Portal Berita Ekonomi Senin, 27 Maret 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:06 WIB. SGRO - Sampoerna Agro Tbk. mengantongi penjualan sebesar Rp2,91 triliun pada 2016 atau turun tipis 2,8% dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
  • 14:55 WIB. KBLI - KMI Wire and Cable Tbk. membukukan pertumbuhan penjualan bersih 5,64% sepanjang 2016 menjadi Rp2,81 triliun.
  • 14:17 WIB. NBA Score (27/3) - Philadelphia 76ers 94 - 137 Indiana Pacers
  • 14:17 WIB. NBA Score (27/3) - Oklahoma City Thunder 125 - 137 Houston Rockets
  • 14:17 WIB. NBA Score (27/3) - Chicago Bulls 109 - 94 Milwaukee Bucks
  • 14:16 WIB. NBA Score (27/3) - Phoenix Suns 106 - 120 Charlotte Hornets
  • 14:13 WIB. Mediacorp - Mediacorp akan meningkatkan bisnis di platform digital.
  • 14:06 WIB. Teknologi - Terbukti tak langgar paten, Apple terbebas dari larangan jual iPhone di China.
  • 14:00 WIB. Science - Latih astronot, NASA gunakan teknologi Mixed Reality.
  • 13:54 WIB. London -  AstraZeneca said on Monday it had won approval for its lung cancer pill Tagrisso in China.
  • 13:54 WIB. Manchester - Jesse Lingard akan memperpanjang kontraknya bersama MU yang akan habis akhir musim ini.
  • 13:15 WIB. Houston - Shell Plc and Anadarko Petroleum Corp may let a 10-year joint venture in the oil-rich Permian Basin of Texas expire and split their properties.
  • 13:10 WIB. Hong Kong -  Citigroup Inc plans to double its wealth management assets in South Korea, currently at about US$3 billion, by 2020.
  • 13:10 WIB. Arab Saudi - Arab Saudi menghentikan impor unggas dari Tennessee, AS, untuk mencegah penyebaran virus flu burung.
  • 13:07 WIB. Inggris - Pihak kepolisian Inggris menangkap seorang pria berusia 30 tahun terkait serangan teror London.
  • 13:07 WIB. Seoul - Hyundai Motor has suspended production at one of its Chinese factories for a week amid political spat.
  • 11:15 WIB. WNI - WNI asal Rembang dipulangkan ke Indonesia setelah enam bulan dipenjara di Mekkah, Arab Saudi.
  • 10:14 WIB. Kurs Rupiah - Hari Ini (27/3) kurs rupiah referensi Bank Indonesia Rp 13,314.00 per dolar AS.
  • 09:22 WIB. Kurs Rupiah - Pagi ini (27/3) Rupiah dibuka menguat 19.00 poin (0.14%) ke Rp 13,308.00 per dolar AS dibanding kemarin di Rp 13,327.00. (Data Bloomberg).
  • 09:18 WIB. Kurs Rupiah - Pagi ini  (27/3) Rupiah dibuka melemah 41.18 poin (0.29%) ke Rp 14,429.35 per Euro dibanding sore kemarin di Rp 14,388.17 (Data Bloomberg).
  • 09:07 WIB. Harga Emas - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini (27/3) Rp 531.000 per gram.

Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Menerapkan Aturan Jaminan Sosial

Foto Berita Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Menerapkan Aturan Jaminan Sosial
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah dinilai tidak konsisten (inkonsisten) dalam melaksanakan amanat UU No.40/2004 tentang SJSN dan UU No.24/2011 tentang BPJS karena menerbitkan PP No.70/2015 yang memberi kewenangan PT Taspen (Persero) melaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi aparatur sipil negara.

"Pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS terjadi karena kurangnya kesadaran pemerintah dalam implementasi UU tersebut. Hasilnya, regulasi yang bertolak belakang dengan UU SJSN dan BPJS pun bermunculan," kata Pengamat Jaminan Sosial, Hotbonar Sinaga dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (20/3/2017).

Terbitnya PP Nomor 70/2015 tersebut dinilai telah "menabrak" tiga undang-undang yaitu UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hotbonar mengatakan, jaminan sosial sejatinya merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan negara, jika fungsinya tidak optimal, maka manfaat yang dihasilkan juga tentunya tidak bisa maksimal.

