Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:07 WIB. First Travel - Din Syamsuddin minta Kemenag tidak lepas tangan.
  • 10:06 WIB. Pilpres - Hanura sebut daripada PAN kalah lebih baik usung Jokowi.
  • 10:00 WIB. Lawan Narkoba - BNN akui ingin berantas narkoba seperti di Filipina.
  • 09:58 WIB. e-KTP - KPK telah periksa 80 orang saksi terkait kasus e-KTP.
  • 09:58 WIB. BUMN - Menteri Rini janji akan terus pangkas harga Semen di Papua.
  • 09:57 WIB. OTT - KPK sita mata uang asing dari OTT Kemenhub.
  • 09:56 WIB. OTT - Kemenhub benarkan ada orangnya yang kena OTT KPK.
  • 07:50 WIB. Friendly Match (24/8) - Real Madrid 2 - 1 Fiorentina
  • 06:30 WIB. F1 - Mclaren mempertahankan Stoffel Vandoorne sebagai pembalap mereka untuk musim 2018.
  • 06:24 WIB. Bursa Transfer - Jelang ditutupnya bursa transfer, Tottenham Hotspurs rekrut kiper Paulo Gazzaniga dan pemain bertahan Davinson Sanchez.

Legislator Minta Pemprov Riau Hidupkan UPT Perikanan

Foto Berita Legislator Minta Pemprov Riau Hidupkan UPT Perikanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk menghidupkan kembali Unit Pelaksana Teknis Perikanan di beberapa kabupaten/kota, mengingat kawasan setempat kesulitan dalam memperoleh data rill produksi perikanan.

"Kita dorong Pemprov Riau untuk menghidupkan UPT perikanan, posisi UPT perikanan penting untuk memberikan pelaporan produksi perikanan serta melakukan pengawasan. Yang selama ini kita tidak tahu, semua serba liar, tangkahan berapa? Banyak ikan ditangkap kita tidak tahu," kata Anggota Komisi B DPRD Riau Karmila Sari di Pekanbaru, Sabtu (17/3/2017).

Menurutnya, keberadaan UPT perikanan sebagai perpanjangtangan Pemprov Riau untuk melakukan pengawasan sektor perikanan di kawasan pesisir yang memiliki akses cukup jauh.

Pengawasan yang dimaksud Karmila juga terkait izin operasional kapal yang selama ini dinilainya tidak tertib. Pihaknya mendorong perbaikan tersebut melalui Rancangan peraturan daerah izin usaha tangkap, salah satunya mengenai perpindahan kewenangan izin operasional kapal.

Hal ini telah tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan, yakni izin kapal dengan ukuran di atas 30 GT menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kapal ukuran di atas 10-30 GT menjadi kewenangan Pemprov setempat, sedangkan kabupaten/kota untuk kapal tangkap dengan ukuran 5-10 GT.

Berdasarkan peranan penting UPT perikanan itulah, Karmila meminta agar UPT proaktif melakukan fungsinya. Komisi B DPRD Riau yang membidangi sektor kelautan dan perikanan turut menyoroti sikap serius Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam menggarap potensi wilayah pesisir untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.

"Wacana Gubernur melirik potensi perikanan tentu kita dorong, kalau beliau sudah perkata begitu berarti sudah ada program menuju ke sana. Kita mendorong dari segi Ranperda, kita akan panggil dinas terkait untuk penyegeraan," tegasnya.

Ia menekankan program-program Pemprov Riau yang berjalan harus berpatokan pada kesejahteraan nelayan. Di antaranya ia meminta Dinas Perikanan dan Kelautan setempat agar lebih proaktif mendata kartu nelayan agar tepat sasaran. "Belum semua mendapatkan kartu nelayan. Untuk itu dinas seharusnya lebih aktif dalam melakukan pendataan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tercatat potensi kelautan pada 2016 di daerah itu mencapai 140.000 ton per tahun, dan terus mengalami peningkatan. Sementara potensi perikanan budidaya mencapai 40.000 ton per tahunnya. (Ant)

Tag: Riau, Perikanan, Karmila Sari

Penulis: ***

Editor: Dewi Ispurwanti

Foto: WE

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,575.64 3,539.72
British Pound GBP 1.00 17,193.02 17,018.55
China Yuan CNY 1.00 2,012.37 1,992.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,409.00 13,275.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,591.77 10,477.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.33 1,696.18
Dolar Singapura SGD 1.00 9,846.53 9,744.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,770.32 15,611.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,132.21 3,098.74
Yen Jepang JPY 100.00 12,234.49 12,106.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5914.024 33.727 559
2 Agriculture 1749.119 -1.495 18
3 Mining 1548.199 28.971 44
4 Basic Industry and Chemicals 608.159 -3.067 67
5 Miscellanous Industry 1350.370 5.613 41
6 Consumer Goods 2496.745 27.019 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.032 -0.290 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1252.484 7.329 60
9 Finance 993.787 5.533 89
10 Trade & Service 921.814 2.030 130
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 110 148 38 34.55
2 OKAS 102 137 35 34.31
3 PGLI 90 110 20 22.22
4 BMAS 360 438 78 21.67
5 PEGE 240 280 40 16.67
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 LEAD 61 71 10 16.39
8 MFMI 700 800 100 14.29
9 GOLD 570 650 80 14.04
10 MREI 3,120 3,500 380 12.18
No Code Prev Close Change %
1 TALF 334 274 -60 -17.96
2 IKBI 426 364 -62 -14.55
3 GMTD 7,900 7,000 -900 -11.39
4 PSDN 230 206 -24 -10.43
5 SDPC 118 110 -8 -6.78
6 BRAM 9,100 8,525 -575 -6.32
7 CARS 1,475 1,385 -90 -6.10
8 ARTA 284 268 -16 -5.63
9 BTEK 167 159 -8 -4.79
10 BVIC 238 228 -10 -4.20
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 61 71 10 16.39
2 TRAM 110 148 38 34.55
3 IKBI 426 364 -62 -14.55
4 MBSS 380 398 18 4.74
5 DGIK 58 63 5 8.62
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 BUMI 268 284 16 5.97
8 MAMI 84 86 2 2.38
9 PBRX 440 444 4 0.91
10 ADRO 1,860 1,955 95 5.11