Portal Berita Ekonomi Senin, 24 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 04:21 WIB. Bundesliga Jerman (23/4) - Freiburg 2 - 1 Bayer Leverkusen
  • 03:59 WIB. Spanyol - Kalahkan Real Madrid, Barcelona puncaki klasemen La Liga.
  • 03:58 WIB. La Liga Spanyol (24/4) - Real Madrid 2 - 3 Barcelona
  • 03:57 WIB. Serie A Italia (23/4) - AC Milan 1 - 2 Empoli
  • 03:57 WIB. Serie A Italia (24/4) - Juventus 4 - 0 Genoa
  • 03:56 WIB. English Premier League (23/4) - Liverpool 1 - 2 Crystal Palace
  • 03:56 WIB. English Premier League (23/4) - Burnley 0 - 2 Manchester United
  • 03:55 WIB. FA Cup (23/4) - Arsenal 2 - 1 Manchester City
  • 01:17 WIB. IIASA - IIASA meluncurkan proyek RESTORE+ terkait solusi restorasi hutan tropis di Indonesia, Brasil, dan Kongo.
  • 01:16 WIB. Sritex - Sritex menggandeng BPJS Ketenagakerjaan membangun 10.000 rumah bagi karyawan.
  • 01:15 WIB. Deliveree - Deliveree menjalin kerja sama dengan MNC Life dalam menyediakan asuransi kecelakaan.
  • 00:46 WIB. Yohana Yembise - Menteri Yohana Yembise menegaskan anak berusia 0-18 tahun dilarang bekerja.
  • 00:45 WIB. Jerman - Menlu Jerman Gabriel mengatakan akan terus menekan Israel dan Palestina untuk menemukan solusi bagi kedua negara.
  • 23:26 WIB. Maluku - Pemprov Maluku mengatakan stok bahan pokok di Ambon mencukupi menjelang puasa dan lebaran 2017.
  • 23:24 WIB. UKM - Pemkot Bekasi menggelar sayembara desain maskot boneka daerah dalam rangka promosi produk UKM.

Ada Pasal Karet dalam UU Monopoli?

Foto Berita Ada Pasal Karet dalam UU Monopoli?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Beberapa saat lalu dunia perindustrian Indonesia dikejutkan dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan kartel sebagaimana yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Disinyalir, awal mula kecurigaan KPPU dengan adanya kenaikan harga terhadap sepeda motor skuter matik yang saling beriringan antara dua perusahaan asal Jepang tersebut. Selain itu, kedua perusahaan tersebut juga menguasai 97% pangsa pasar di kelas motor skuter matik 110-125 cc di Indonesia.

Atas praktik kartel itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada Yamaha sebesar Rp25 miliar, Honda sebesar Rp22,5 miliar. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Tresna Priyana Soemardi serta R Kurnia Syaranie dan Munrokhim Misanam sebagai anggota Majelis Komisi di Ruang Sidang KPPU, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Namun pada 14 Maret 2017 lalu, sebagaimana dilansir WartaEkonomi.co.id, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan masih terdapat pasal karet dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang kemungkinan membuat rancu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh KPPU. Pasal karet yang dimaksud adalah tidak adanya batas-batas atau standar yang jelas dalam hal apa pelaku usaha dikategorikan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam kasus ini, penulis melihat ada beberapa kekeliruan. Pertama, penguasaan pangsa pasar oleh dua perusahaan tersebut hingga 97% jelas melanggar ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut melarang penyalahgunaan posisi dominan oleh dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha untuk menguasai pangsa pasar melebihi 75% persen atas satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kedua, pernyataan Hariyadi Sukamdani sebagaimana penulis singgung di atas juga terdapat kekeliruan. Pasalnya, pada dasarnya aturan hukum itu bebas tafsir, setiap orang bebas menafsirkan maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Namun bagi hakim, terdapat metode-metode yang harus diikuti dalam melakukan penafsiran hukum.

Pasal tersebut bukanlah pasal karet karena dalam ilmu hukum dikenal beberapa metode dalam menafsirkan hukum, di antaranya adalah interpretasi subsumtif di mana penafsiran dari suatu peraturan terhadap kasus in-konkreto tanpa perlu penalaran sama sekali dan hanya menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.

Selain itu, untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikenal dua pendekatan, yaitu perse illegal dan rule of reason.

Perse illegal adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal di mana tidak diperlukan pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Maksudnya, hakim boleh saja memutus bersalah suatu pelaku usaha yang secara nyata melakukan praktik monopoli tanpa harus membuktikan dampak-dampak dari tindakannya tersebut. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak karena perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya, pendekatan ini melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.

Pendekatan rule of reason merupakan transformasi dari pendekatan perse illegal. Pendekatan ini terbilang lebih luwes karena dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya diperkenankan untuk memonopoli atau memiliki posisi dominan dalam suatu pasar, namun yang dilarang adalah praktik monopoli yang berakibat pada terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat dengan memperhatikan dampak yang terjadi akibat tindakan pelaku usaha tersebut.

Oleh karena itu, pernyataan Ketua Apindo yang mempertanyakan pasal karet dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah hal yang keliru. Sepanjang hakim menilai bukti-bukti dan dampak yang dihasilkan dari perjanjian atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha bertentangan dengan undang-undang maka putusan itu sah adanya dan harus dipatuhi. Selain itu, kartel jelas merugikan masyarakat, meskipun di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penjualan yang dibayarkan pengusaha pada kas negara.

Karena itu, demi mewujudkan persaingan yang fair dalam dunia usaha di Indonesia, pemerintah harus saling mendukung dan bukan melemahkan hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Anggres Yudistira, kartel, Hariyadi Budi Santoso Sukamdani

Penulis: Anggres Yudistira, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5664.475 69.169 541
2 Agriculture 1823.242 -21.549 21
3 Mining 1527.258 -9.366 43
4 Basic Industry and Chemicals 604.665 0.747 66
5 Miscellanous Industry 1536.728 81.861 42
6 Consumer Goods 2438.363 10.107 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 5.827 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.585 47.100 57
9 Finance 876.611 2.719 89
10 Trade & Service 917.711 9.714 123
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 104 140 36 34.62
2 BGTG 88 117 29 32.95
3 ALKA 131 161 30 22.90
4 ASBI 358 426 68 18.99
5 RANC 412 480 68 16.50
6 HITS 650 745 95 14.62
7 ALMI 170 189 19 11.18
8 BAYU 900 1,000 100 11.11
9 SKLT 780 860 80 10.26
10 ARII 304 332 28 9.21
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 600 472 -128 -21.33
2 HOME 256 212 -44 -17.19
3 BMAS 420 350 -70 -16.67
4 MFIN 1,350 1,150 -200 -14.81
5 TIRA 268 230 -38 -14.18
6 ERTX 184 160 -24 -13.04
7 JKSW 67 59 -8 -11.94
8 CANI 525 464 -61 -11.62
9 INCI 390 350 -40 -10.26
10 NAGA 180 165 -15 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 BNLI 675 695 20 2.96
2 TLKM 4,110 4,420 310 7.54
3 ASII 8,575 9,150 575 6.71
4 SRIL 308 306 -2 -0.65
5 KBLI 645 670 25 3.88
6 RIMO 153 166 13 8.50
7 PRAS 200 198 -2 -1.00
8 KAEF 2,310 2,460 150 6.49
9 BBNI 6,250 6,150 -100 -1.60
10 JSMR 4,510 4,470 -40 -0.89