Portal Berita Ekonomi Jum'at, 28 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 16:49 WIB. Jakarta - Ahok optimistis simpang Semanggi rampung bulan Juli.
  • 16:48 WIB. Jakarta - Menteri Agama serukan penceramah larang bahas SARA.
  • 16:33 WIB. Bali - Indonesia akan menjadi tuan rumah International Monetary Fund (IMF)-World Bank annual meeting pada Oktober 2018 nanti di Bali.
  • 16:32 WIB. Manchester - MU setuju lepas De Gea, jika Madrid mau membayar senilai Rp 1 triliun.
  • 16:30 WIB. Polri - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan konsep Khilafah bertentangan dengan Pancasila.
  • 16:20 WIB. Somalia - Al Shabaab  menembak mati Jenderal Keamanan Somalia, Mohamud Haji Ali, di depan rumahnya.
  • 16:19 WIB. Inggris - Kepolisian Inggris menembak seorang wanita saat melakukan gerakan anti-terorisme.
  • 16:18 WIB. BLBI - Jaksa Agung janji akan terus buru pelaku korupsi dana BLBI.
  • 15:57 WIB. Stockholm - Jumlah korban tewas dari serangan truk di Stockholm pada awal April ini naik menjadi lima orang.
  • 15:27 WIB. Jakarta - Wakapolri sebut ada titik terang kasus Novel Baswedan.
  • 14:45 WIB. e-KTP - KPK akan buka rekaman bukti BAP Miryam untuk DPR.
  • 14:45 WIB. Jakarta - Sejumlah anggota DPR walk out saat hak angket untuk KPK digelar.
  • 14:43 WIB. Karhutla - Ogan Ilir miliki 32 Desa rawan karhutla.
  • 14:40 WIB. Thailand - Investor Thailand meramaikan acara forum bisnis Indonesia, Business Forum Indonesia di Centara Grand, Bangkok.
  • 14:14 WIB. KAI - KAI Daop 1 Jakarta akan mengoperasikan enam kereta api tambahan selama libur akhir pekan panjang.

Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Menerapkan Aturan Jaminan Sosial

Foto Berita Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Menerapkan Aturan Jaminan Sosial
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah dinilai tidak konsisten (inkonsisten) dalam melaksanakan amanat UU No.40/2004 tentang SJSN dan UU No.24/2011 tentang BPJS karena menerbitkan PP No.70/2015 yang memberi kewenangan PT Taspen (Persero) melaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi aparatur sipil negara.

"Pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS terjadi karena kurangnya kesadaran pemerintah dalam implementasi UU tersebut. Hasilnya, regulasi yang bertolak belakang dengan UU SJSN dan BPJS pun bermunculan," kata Pengamat Jaminan Sosial, Hotbonar Sinaga dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (20/3/2017).

Terbitnya PP Nomor 70/2015 tersebut dinilai telah "menabrak" tiga undang-undang yaitu UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hotbonar mengatakan, jaminan sosial sejatinya merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan negara, jika fungsinya tidak optimal, maka manfaat yang dihasilkan juga tentunya tidak bisa maksimal.

Selain menabrak tiga undang-undang, keberadaan PP Nomor 70/2015 tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

Hotbonar merinci, sedikitnya ada tiga pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

"Berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2013, arahan dari Presiden RI saat itu sangat jelas. Pekerja penerima upah penyelenggara negara, seperti CPNS, PNS, anggota TNI-Polri, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Prajurit Siswa TNI dan Peserta didik Polri, harus didaftarkan dalam empat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Sementara itu, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemda Jawa Tengah,Dwi Maryoso yang menggugat keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 ke Mahkamah Agung mengaku gugatan yang dia lakukan bersama tiga PNS lainnya masih terhambat.

"Kabar terakhir yang kami terima terkait uji materi yang kami ajukan terkait PP No 70 Tahun 2015 bahwa hal tersebut belum bisa diproses lebih lanjut karena UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sedang dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Dwi.

Pada 21 September 2016, PNS yang terdiri atas Dr Budi Santoso SH, Dwi Maryoso SH, Feryando Agung, SH, MH dan Oloan Nadeak, SH mengajukan uji materi ke MA terhadap isi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015.

Gugatan dilakukan karena mereka menilai pengalihan program yang dibayar oleh negara dari badan publik BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Taspen yang berorientasi keuntungan seringkali banyak kesulitan jika menarik klaim.

Sebagai ASN, para penggugat menilai lebih baik jika iuran JKK dan JKM bagi ASN dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencari keuntungan serta dana kelolaannya bisa bermanfaat juga buat pekerja lain seperti buruh.

Selain mempertanyakan kelanjutan gugatan uji materinya yang telah hampir enam bulan belum juga diproses MA, Dwi juga mengkritisi munculnya Rancangan Peraturan Pemerintah-Bukan Aparatur Sipil Negara (RPP BASN) yang bertujuan untuk mengelola perlindungan terhadap para pekerja honorer-non-ASN di lingkungan kementerian dan penyelenggara negara saat ini sedang diajukan untuk dapat diproses menjadi sebuah PP baru.

Dwi beranggapan jika hal ini dibiarkan, maka pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS yang sedang terjadi.

"UU BPJS dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial di Indonesia hanya dilakukan oleh dua lembaga BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Dwi. (Ant)

Tag: pemerintah, jaminan kesehatan nasional-jkn

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Bpjsketenagakerjaan.go.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5707.028 -19.502 541
2 Agriculture 1819.044 -4.731 21
3 Mining 1546.571 12.014 43
4 Basic Industry and Chemicals 610.825 -2.772 66
5 Miscellanous Industry 1514.519 -4.012 42
6 Consumer Goods 2463.510 5.961 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.277 -1.387 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1148.501 -3.914 57
9 Finance 888.466 -9.476 89
10 Trade & Service 926.175 -3.183 123
No Code Prev Close Change %
1 VICO 133 179 46 34.59
2 VINS 189 250 61 32.28
3 BBHI 151 197 46 30.46
4 ASJT 620 775 155 25.00
5 TIRA 220 268 48 21.82
6 BGTG 122 148 26 21.31
7 AGRS 129 153 24 18.60
8 WICO 129 153 24 18.60
9 BVIC 113 133 20 17.70
10 BINA 1,070 1,250 180 16.82
No Code Prev Close Change %
1 SONA 1,650 1,240 -410 -24.85
2 HERO 1,600 1,270 -330 -20.62
3 TIRT 147 129 -18 -12.24
4 GPRA 133 119 -14 -10.53
5 CANI 550 498 -52 -9.45
6 MLPL 348 318 -30 -8.62
7 MLIA 600 550 -50 -8.33
8 HDFA 326 300 -26 -7.98
9 ALMI 189 176 -13 -6.88
10 SKBM 620 580 -40 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 BAPA 135 134 -1 -0.74
2 BUMI 434 454 20 4.61
3 INPC 95 97 2 2.11
4 LMAS 78 76 -2 -2.56
5 BBCA 18,000 17,525 -475 -2.64
6 KOBX 107 105 -2 -1.87
7 INDF 8,125 8,450 325 4.00
8 INDY 700 750 50 7.14
9 DOID 1,060 1,110 50 4.72
10 LPPF 14,000 14,750 750 5.36