Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 04:13 WIB. 007- Aktor pemeran James Bond 007, Roger Moore meninggal dunia di usia 89 tahun.
  • 04:12 WIB. Terorisme- Indonesia-Rusia sepakat kerjasama dalam bidang pemberantasan terorisme
  • 04:11 WIB. Facebook- Facebook tutup 14.000 akun pornografi 
  • 04:10 WIB. Indonesia Property Watch- "Penghentian proyek reklamasi jadi preseden buruk dalam berbisnis properti di Indonesia,".
  • 04:09 WIB. Mudik Lebaran- Pemerintah batal terapkan aturan ganjil-genap dalam mudik Lebaran 2017.
  • 04:08 WIB. SUN- Pemerintah menyerap dana Rp14 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN).
  • 04:07 WIB. Kemenperin- Pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal baik bagi perkembangan pasar baja domestik.
  • 04:06 WIB. Manado- Calon investor luar negeri banyak mengeluhkan masalah infrastruktur di sekitar Taman Bunaken.
  • 04:05 WIB. Ramadhan- Riset dari Google Indonesia promosi menggunakan kartu kredit banyak dicari saat bulan Ramadan.  
  • 04:04 WIB. Google Indonesia- "Mendekati tanggal THR banyak yang cari handphone, naik 1,4 kali,".
  • 22:50 WIB. Bom Manchester- Pasca ledakan di konser Ariana Grande, Manchester, Kota New York terapkan siaga satu.
  • 22:47 WIB. Kemenlu- Tiga WNI selamat dalam serangan di Konser Ariana Grande, Manchester.
  • 22:46 WIB. JKN- Profesor UI Hasbullah Thabrany mengatakan pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional kecil sehingga memicu persoalan defisit anggaran.
  • 22:45 WIB. CPIN- Presdir Charoen Indonesia Tjiu Thomas mengatakan proses akuisisi Seven Eleven (sevel) menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun.
  • 22:41 WIB. DPR- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR meminta resolusi Uni Eropa terkait dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi harus ditinjau ulang.

Menteri Siti: Pemerintah Tindaklanjuti Kajian Hutan Adat

Foto Berita Menteri Siti: Pemerintah Tindaklanjuti Kajian Hutan Adat
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan pemerintah menindaklanjuti pengakuan wilayah hutan adat dari spot-spot wilayah hutan adat yang telah diidentifikasi pihak pendamping atau yang diusulkan masyarakat adat sendiri.

"Saat ini sedang terus dilakukan proses artikulasi dan verifikasi wilayah," katanya pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara V di Deliserdang, Sumut.

Menurut dia, pemerintah telah membuktikan janjinya antara lain dengan telah diselesaikan pengakuan Hutan Adat dengan SK 1156 untuk Kulawi Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan Hutan Adat dengan SK 1152 untuk Tapang Semadak, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk di Sumut, katanya, sedang diselesaikan rencana kembali mengeluarkan hutan adat dari wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk, seluas 7.000 hektare setelah keluar 5.100 hektare pada Desember 2016.

Langkah-langkah yang sama juga berlangsung untuk hutan sosial lainnya seperti yang sudah diselesaikan untuk tujuh unit Hutan Desa 4.240 hektare di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Toba Samosir dan empat unit seluas 786 hektare di Pakpak Bharat dan Langkat, Sumut.

Selain di Sumut, ada sembilan unit hutan desa seluas 15.300 hektare di Kabupaten Meranti, Pelalawan Provinsi Riau.

Sementara itu, ujar menteri, pada Desember 2016, telah dilakukan pengakuan resmi dengan penyerahan keputusan hutan adat untuk sembilan kelompok masyarakat hutan adat.

Dimana hal itu untuk pertama kalinya diserahkan Presiden Joko Widodo kepada tokoh adat yang mewakili dengan total luas areal hutan adat 13.122,3 hektare.

Pemerintah sendiri juga akan memberikan dukungan akses pasar atas hasil hutan yang dihasilkan dalam wilayah hutan rakyat atau adat.

Dia mengatakan, hasil hutan yang diperoleh masyarakat adat seperti madu hutan, minyak kayu putih dan termasuk kain tenun akan sulit berkembang jika tidak ada akses pasar.

Pemerintah juga, kata menteri, mendorong sejumlah badan penelitian untuk memberikan dukungan inovasi dan juga mendorong pihak BUMN dan BUMD, serta dunia usaha untuk berbagi pengetahuan teknis.

