Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Maret 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:25 WIB. Brasilia -  Brazil's consumer protection agency Senacom ordered recalls on Friday (24/3) of meat from three meatpacking companies involved in a tainted produce scandal.
  • 08:19 WIB. Kementan - Kementan meminta peternak di Kabupaten Gowa mengembangkan induk sapi.
  • 08:10 WIB. Tesla -  Tesla Motors Inc will start taking orders for its solar roof tiles in April, Chief Executive Elon Musk said in a Tweet on Friday.
  • 08:04 WIB. Acapulco - ICBC: Trump's push to force U.S. industry to bring jobs home is opening investment avenues for Chinese companies in Mexico.
  • 08:00 WIB. New York - The tech-rich Nasdaq Composite Index added 11.04 points (0.19 per cent) to 5,828.74 on Friday (24/3).
  • 07:59 WIB. New York - The broad-based S&P 500 shed 1.98 points (0.08 per cent) to end at 2,343.98 on Friday (24/3).
  • 07:58 WIB. New York -The Dow Jones Industrial Average fell 59.86 points (0.29 per cent) to close the day at 20,596.72 on Friday (24/3).
  • 07:38 WIB. OJK - OJK memastikan kompak dalam menangani kasus pembobolan dana nasabah BTN.
  • 07:34 WIB. BMKG - BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Jabodetabek berpotensi berawan tebal hingga turun hujan, Sabtu (25/3).
  • 06:26 WIB. AS - Presiden AS Donald Trump menyebutkan ribuan warga AS akan kembali bekerja di negeri sendiri.
  • 06:25 WIB. China - Perusahaan asal China Zhonghong Zhuoye sepakat mengakuisisi 21% saham SeaWorld Entertainment.
  • 06:14 WIB. Bangladesh - Seorang pria yang membawa bom meledakkan dirinya di dekat Bandara International Bangladesh.
  • 06:11 WIB. Obamacare - Trump batal melakukan reformasi di bidang kesehatan usai partai Republik menolak hal tersebut.
  • 06:04 WIB. World Cup UEFA Qualification (25/3) - Ireland 0 - 0 Wales
  • 06:04 WIB. World Cup UEFA Qualification (25/3) - Croatia 1 - 0 Ukraine
  • 06:04 WIB. World Cup UEFA Qualification (25/3) - Turkey 2 - 0 Finland
  • 06:04 WIB. World Cup UEFA Qualification (25/3) - Italy 2 - 0 Albania
  • 06:03 WIB. World Cup UEFA Qualification (25/3) - Spain 4 - 1 Israel
  • 00:43 WIB. Caracas - Venezuela increased fuel exports to allies even as supply crunch loomed.
  • 17:20 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini  (24/3) Rupiah ditutup melemah 35.26 poin (0.25%) ke 14,388.17 per Euro dibanding pada pembukaan pagi tadi di 14,352.91. (Data Bloomberg).
  • 17:19 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini (24/3) Rupiah ditutup melemah 3.00 poin (0.02%) ke Rp 13,327.00 per dolar AS dibanding pada pembukaan di Rp 13,324.00. (Data Bloomberg).

Ada Pasal Karet dalam UU Monopoli?

Foto Berita Ada Pasal Karet dalam UU Monopoli?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Beberapa saat lalu dunia perindustrian Indonesia dikejutkan dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan kartel sebagaimana yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Disinyalir, awal mula kecurigaan KPPU dengan adanya kenaikan harga terhadap sepeda motor skuter matik yang saling beriringan antara dua perusahaan asal Jepang tersebut. Selain itu, kedua perusahaan tersebut juga menguasai 97% pangsa pasar di kelas motor skuter matik 110-125 cc di Indonesia.

Atas praktik kartel itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada Yamaha sebesar Rp25 miliar, Honda sebesar Rp22,5 miliar. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Tresna Priyana Soemardi serta R Kurnia Syaranie dan Munrokhim Misanam sebagai anggota Majelis Komisi di Ruang Sidang KPPU, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Namun pada 14 Maret 2017 lalu, sebagaimana dilansir WartaEkonomi.co.id, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan masih terdapat pasal karet dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang kemungkinan membuat rancu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh KPPU. Pasal karet yang dimaksud adalah tidak adanya batas-batas atau standar yang jelas dalam hal apa pelaku usaha dikategorikan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam kasus ini, penulis melihat ada beberapa kekeliruan. Pertama, penguasaan pangsa pasar oleh dua perusahaan tersebut hingga 97% jelas melanggar ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut melarang penyalahgunaan posisi dominan oleh dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha untuk menguasai pangsa pasar melebihi 75% persen atas satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kedua, pernyataan Hariyadi Sukamdani sebagaimana penulis singgung di atas juga terdapat kekeliruan. Pasalnya, pada dasarnya aturan hukum itu bebas tafsir, setiap orang bebas menafsirkan maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Namun bagi hakim, terdapat metode-metode yang harus diikuti dalam melakukan penafsiran hukum.

