Portal Berita Ekonomi Senin, 24 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 00:46 WIB. Yohana Yembise - Menteri Yohana Yembise menegaskan anak berusia 0-18 tahun dilarang bekerja.
  • 00:45 WIB. Jerman - Menlu Jerman Gabriel mengatakan akan terus menekan Israel dan Palestina untuk menemukan solusi bagi kedua negara.
  • 23:26 WIB. Maluku - Pemprov Maluku mengatakan stok bahan pokok di Ambon mencukupi menjelang puasa dan lebaran 2017.
  • 23:24 WIB. UKM - Pemkot Bekasi menggelar sayembara desain maskot boneka daerah dalam rangka promosi produk UKM.
  • 23:23 WIB. Kemenpar - Kemenpar meminta kepada Pemerintah Sulawesi Tenggara agar menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan.
  • 23:22 WIB. DPR - DPR meminta pemerintah memperketat pemeriksaan keselamatan angkutan umum dan memperketat pemberian izin trayek.
  • 22:32 WIB. Jakarta - Soal reklamasi teluk Jakarta Anies akan temui partai pendukung Ahok.
  • 22:31 WIB. Jakarta - Pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan belum terungkap meski Polisi gencar mencari bukti-bukti.
  • 22:28 WIB. Internasional - Pemerintah Korea Utara nyatakan siap berperang dengam AS terkait sengketa di Semenanjung Korea.
  • 22:12 WIB. JK - Wapres JK meminta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memajukan perkebunan kelapa.
  • 22:11 WIB. JK - Wapres JK mengatakan senyuman warga Sulawesi Utara mampu menarik kunjungan wisman.
  • 22:09 WIB. MTI - MTI menilai UU 22/2009 tentang LLAJ cenderung menyalahkan pengemudi pada peristiwa kecelakaan.
  • 22:08 WIB. Meksiko - Setidaknya enam mayat ditemukan terkubur di dalam parit di Guerrero, Meksiko.
  • 21:49 WIB. Timah -  PT Timah memberi bantuan 1.000 bibit buah-buahan ke Desa Riau.
  • 21:25 WIB. Bukalapak - Komunitas Bukalapak mengadakan kegiatan Kopi Darat di Pontianak.

LMAN Siapkan Pencairan Dana Pengadaan Tanah Rp13,2 Triliun

Foto Berita LMAN Siapkan Pencairan Dana Pengadaan Tanah Rp13,2 Triliun
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyiapkan pencairan dana pengadaan tanah Rp13,2 triliun untuk proyek pembangunan infrastruktur jalan tol maupun jalan bukan tol yang telah direncanakan oleh pemerintah.

"Dana Rp13,2 triliun sudah ditandatangani untuk pendanaan 2016, dengan 'cost of fund' Rp350 miliar untuk mempercepat pembebasan tanah," kata Direktur LMAN Rahayu Puspasari, di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Rahayu mengatakan proses pencairan ini menggunakan skema dana talangan atau pembayaran uang ganti kerugian dengan menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu, sebelum terbit Perpres 102 Tahun 2016, agar pengadaan tanah berjalan lebih cepat.

Perpres 102 Tahun 2016 merupakan peraturan terkait pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional.

Skema pencairan ini, kata Rahayu, digunakan untuk pengadaan tanah pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Non-Trans Jawa, dan Jabodetabek yang dananya ditalangi terlebih dahulu oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Ia menambahkan proses pencairan dana yang disiapkan sebanyak Rp16 triliun ini bisa lebih cepat, apabila proyeknya benar-benar siap dijalankan dan verifikasi tagihan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah dilakukan.

"Kami berharap secepat mungkin dibayar. Standar operasi prosedur, teknologi informasi, dan sumber daya manusia sudah kami siapkan. Jadi Rp16 triliun itu tidak lama pada kami, semakin akurat dan lengkap dokumen yang diusulkan, maka semakin cepat pencairan," ujar Rahayu.

