Portal Berita Ekonomi Kamis, 29 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:48 WIB. Wimbledon - Andy Murray menjadi unggulan teratas di turnamen Wimbledon.
  • 10:04 WIB. Kemenhub - Surat edaran Kemenhub Budi Karya Sumadi, Truk beroperasi 3 Juli.
  • 09:59 WIB. Petya Ransomware - Serangan Virus Petya Lumpuhkan Kegiatan Ekonomi Global.
  • 09:59 WIB. Petya Ransomware - Serangan Virus Petya Lumpuhkan Kegiatan Ekonomi Global.
  • 09:58 WIB. Vivo - Vivo resmi perkenalkan pemindai sidik jari pada layar smartphone.
  • 09:58 WIB. Darmin Nasution : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Sebut Bisnis Ritel Tengah Lesu.
  • 09:54 WIB. Monaco - AS Monaco menolak tawaran Arsenal senilai US$ 35 juta untuk Lemar.
  • 09:30 WIB. Monas - Pengelola Kawasan Monas mencatat 155.000 wisatawan mengunjungi Monas pada libur Lebaran 2017.
  • 09:25 WIB. Ransomware - Menkominfo Rudiantara mengimbau masyarakat mewaspadai ransomware Petya.
  • 09:23 WIB. Ahok - Ulang tahun ke-51, Ahok jadi "trending topic" di Twitter.
  • 09:22 WIB. Properti - Rumah.com mencatat harga perumahan di Yogyakarta naik 0,12% pada kuartal II-2017 (yoy).
  • 08:48 WIB. Minyak - Goldman Sachs merevisi proyeksi harga minyak WTI pada kuartal III-2017 menjadi US$47,50 per barel.
  • 08:47 WIB. Samsung - Samsung Electronics sepakat membuka pabrik peralatan rumah tangga senilai US$380 juta di AS.
  • 08:46 WIB. UE - Uni Eropa memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia hingga 31 Januari 2018.
  • 07:56 WIB. Ransomware - TNT Express mengalami serangan virus ransomware jenis Petya.

Indonesia Tegaskan Pentingnya Komitmen Mengatasi Penghindaran Pajak

Foto Berita Indonesia Tegaskan Pentingnya Komitmen Mengatasi Penghindaran Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 di Baden-Baden, Jerman pada 17-18 Maret 2017 menegaskan pentingnya komitmen perpajakan internasional guna mengatasi penghindaran pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (19/3/2017), menyebutkan kerja sama pertukaran informasi sangat penting bagi tercapainya aturan dan implementasi perpajakan yang adil antar negara.

Menurut Menkeu, yang ikut menghadiri pertemuan selama dua hari tersebut bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, kerja sama itu patut dilakukan agar tidak ada lagi tempat aman untuk para penghindar pajak di seluruh dunia.

Menkeu juga mengingatkan kewajiban pajak atas perusahaan-perusahaan ekonomi digital yang adil dan bagian terbesarnya harus dinikmati oleh negara yang menjadi lokasi kegiatan transaksi, bukan tempat perusahaan tersebut terdaftar.

Selain itu, Menkeu menyatakan bahwa Indonesia sebagai anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan program amnesti pajak, yang menghasilkan besarnya deklarasi aset dengan repatriasi modal masih sangat terbatas.

Indonesia memandang G20 harus bekerja sama untuk mewujudkan program perpajakan internasional yang kuat dan transparan, dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesiapan seluruh negara yang ingin ikut berpartisipasi.

Dalam hal ini, jangan sampai terjadi negara yang ingin bergabung dalam program AEOI dan BEPS ini kemudian menjadi korban dari program itu sendiri akibat ketidakmampuan dan keterbatasan negara tersebut dalam menyiapkan diri.

Indonesia berharap dengan implementasi program kerja sama tersebut, tidak ada lagi lubang atau celah bagi praktek penghindaran pajak internasional serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat BEPS dan AEOI.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebih erat antar negara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan yang timbul akibat aliran uang melalui perdagangan internasional.

Menkeu juga menyampaikan keinginan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) dan meminta dukungan penuh dari negara-negara anggota G20.

Keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF akan memberikan kontribusi besar kepada dunia dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengingat Indonesia merupakan negara strategis dengan sistem keuangan yang terbuka.

Manfaat terhadap domestik juga sangat besar di mana Indonesia dapat mempersiapkan regulasi terkait pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme sejalan dengan standar internasional, dan secara aktif berperan dalam membangun standar global terkait hal tersebut.

Dalam pertemuan ini, Indonesia bersama Brasil juga menyampaikan pengalaman dalam melaksanakan reformasi subsidi BBM, yang dinilai oleh komunitas global sebagai usaha yang positif.

Menkeu juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan negara G20 lainnya seperti Perancis, Australia, China dan Kanada serta Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk meminta dukungan terkait implementasi AEOI dan keanggotaan di FATF. (Ant)

Tag: Pajak

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10