Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 12:45 WIB. Mudik Lebaran - Menhub pantau arus mudik H-2.
  • 12:44 WIB. Mudik Lebaran - Arus mudik di Ajibarang alami peningkatan.
  • 12:43 WIB. Pascamudik - Wali Kota Jakpus minta jangan ke Jakarta jika tidak punya keterampilan.
  • 12:20 WIB. Obama - Diperkirakan tiba di Bali Jumat sore, Barack Obama minta tidak ada pengawalan khusus.
  • 12:18 WIB. Timor Leste - Dua napi asing yang kabur dari penjara Kerobokan Bali, ditangkap di Timor Leste.
  • 12:16 WIB. India - India buka penerbangan tambahan ke Doha jelang lebaran.
  • 12:14 WIB. Korut - Korea Utara uji mesin roket balistik.
  • 11:26 WIB. Adira Insurance - Asuransi Adira Dinamika menawarkan produk Home Insurance untuk pemudik selama lebaran 2017.
  • 11:24 WIB. Maybank - Bank Maybank menyediakan layanan operasional secara terbatas pada 30 Juni 2017.
  • 11:22 WIB. SMF - Sarana Multigriya Finansial menyalurkan pinjaman KPR senilai Rp32,64 triliun pada Juni 2017.
  • 11:18 WIB. SNP - Sunprima Nusantara Pembiayaan mencatatkan pendapatan per April 2017 mencapai Rp31,62 triliun.
  • 11:16 WIB. Obligasi - Sunprima Nusantara Pembiayaan menerbitkan MTN senilai Rp400 miliar dengan kupon hingga 10,75% pertahun.
  • 10:58 WIB. Brazil - Terjadi kecelakaan lalu lintas di Negara Bagian Espirito Santo, Brazil, 21 orang tewas dan 22 orang luka-luka.
  • 10:56 WIB. Thailand - Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn, terkena tembakan senapan angin dari dua orang remaja di Jerman.
  • 09:40 WIB. Jakarta - Sandiaga imbau Pemprov DKI tidak buru-buru terapkan ganjil genap untuk motor.

Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Menerapkan Aturan Jaminan Sosial

Foto Berita Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Menerapkan Aturan Jaminan Sosial
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah dinilai tidak konsisten (inkonsisten) dalam melaksanakan amanat UU No.40/2004 tentang SJSN dan UU No.24/2011 tentang BPJS karena menerbitkan PP No.70/2015 yang memberi kewenangan PT Taspen (Persero) melaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi aparatur sipil negara.

"Pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS terjadi karena kurangnya kesadaran pemerintah dalam implementasi UU tersebut. Hasilnya, regulasi yang bertolak belakang dengan UU SJSN dan BPJS pun bermunculan," kata Pengamat Jaminan Sosial, Hotbonar Sinaga dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (20/3/2017).

Terbitnya PP Nomor 70/2015 tersebut dinilai telah "menabrak" tiga undang-undang yaitu UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hotbonar mengatakan, jaminan sosial sejatinya merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan negara, jika fungsinya tidak optimal, maka manfaat yang dihasilkan juga tentunya tidak bisa maksimal.

Selain menabrak tiga undang-undang, keberadaan PP Nomor 70/2015 tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

Hotbonar merinci, sedikitnya ada tiga pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

"Berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2013, arahan dari Presiden RI saat itu sangat jelas. Pekerja penerima upah penyelenggara negara, seperti CPNS, PNS, anggota TNI-Polri, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Prajurit Siswa TNI dan Peserta didik Polri, harus didaftarkan dalam empat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Sementara itu, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemda Jawa Tengah,Dwi Maryoso yang menggugat keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 ke Mahkamah Agung mengaku gugatan yang dia lakukan bersama tiga PNS lainnya masih terhambat.

"Kabar terakhir yang kami terima terkait uji materi yang kami ajukan terkait PP No 70 Tahun 2015 bahwa hal tersebut belum bisa diproses lebih lanjut karena UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sedang dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Dwi.

Pada 21 September 2016, PNS yang terdiri atas Dr Budi Santoso SH, Dwi Maryoso SH, Feryando Agung, SH, MH dan Oloan Nadeak, SH mengajukan uji materi ke MA terhadap isi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015.

Gugatan dilakukan karena mereka menilai pengalihan program yang dibayar oleh negara dari badan publik BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Taspen yang berorientasi keuntungan seringkali banyak kesulitan jika menarik klaim.

Sebagai ASN, para penggugat menilai lebih baik jika iuran JKK dan JKM bagi ASN dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencari keuntungan serta dana kelolaannya bisa bermanfaat juga buat pekerja lain seperti buruh.

Selain mempertanyakan kelanjutan gugatan uji materinya yang telah hampir enam bulan belum juga diproses MA, Dwi juga mengkritisi munculnya Rancangan Peraturan Pemerintah-Bukan Aparatur Sipil Negara (RPP BASN) yang bertujuan untuk mengelola perlindungan terhadap para pekerja honorer-non-ASN di lingkungan kementerian dan penyelenggara negara saat ini sedang diajukan untuk dapat diproses menjadi sebuah PP baru.

Dwi beranggapan jika hal ini dibiarkan, maka pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS yang sedang terjadi.

"UU BPJS dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial di Indonesia hanya dilakukan oleh dua lembaga BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Dwi. (Ant)

Tag: pemerintah, jaminan kesehatan nasional-jkn

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1 MABA 112 190 78 69.64
2 MYTX 145 195 50 34.48
3 YULE 136 172 36 26.47
4 SIMA 360 450 90 25.00
5 MAPB 2,520 3,150 630 25.00
6 JGLE 202 250 48 23.76
7 NAGA 306 378 72 23.53
8 IIKP 246 300 54 21.95
9 SMRU 466 560 94 20.17
10 INCF 179 212 33 18.44
No Code Prev Close Change %
1 KMTR 655 535 -120 -18.32
2 ALKA 163 135 -28 -17.18
3 ETWA 75 63 -12 -16.00
4 POWR 1,415 1,200 -215 -15.19
5 ITMA 1,150 1,010 -140 -12.17
6 JTPE 342 310 -32 -9.36
7 HDFA 182 165 -17 -9.34
8 FPNI 374 350 -24 -6.42
9 WOOD 280 264 -16 -5.71
10 LPLI 185 175 -10 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 HOKI 310 342 32 10.32
2 PGAS 2,290 2,250 -40 -1.75
3 PBRX 494 496 2 0.40
4 HRTA 332 320 -12 -3.61
5 BBCA 18,200 18,150 -50 -0.27
6 BBRI 15,300 15,250 -50 -0.33
7 BUMI 352 340 -12 -3.41
8 TLKM 4,520 4,520 0 0.00
9 ARMY 450 478 28 6.22
10 BMTR 610 580 -30 -4.92