"Proses itu menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dan dengan dukungan para aktivis, civil society para pendamping di seluruh Indonesia. Pemerintah masih terus bekerja untuk realisasi yang luas bagi rakyat, " ujar Siti Nurbaya.

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, mengatakan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen akan membentuk tim inventarisasi penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah (IP4T) yang kemunculannya dimulai dari bawah.

Tim IP4T itu, kata dia, akan diinstruksikan untuk turun ke masyarakat guna melihat secara langsung dan membuat kajian secara bersungguh-sungguh agar tidak ada kepentingan masyarakat adat yang terabaikan.

"Pemprov Sumut mengapresiasi dan menyambut positif dengan program dan pelaksanaan kegiatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara karena apa yang dilakukan erat kaitannya dengan pencapaian pemecahan permasalahan pengakuan hak masyarakat hukum adat dan upaya pemberdayaan masyarakat adat itu sendiri," ujarnya.

Diharapkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara itu melahirkan program-program besar yang konstruktif dan mendorong semua pihak terkait masyarakat adat mendapatkan haknya sehingga ke depannya akan berjalan bersama-sama untuk membangun Indonesia.

"Saya berharap pembahasan dan pengesahan peraturan daerah tentang cara pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Sumut yang sedang dirumuskan DPRD Sumut dapat segera ditetapkan sehingga kebijakan yang berpihak kepada masyarakat hukum adat dapat direalisasikan," ujarnya.

Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pusat, Abdo Nababan, mengatakan mengurusi masyarakat adat membuat dirinya banyak belajar tentang hak-hak adat dan tanah ulayat yang selama ini begitu menyedihkan, dimana banyak kasus yang merampas ruang hidup masyarakat adat.

Perusahaan-perusahaan misalnya telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat selaku rakyat penunggu di atas tanah adat ataupun ulayat tempat perusahaan-perusahaan tersebut membuka usahanya.

"Tanah yang digarap oleh perusahaan adalah tanah sewaan rakyat penunggu. Haram bagi kami para masyarakat adat mengambil yang bukan menjadi hak-haknya atas tanah penunggu warisan leluhur sehingga negara diminta mengembalikan hak rakyat," katanya.

Dia berharap Presiden Joko Widodo untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat adat mengingat saat ini beberapa regulasi tentang masyarakat adat sudah masuk dalam Program Legeslasi Nasional (Prolegnas). (Ant)

Tag: Siti Nurbaya Bakar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5730.613 -18.832 547
2 Agriculture 1797.715 -11.949 21
3 Mining 1361.890 -0.764 43
4 Basic Industry and Chemicals 618.541 -7.806 66
5 Miscellanous Industry 1471.438 -10.826 42
6 Consumer Goods 2543.201 26.985 40
7 Cons., Property & Real Estate 496.473 -0.022 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1140.329 -14.178 59
9 Finance 921.462 -7.184 89
10 Trade & Service 903.367 -3.587 124
No Code Prev Close Change %
1 GREN 154 193 39 25.32
2 ESTI 114 136 22 19.30
3 MDRN 55 63 8 14.55
4 CEKA 1,700 1,930 230 13.53
5 BKDP 72 80 8 11.11
6 SQMI 550 600 50 9.09
7 AGRO 765 830 65 8.50
8 WICO 472 510 38 8.05
9 BMAS 350 378 28 8.00
10 SULI 220 236 16 7.27
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 288 218 -70 -24.31
2 DNAR 286 244 -42 -14.69
3 CMPP 173 150 -23 -13.29
4 INCF 200 175 -25 -12.50
5 INCI 398 356 -42 -10.55
6 YULE 67 60 -7 -10.45
7 PALM 450 404 -46 -10.22
8 VRNA 108 98 -10 -9.26
9 BBHI 220 200 -20 -9.09
10 LRNA 167 153 -14 -8.38
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 398 380 -18 -4.52
2 BBCA 17,650 17,700 50 0.28
3 PBRX 505 498 -7 -1.39
4 MDRN 55 63 8 14.55
5 TLKM 4,470 4,400 -70 -1.57
6 BNLI 665 650 -15 -2.26
7 BBRI 14,625 14,475 -150 -1.03
8 GPRA 84 85 1 1.19
9 KBLI 525 525 0 0.00
10 AGRO 765 830 65 8.50