Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:12 WIB. UMKM - BI menilai potensi ekonomi kreatif dari UMKM di dalam negeri dapat mencapai Rp850 triliun dalam setahun.
  • 08:11 WIB. Keramik - Pabrikan keramik nasional mencatat pertumbuhan volume penjualan ekspor 33% pada Juli 2017.
  • 08:10 WIB. Bosowa - Bosowa Semen menggenjot produksi dengan mengoperasikan kembali satu mesin di Pabrik Maros.
  • 08:09 WIB. IIBF - Indonesia International Book Fair 2017 kembali digelar pada 6-10 September 2017 dengan target 70.000 pengunjung.
  • 08:08 WIB. Jasindo - Jasindo mulai memasarkan perdana asuransi jagung di delapan provinsi.
  • 08:07 WIB. KPK - KPK mulai melakukan klarifikasi terhadap beberapa penyidik yang disebut meminta uang kepada saksi.
  • 08:07 WIB. Properti - Pertumbuhan hunian vertikal di kawasan Depok dinilai masih dinamis dan mempunyai peluang bagus.
  • 08:06 WIB. Kemenpar - Kemenpar mengapresiasi NTB dalam pengembangan industri pariwisata.
  • 08:05 WIB. Film - Film Wiro Sableng 212 akan segera memulai proses syuting pada 21 Agustus 2017 di Jawa Barat dan Jakarta.
  • 05:31 WIB. Eredivisie Belanda (19/8) - Roda 1 - 3 Vittese
  • 05:30 WIB. Ligue 1 Prancis (19/8) - Metz 0 - 1 AS Monaco
  • 05:28 WIB. Bundesliga Jerman (19/8) - Bayern Munich 3 - 1 Bayern Leverkusen
  • 05:26 WIB. La Liga Spanyol (19/8) - Valencia 1 - 0 Las Palmas

KPPU Lebih Dulu Endus Penyimpangan Tender Proyek E-KTP

Foto Berita KPPU Lebih Dulu Endus Penyimpangan Tender Proyek E-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik alias E-KTP yang diungkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ternyata lebih dulu diendus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bahkan, KPPU sempat memvonis dua perusahaan yakni Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan PT Astra Graphia atas dugaan persengkongkolan tender E-KTP pada 2012 lalu. Sayangnya, putusan tersebut mental di tingkat banding.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengungkapkan dugaan persengkongkolan dalam tender proyek E-KTP terlihat pada beberapa temuan investigator di antaranya proses pengadaan tender di mana proposal kedua PNRI dan PT Astra Graphia lebih dari 70 persen mirip. Syarkawi juga membeberkan adanya dukungan-dukungan dari pihak tertentu dan pengerjaan tenaga ahli yang ternyata tidak memiliki kompetensi sesuai dengan proposal.

"Jadi pada 2011-2012, KPPU memang pernah melakukan investigasi dugaan persekongkolan tender E-KTP. Kala itu, ada dua perusahaan terlapor dan dalam persidangan dinyatakan terbukti bersalah sehingga kami jatuhkan denda. Namun, mereka mengajuan banding di pengadilan negeri dan diterima," ucap Syarkawi seusai diskusi ekonomi dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sabtu (18/3/2017).

Saat ini KPK tengah berkoordinasi dengan KPPU untuk membongkar dugaan korupsi tender proyek E-KTP, khususnya ihwal persengkongkolan. Terlebih, skandal kasus tersebut ditengarai melibatkan nama-nama besar. Ketua KPK Agus Rahardjo sempat mengungkapkan akan berdiskusi dengan pihak KPPU mengenai persengkongkolan tender proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Syarkawi pun menyambut baik rencana pimpinan KPK dan siap berkoordinasi untuk membantu lembaga anti-korupsi tersebut.

Menurut Syarkawi, kemungkinan sudah ada komunikasi yang terjalin di level investigator KPPU dan penyidik KPK. Terlebih, kedua lembaga negara tersebut memang sepakat untuk memberantas kejahatan, baik kartel maupun korupsi di Tanah Air. KPPU dan KPK sepakat membentuk tim khusus yang masing-masing hanya terdiri dari dua petugas guna mengungkap pelbagai kasus-kasus perihal persaingan usaha.

