Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 04:13 WIB. 007- Aktor pemeran James Bond 007, Roger Moore meninggal dunia di usia 89 tahun.
  • 04:12 WIB. Terorisme- Indonesia-Rusia sepakat kerjasama dalam bidang pemberantasan terorisme
  • 04:11 WIB. Facebook- Facebook tutup 14.000 akun pornografi 
  • 04:10 WIB. Indonesia Property Watch- "Penghentian proyek reklamasi jadi preseden buruk dalam berbisnis properti di Indonesia,".
  • 04:09 WIB. Mudik Lebaran- Pemerintah batal terapkan aturan ganjil-genap dalam mudik Lebaran 2017.
  • 04:08 WIB. SUN- Pemerintah menyerap dana Rp14 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN).
  • 04:07 WIB. Kemenperin- Pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal baik bagi perkembangan pasar baja domestik.
  • 04:06 WIB. Manado- Calon investor luar negeri banyak mengeluhkan masalah infrastruktur di sekitar Taman Bunaken.
  • 04:05 WIB. Ramadhan- Riset dari Google Indonesia promosi menggunakan kartu kredit banyak dicari saat bulan Ramadan.  
  • 04:04 WIB. Google Indonesia- "Mendekati tanggal THR banyak yang cari handphone, naik 1,4 kali,".
  • 22:50 WIB. Bom Manchester- Pasca ledakan di konser Ariana Grande, Manchester, Kota New York terapkan siaga satu.
  • 22:47 WIB. Kemenlu- Tiga WNI selamat dalam serangan di Konser Ariana Grande, Manchester.
  • 22:46 WIB. JKN- Profesor UI Hasbullah Thabrany mengatakan pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional kecil sehingga memicu persoalan defisit anggaran.
  • 22:45 WIB. CPIN- Presdir Charoen Indonesia Tjiu Thomas mengatakan proses akuisisi Seven Eleven (sevel) menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun.
  • 22:41 WIB. DPR- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR meminta resolusi Uni Eropa terkait dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi harus ditinjau ulang.

Legislator Minta Pemprov Riau Hidupkan UPT Perikanan

Foto Berita Legislator Minta Pemprov Riau Hidupkan UPT Perikanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk menghidupkan kembali Unit Pelaksana Teknis Perikanan di beberapa kabupaten/kota, mengingat kawasan setempat kesulitan dalam memperoleh data rill produksi perikanan.

"Kita dorong Pemprov Riau untuk menghidupkan UPT perikanan, posisi UPT perikanan penting untuk memberikan pelaporan produksi perikanan serta melakukan pengawasan. Yang selama ini kita tidak tahu, semua serba liar, tangkahan berapa? Banyak ikan ditangkap kita tidak tahu," kata Anggota Komisi B DPRD Riau Karmila Sari di Pekanbaru, Sabtu (17/3/2017).

Menurutnya, keberadaan UPT perikanan sebagai perpanjangtangan Pemprov Riau untuk melakukan pengawasan sektor perikanan di kawasan pesisir yang memiliki akses cukup jauh.

Pengawasan yang dimaksud Karmila juga terkait izin operasional kapal yang selama ini dinilainya tidak tertib. Pihaknya mendorong perbaikan tersebut melalui Rancangan peraturan daerah izin usaha tangkap, salah satunya mengenai perpindahan kewenangan izin operasional kapal.

Hal ini telah tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan, yakni izin kapal dengan ukuran di atas 30 GT menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kapal ukuran di atas 10-30 GT menjadi kewenangan Pemprov setempat, sedangkan kabupaten/kota untuk kapal tangkap dengan ukuran 5-10 GT.

Berdasarkan peranan penting UPT perikanan itulah, Karmila meminta agar UPT proaktif melakukan fungsinya. Komisi B DPRD Riau yang membidangi sektor kelautan dan perikanan turut menyoroti sikap serius Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam menggarap potensi wilayah pesisir untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.

"Wacana Gubernur melirik potensi perikanan tentu kita dorong, kalau beliau sudah perkata begitu berarti sudah ada program menuju ke sana. Kita mendorong dari segi Ranperda, kita akan panggil dinas terkait untuk penyegeraan," tegasnya.

Ia menekankan program-program Pemprov Riau yang berjalan harus berpatokan pada kesejahteraan nelayan. Di antaranya ia meminta Dinas Perikanan dan Kelautan setempat agar lebih proaktif mendata kartu nelayan agar tepat sasaran. "Belum semua mendapatkan kartu nelayan. Untuk itu dinas seharusnya lebih aktif dalam melakukan pendataan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tercatat potensi kelautan pada 2016 di daerah itu mencapai 140.000 ton per tahun, dan terus mengalami peningkatan. Sementara potensi perikanan budidaya mencapai 40.000 ton per tahunnya. (Ant)

Tag: Riau, Perikanan, Karmila Sari

Penulis: ***

Editor: Dewi Ispurwanti

Foto: WE

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5730.613 -18.832 547
2 Agriculture 1797.715 -11.949 21
3 Mining 1361.890 -0.764 43
4 Basic Industry and Chemicals 618.541 -7.806 66
5 Miscellanous Industry 1471.438 -10.826 42
6 Consumer Goods 2543.201 26.985 40
7 Cons., Property & Real Estate 496.473 -0.022 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1140.329 -14.178 59
9 Finance 921.462 -7.184 89
10 Trade & Service 903.367 -3.587 124
No Code Prev Close Change %
1 GREN 154 193 39 25.32
2 ESTI 114 136 22 19.30
3 MDRN 55 63 8 14.55
4 CEKA 1,700 1,930 230 13.53
5 BKDP 72 80 8 11.11
6 SQMI 550 600 50 9.09
7 AGRO 765 830 65 8.50
8 WICO 472 510 38 8.05
9 BMAS 350 378 28 8.00
10 SULI 220 236 16 7.27
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 288 218 -70 -24.31
2 DNAR 286 244 -42 -14.69
3 CMPP 173 150 -23 -13.29
4 INCF 200 175 -25 -12.50
5 INCI 398 356 -42 -10.55
6 YULE 67 60 -7 -10.45
7 PALM 450 404 -46 -10.22
8 VRNA 108 98 -10 -9.26
9 BBHI 220 200 -20 -9.09
10 LRNA 167 153 -14 -8.38
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 398 380 -18 -4.52
2 BBCA 17,650 17,700 50 0.28
3 PBRX 505 498 -7 -1.39
4 MDRN 55 63 8 14.55
5 TLKM 4,470 4,400 -70 -1.57
6 BNLI 665 650 -15 -2.26
7 BBRI 14,625 14,475 -150 -1.03
8 GPRA 84 85 1 1.19
9 KBLI 525 525 0 0.00
10 AGRO 765 830 65 8.50