Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:07 WIB. First Travel - Din Syamsuddin minta Kemenag tidak lepas tangan.
  • 10:06 WIB. Pilpres - Hanura sebut daripada PAN kalah lebih baik usung Jokowi.
  • 10:00 WIB. Lawan Narkoba - BNN akui ingin berantas narkoba seperti di Filipina.
  • 09:58 WIB. e-KTP - KPK telah periksa 80 orang saksi terkait kasus e-KTP.
  • 09:58 WIB. BUMN - Menteri Rini janji akan terus pangkas harga Semen di Papua.
  • 09:57 WIB. OTT - KPK sita mata uang asing dari OTT Kemenhub.
  • 09:56 WIB. OTT - Kemenhub benarkan ada orangnya yang kena OTT KPK.
  • 07:50 WIB. Friendly Match (24/8) - Real Madrid 2 - 1 Fiorentina

DPR Harap Pembangunan Pos Lintas Negara Mampu Tingkatkan Ekonomi Perbatasan

Foto Berita DPR Harap Pembangunan Pos Lintas Negara Mampu Tingkatkan Ekonomi Perbatasan
Warta Ekonomi.co.id, Sambas -

Anggota Komisi XI DPR RI Michle Jeno mengatakan, pembangunan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masa pemerintahan Jokowi-JK diharapkan memberikan dampak besar bagi masyarakat perbatasan, dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan.

"Pada rapat kerja bersama pemerintah pusat, kami dari Komisi XI DPR RI selalu menekankan, dari belanja langsung, khususnya untuk pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya harus bisa diukur dengan beberapa aspek yang ada. Seperti pembangunan di perbatasan," kata Jeno saat megunjungi PLBN terpadu, Aruk, Sambas, Jumat (17/3/2017).

"Kita berharap infrasstruktur PLBN ini bisa memberikan dampak besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat," tambahnya.

Menurutnya, rapat kerja yang dilakukan bersama pemerintah pusat itu, pihaknya memberikan target, berapa besar pencapaian dari program yang ada.

"Harus ada target dari belanja APBN itu pemerintah harus bisa mengukur, berapa lapangan kerja yang terbuka, berapa banyak penekanan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Karena keberadaan PLBN Aruk ini harus bisa memberikan manfaat pembangunan bagi masyarakat," tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, yang harus juga menjadi catatan adalah jangan sampai barang impor lebih banyak dari ekspor di wilayah perbatasan. Artinya Pemda Kalbar dan bupati sepanjang perbatasan tentu dengan dukungan pemerintah pusat, harus memikirkan dan menggalakkan produk-produk unggulan yang bisa di ekspor melalui PLBN ini.

"Jika memang ke depan dijadikan pintu ekspor impor. Harus dibangun kawasan-kawasan industri di perbatasan untuk mendukung perkembangan industri sesuai potensi daerah seperti pertanian perkebunan, juga perikanan laut karena potensi ikan-ikan laut dari Singkawang Sambas juga mempunyai pasar di Sarawak," katanya.

Legislator dari PDI Perjuangan itu menambahkan, dengan terbukanya jalur-jalur perbatasan juga harus diwaspadai sebagai pintu masuk bagi barang-barang ilegal utamanya narkoba.

Untuk itu, petugas, baik bea cukai maupun aparat lainnya harus mewaspadai dijadikannya kawasan sepanjang perbatasan sebagai pintu masuk.

"Kemudian, masyarakat lokal di sekitar Entikong harus siap, jangan hanya menjadi penonton. Untuk itu, instansi-instansi pusat di Entikong harus memberdayakan dan membina masyarakat setempat seperti kawan-kawan pengusaha UKM di Entikong yang terhimpun dalam wadah para pedagang perbatasan," tuturnya. (Ant)

Tag: kawasan perbatasan negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,575.64 3,539.72
British Pound GBP 1.00 17,193.02 17,018.55
China Yuan CNY 1.00 2,012.37 1,992.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,409.00 13,275.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,591.77 10,477.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.33 1,696.18
Dolar Singapura SGD 1.00 9,846.53 9,744.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,770.32 15,611.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,132.21 3,098.74
Yen Jepang JPY 100.00 12,234.49 12,106.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5914.024 33.727 559
2 Agriculture 1749.119 -1.495 18
3 Mining 1548.199 28.971 44
4 Basic Industry and Chemicals 608.159 -3.067 67
5 Miscellanous Industry 1350.370 5.613 41
6 Consumer Goods 2496.745 27.019 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.032 -0.290 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1252.484 7.329 60
9 Finance 993.787 5.533 89
10 Trade & Service 921.814 2.030 130
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 110 148 38 34.55
2 OKAS 102 137 35 34.31
3 PGLI 90 110 20 22.22
4 BMAS 360 438 78 21.67
5 PEGE 240 280 40 16.67
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 LEAD 61 71 10 16.39
8 MFMI 700 800 100 14.29
9 GOLD 570 650 80 14.04
10 MREI 3,120 3,500 380 12.18
No Code Prev Close Change %
1 TALF 334 274 -60 -17.96
2 IKBI 426 364 -62 -14.55
3 GMTD 7,900 7,000 -900 -11.39
4 PSDN 230 206 -24 -10.43
5 SDPC 118 110 -8 -6.78
6 BRAM 9,100 8,525 -575 -6.32
7 CARS 1,475 1,385 -90 -6.10
8 ARTA 284 268 -16 -5.63
9 BTEK 167 159 -8 -4.79
10 BVIC 238 228 -10 -4.20
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 61 71 10 16.39
2 TRAM 110 148 38 34.55
3 IKBI 426 364 -62 -14.55
4 MBSS 380 398 18 4.74
5 DGIK 58 63 5 8.62
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 BUMI 268 284 16 5.97
8 MAMI 84 86 2 2.38
9 PBRX 440 444 4 0.91
10 ADRO 1,860 1,955 95 5.11