Portal Berita Ekonomi Senin, 29 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:53 WIB. Serie A Italia (29/5) - Inter 5 - 2 Udinese
  • 05:52 WIB. Serie A Italia (28/5) - Sampdoria 2 - 4 Napoli
  • 05:49 WIB. Serie A Italia (29/5) - AS Roma 3 - 2 Genoa
  • 05:48 WIB. Serie A Italia (29/5) - Cagliari 2 - 1 AC Milan
  • 00:08 WIB. Suap BPK- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai OTT terhadap pegawai BPK tidak boleh menghukum BPK secara kelembagaan.
  • 23:32 WIB. JK - Wapres JK nilai partai nasionalis bisa lebih religius.
  • 22:45 WIB. Amerika Serikat - Pejabat Kemanan Dalam Negeri AS John Kelly, berencana untuk melarang laptop atau tablet dibawa dalam penerbangan internasional ke luar atau ke dalam Amerika Serikat.
  • 22:40 WIB. Bom Manchester - Otoritas Inggris menyatakan jaringan Salman Abedi, pelaku bom Manchester masih luas dan ancaman dari kelompok tersebut juga masih ada.
  • 22:33 WIB. Bom Manchester - Kepolisian Inggris ringkus seorang pria berumur 25 tahun terkait peledakan bom bunuh diri di Manchester.

Ada Pasal Karet dalam UU Monopoli?

Foto Berita Ada Pasal Karet dalam UU Monopoli?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Beberapa saat lalu dunia perindustrian Indonesia dikejutkan dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan kartel sebagaimana yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Disinyalir, awal mula kecurigaan KPPU dengan adanya kenaikan harga terhadap sepeda motor skuter matik yang saling beriringan antara dua perusahaan asal Jepang tersebut. Selain itu, kedua perusahaan tersebut juga menguasai 97% pangsa pasar di kelas motor skuter matik 110-125 cc di Indonesia.

Atas praktik kartel itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada Yamaha sebesar Rp25 miliar, Honda sebesar Rp22,5 miliar. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Tresna Priyana Soemardi serta R Kurnia Syaranie dan Munrokhim Misanam sebagai anggota Majelis Komisi di Ruang Sidang KPPU, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Namun pada 14 Maret 2017 lalu, sebagaimana dilansir WartaEkonomi.co.id, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan masih terdapat pasal karet dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang kemungkinan membuat rancu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh KPPU. Pasal karet yang dimaksud adalah tidak adanya batas-batas atau standar yang jelas dalam hal apa pelaku usaha dikategorikan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam kasus ini, penulis melihat ada beberapa kekeliruan. Pertama, penguasaan pangsa pasar oleh dua perusahaan tersebut hingga 97% jelas melanggar ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut melarang penyalahgunaan posisi dominan oleh dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha untuk menguasai pangsa pasar melebihi 75% persen atas satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kedua, pernyataan Hariyadi Sukamdani sebagaimana penulis singgung di atas juga terdapat kekeliruan. Pasalnya, pada dasarnya aturan hukum itu bebas tafsir, setiap orang bebas menafsirkan maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Namun bagi hakim, terdapat metode-metode yang harus diikuti dalam melakukan penafsiran hukum.

Pasal tersebut bukanlah pasal karet karena dalam ilmu hukum dikenal beberapa metode dalam menafsirkan hukum, di antaranya adalah interpretasi subsumtif di mana penafsiran dari suatu peraturan terhadap kasus in-konkreto tanpa perlu penalaran sama sekali dan hanya menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.

Selain itu, untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikenal dua pendekatan, yaitu perse illegal dan rule of reason.

Perse illegal adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal di mana tidak diperlukan pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Maksudnya, hakim boleh saja memutus bersalah suatu pelaku usaha yang secara nyata melakukan praktik monopoli tanpa harus membuktikan dampak-dampak dari tindakannya tersebut. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak karena perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya, pendekatan ini melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.

Pendekatan rule of reason merupakan transformasi dari pendekatan perse illegal. Pendekatan ini terbilang lebih luwes karena dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya diperkenankan untuk memonopoli atau memiliki posisi dominan dalam suatu pasar, namun yang dilarang adalah praktik monopoli yang berakibat pada terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat dengan memperhatikan dampak yang terjadi akibat tindakan pelaku usaha tersebut.

Oleh karena itu, pernyataan Ketua Apindo yang mempertanyakan pasal karet dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah hal yang keliru. Sepanjang hakim menilai bukti-bukti dan dampak yang dihasilkan dari perjanjian atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha bertentangan dengan undang-undang maka putusan itu sah adanya dan harus dipatuhi. Selain itu, kartel jelas merugikan masyarakat, meskipun di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penjualan yang dibayarkan pengusaha pada kas negara.

Karena itu, demi mewujudkan persaingan yang fair dalam dunia usaha di Indonesia, pemerintah harus saling mendukung dan bukan melemahkan hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Anggres Yudistira, kartel, Hariyadi Budi Santoso Sukamdani

Penulis: Anggres Yudistira, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01