar bisa menekan kesenjangan sosial," pungkasnya.