Selain skema dana talangan sebelum terbit Perpres 102 Tahun 2016, LMAN juga menyiapkan skema dana talangan setelah terbit Perpres 102 Tahun 2016, melalui keterlibatan Direktorat Jenderal Anggaran dalam perencanaan anggaran sejak awal proyek.

LMAN juga menyiapkan skema pembayaran uang ganti kerugian secara langsung yang diharapkan bisa mulai berlaku pada pencairan dana pengadaan lahan pada 2017 sebesar Rp20 triliun, untuk proyek infrastruktur jalan tol, pelabuhan, perkeretapian dan bendungan.

Proses skema ini, mulai dari pengajuan pengadaan tanah hingga permohonan pembayaran ganti rugi, akan melibatkan peran BPKP, sehingga penerima ganti rugi dan pelepasan hak akan didapatkan masyarakat yang berhak menerimanya.

"Pada skema ini kami membayar langsung ke masyarakat, bukan dengan dana talangan. Jadi kami akan langsung membayarkan ke masyarakat. Dengan ketersediaan anggaran, ada kemungkinan nantinya skema ini yang akan dilaksanakan," ujar Rahayu.

Rahayu memastikan skema ini tidak melibatkan badan usaha, sehingga tidak memerlukan biaya bunga atau "cost of fund" yang harus dikeluarkan dalam dana talangan dan pemerintah bisa menghemat dana yang harus dikeluarkan.

"Skema ini tidak memungkinkan diterapkan pada 2016 karena terbatas ketersediaan dana dan perangkat hukumnya belum siap," katanya pula.

LMAN merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengelolaan Kementerian Keuangan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Lembaga ini dibentuk untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, sekaligus menggali potensi return on assets dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Barang Milik Negara.

Pada awalnya, LMAN bertugas untuk mengelola aset negara, namun institusi ini kemudian juga mendapat tugas untuk perencanaan pendanaan dan pendayagunaan lahan landbank serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah.

Mandat baru tersebut, LMAN mempunyai fungsi tidak hanya sebagai treasurer atau financing provider, tapi juga special landbank untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. (Ant)

Tag: Infrastruktur, Jalan Tol

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5664.475 69.169 541
2 Agriculture 1823.242 -21.549 21
3 Mining 1527.258 -9.366 43
4 Basic Industry and Chemicals 604.665 0.747 66
5 Miscellanous Industry 1536.728 81.861 42
6 Consumer Goods 2438.363 10.107 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 5.827 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.585 47.100 57
9 Finance 876.611 2.719 89
10 Trade & Service 917.711 9.714 123
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 104 140 36 34.62
2 BGTG 88 117 29 32.95
3 ALKA 131 161 30 22.90
4 ASBI 358 426 68 18.99
5 RANC 412 480 68 16.50
6 HITS 650 745 95 14.62
7 ALMI 170 189 19 11.18
8 BAYU 900 1,000 100 11.11
9 SKLT 780 860 80 10.26
10 ARII 304 332 28 9.21
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 600 472 -128 -21.33
2 HOME 256 212 -44 -17.19
3 BMAS 420 350 -70 -16.67
4 MFIN 1,350 1,150 -200 -14.81
5 TIRA 268 230 -38 -14.18
6 ERTX 184 160 -24 -13.04
7 JKSW 67 59 -8 -11.94
8 CANI 525 464 -61 -11.62
9 INCI 390 350 -40 -10.26
10 NAGA 180 165 -15 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 BNLI 675 695 20 2.96
2 TLKM 4,110 4,420 310 7.54
3 ASII 8,575 9,150 575 6.71
4 SRIL 308 306 -2 -0.65
5 KBLI 645 670 25 3.88
6 RIMO 153 166 13 8.50
7 PRAS 200 198 -2 -1.00
8 KAEF 2,310 2,460 150 6.49
9 BBNI 6,250 6,150 -100 -1.60
10 JSMR 4,510 4,470 -40 -0.89