Pasal tersebut bukanlah pasal karet karena dalam ilmu hukum dikenal beberapa metode dalam menafsirkan hukum, di antaranya adalah interpretasi subsumtif di mana penafsiran dari suatu peraturan terhadap kasus in-konkreto tanpa perlu penalaran sama sekali dan hanya menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.

Selain itu, untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikenal dua pendekatan, yaitu perse illegal dan rule of reason.

Perse illegal adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal di mana tidak diperlukan pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Maksudnya, hakim boleh saja memutus bersalah suatu pelaku usaha yang secara nyata melakukan praktik monopoli tanpa harus membuktikan dampak-dampak dari tindakannya tersebut. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak karena perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya, pendekatan ini melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.

Pendekatan rule of reason merupakan transformasi dari pendekatan perse illegal. Pendekatan ini terbilang lebih luwes karena dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya diperkenankan untuk memonopoli atau memiliki posisi dominan dalam suatu pasar, namun yang dilarang adalah praktik monopoli yang berakibat pada terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat dengan memperhatikan dampak yang terjadi akibat tindakan pelaku usaha tersebut.

Oleh karena itu, pernyataan Ketua Apindo yang mempertanyakan pasal karet dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah hal yang keliru. Sepanjang hakim menilai bukti-bukti dan dampak yang dihasilkan dari perjanjian atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha bertentangan dengan undang-undang maka putusan itu sah adanya dan harus dipatuhi. Selain itu, kartel jelas merugikan masyarakat, meskipun di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penjualan yang dibayarkan pengusaha pada kas negara.

Karena itu, demi mewujudkan persaingan yang fair dalam dunia usaha di Indonesia, pemerintah harus saling mendukung dan bukan melemahkan hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Anggres Yudistira, kartel, Hariyadi Budi Santoso Sukamdani

Penulis: Anggres Yudistira, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5567.134 3.375 540
2 Agriculture 1824.655 -14.401 21
3 Mining 1492.425 9.624 43
4 Basic Industry and Chemicals 580.406 1.919 66
5 Miscellanous Industry 1442.324 10.727 42
6 Consumer Goods 2417.761 8.829 39
7 Cons., Property & Real Estate 506.470 2.079 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1091.616 -5.792 57
9 Finance 878.990 -2.246 89
10 Trade & Service 905.716 -0.379 122
No Code Prev Close Change %
1 PORT 464 580 116 25.00
2 AHAP 200 238 38 19.00
3 APLI 105 124 19 18.10
4 PLIN 3,490 4,100 610 17.48
5 MYOH 710 805 95 13.38
6 JRPT 860 970 110 12.79
7 HOME 258 290 32 12.40
8 SMBR 2,640 2,950 310 11.74
9 FAST 1,355 1,495 140 10.33
10 SRIL 314 338 24 7.64
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 132 86 -46 -34.85
2 MKNT 448 352 -96 -21.43
3 MTSM 478 378 -100 -20.92
4 ASBI 350 282 -68 -19.43
5 IBST 1,800 1,500 -300 -16.67
6 STAR 101 86 -15 -14.85
7 JECC 6,975 6,000 -975 -13.98
8 RMBA 450 404 -46 -10.22
9 PSDN 162 146 -16 -9.88
10 NIPS 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 314 338 24 7.64
2 MAMI 132 86 -46 -34.85
3 STAR 101 86 -15 -14.85
4 BMTR 510 525 15 2.94
5 PGLI 62 65 3 4.84
6 PBRX 535 535 0 0.00
7 TLKM 4,090 4,080 -10 -0.24
8 PSDN 162 146 -16 -9.88
9 KREN 402 398 -4 -1.00
10 BRPT 2,790 2,960 170 6.09