Selain menabrak tiga undang-undang, keberadaan PP Nomor 70/2015 tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

Hotbonar merinci, sedikitnya ada tiga pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

"Berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2013, arahan dari Presiden RI saat itu sangat jelas. Pekerja penerima upah penyelenggara negara, seperti CPNS, PNS, anggota TNI-Polri, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Prajurit Siswa TNI dan Peserta didik Polri, harus didaftarkan dalam empat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Sementara itu, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemda Jawa Tengah,Dwi Maryoso yang menggugat keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 ke Mahkamah Agung mengaku gugatan yang dia lakukan bersama tiga PNS lainnya masih terhambat.

"Kabar terakhir yang kami terima terkait uji materi yang kami ajukan terkait PP No 70 Tahun 2015 bahwa hal tersebut belum bisa diproses lebih lanjut karena UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sedang dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Dwi.

Pada 21 September 2016, PNS yang terdiri atas Dr Budi Santoso SH, Dwi Maryoso SH, Feryando Agung, SH, MH dan Oloan Nadeak, SH mengajukan uji materi ke MA terhadap isi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015.

Gugatan dilakukan karena mereka menilai pengalihan program yang dibayar oleh negara dari badan publik BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Taspen yang berorientasi keuntungan seringkali banyak kesulitan jika menarik klaim.

Sebagai ASN, para penggugat menilai lebih baik jika iuran JKK dan JKM bagi ASN dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencari keuntungan serta dana kelolaannya bisa bermanfaat juga buat pekerja lain seperti buruh.

Selain mempertanyakan kelanjutan gugatan uji materinya yang telah hampir enam bulan belum juga diproses MA, Dwi juga mengkritisi munculnya Rancangan Peraturan Pemerintah-Bukan Aparatur Sipil Negara (RPP BASN) yang bertujuan untuk mengelola perlindungan terhadap para pekerja honorer-non-ASN di lingkungan kementerian dan penyelenggara negara saat ini sedang diajukan untuk dapat diproses menjadi sebuah PP baru.

Dwi beranggapan jika hal ini dibiarkan, maka pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS yang sedang terjadi.

"UU BPJS dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial di Indonesia hanya dilakukan oleh dua lembaga BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Dwi. (Ant)

Tag: pemerintah, jaminan kesehatan nasional-jkn

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Bpjsketenagakerjaan.go.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5567.134 3.375 540
2 Agriculture 1824.655 -14.401 21
3 Mining 1492.425 9.624 43
4 Basic Industry and Chemicals 580.406 1.919 66
5 Miscellanous Industry 1442.324 10.727 42
6 Consumer Goods 2417.761 8.829 39
7 Cons., Property & Real Estate 506.470 2.079 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1091.616 -5.792 57
9 Finance 878.990 -2.246 89
10 Trade & Service 905.716 -0.379 122
No Code Prev Close Change %
1 PORT 464 580 116 25.00
2 AHAP 200 238 38 19.00
3 APLI 105 124 19 18.10
4 PLIN 3,490 4,100 610 17.48
5 MYOH 710 805 95 13.38
6 JRPT 860 970 110 12.79
7 HOME 258 290 32 12.40
8 SMBR 2,640 2,950 310 11.74
9 FAST 1,355 1,495 140 10.33
10 SRIL 314 338 24 7.64
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 132 86 -46 -34.85
2 MKNT 448 352 -96 -21.43
3 MTSM 478 378 -100 -20.92
4 ASBI 350 282 -68 -19.43
5 IBST 1,800 1,500 -300 -16.67
6 STAR 101 86 -15 -14.85
7 JECC 6,975 6,000 -975 -13.98
8 RMBA 450 404 -46 -10.22
9 PSDN 162 146 -16 -9.88
10 NIPS 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 314 338 24 7.64
2 MAMI 132 86 -46 -34.85
3 STAR 101 86 -15 -14.85
4 BMTR 510 525 15 2.94
5 PGLI 62 65 3 4.84
6 PBRX 535 535 0 0.00
7 TLKM 4,090 4,080 -10 -0.24
8 PSDN 162 146 -16 -9.88
9 KREN 402 398 -4 -1.00
10 BRPT 2,790 2,960 170 6.09