"KPPU dan KPK sepakat bentuk tim kecil dan biasanya komunikasinya intens di situ," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan pihaknya terus berfokus untuk menuntaskan kasus E-KTP di mana sudah ada dua pelaku yang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pemimpin KPK itu mengaku butuh waktu lama untuk mengusut tuntas megakorupsi tersebut. Terlebih, pihaknya masih memantau jalannya persidangan dua terdakwa kasus tersebut yang sedang bergulir di pengadilan.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek E-KTP, Basariah tidak menampik kemungkinan adanya tersangka baru. Namun, pihaknya meminta publik untuk bersabar menunggu kerja penyidik lembaga anti-korupsi tersebut. Ia pun enggan berspekulasi, apalagi menyebut nama-nama yang santer diberitakan terlibat dalam megaproyek tersebut.

"Kami tidak bisa sebut nama. Biar nanti ya kalau memang sudah tercukupi," ujarnya.

Dalam sidang pembacaan dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa menyebut kedua terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dengan proyek e-KTP sehingga membuat negara rugi Rp2,3 triliun.

Perbuatan keduanya dilakukan bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri; Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara; Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar; dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Dukcapil.

Aroma busuk proyek e-KTP terendus sejak awal. Praktik 'ijon' dilakukan saat sebelum anggaran proyek disetujui anggota Komisi II DPR. Untuk mengganti duit yang sudah ditebar saat awal, para pengusaha diduga melakukan markup anggaran. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, hanya 51 persen yang digunakan belanja bahan. Sisanya, yaitu 49 persen, dibuat bancakan kalangan Kemendagri, politikus DPR, dan pihak swasta.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, Kasus Megakorupsi E-KTP, Basaria Panjaitan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,582.57 3,546.65
British Pound GBP 1.00 17,306.97 17,133.02
China Yuan CNY 1.00 2,012.92 1,992.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,435.00 13,301.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.93 10,499.81
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.22 1,699.98
Dolar Singapura SGD 1.00 9,842.49 9,740.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,764.63 15,602.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.06 3,094.70
Yen Jepang JPY 100.00 12,279.50 12,153.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5893.841 1.892 559
2 Agriculture 1744.418 -4.747 18
3 Mining 1511.362 10.536 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.257 -6.211 67
5 Miscellanous Industry 1346.700 2.582 41
6 Consumer Goods 2518.118 23.928 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.533 -2.509 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1240.969 -0.009 60
9 Finance 981.748 -4.628 89
10 Trade & Service 924.803 1.544 130
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 91 116 25 27.47
2 TGRA 400 500 100 25.00
3 FISH 2,400 3,000 600 25.00
4 WAPO 81 101 20 24.69
5 ALKA 244 304 60 24.59
6 CMPP 244 304 60 24.59
7 MLPT 446 555 109 24.44
8 PUDP 515 640 125 24.27
9 LION 820 975 155 18.90
10 PTRO 990 1,125 135 13.64
No Code Prev Close Change %
1 BRAM 13,850 11,100 -2,750 -19.86
2 BPFI 500 450 -50 -10.00
3 WINS 264 242 -22 -8.33
4 KBLV 980 900 -80 -8.16
5 BBHI 183 170 -13 -7.10
6 DGIK 74 69 -5 -6.76
7 PYFA 206 194 -12 -5.83
8 TGKA 2,500 2,370 -130 -5.20
9 TPIA 24,575 23,300 -1,275 -5.19
10 MAMI 78 74 -4 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 344 -4 -1.15
2 VRNA 98 95 -3 -3.06
3 MPPA 690 750 60 8.70
4 MLPL 214 218 4 1.87
5 GGRM 70,950 74,000 3,050 4.30
6 BBCA 18,900 18,700 -200 -1.06
7 PGAS 2,120 2,160 40 1.89
8 TLKM 4,770 4,780 10 0.21
9 HMSP 3,690 3,740 50 1.36
10 ASII 7,850 7,900 50 0.64