Mendagri Curhat Soal Kasus E-KTP di Depan Peserta Musrembang Sulsel

Warta Ekonomi, Makassar -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pusing menghadapi kasus dugaan korupsi tender proyek kartu tanda penduduk elektonik alias E-KTP. Sejak kasus tersebut diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tenaga para pejabat dan pegawai lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkuras untuk proses pemeriksaan perkara yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Proses penanganan hukum itu telah dihadapi pihaknya dalam satu setengah tahun terakhir.

Tjahjo mengungkapkan tenaganya nyaris habis terkuras untuk mengurusi kasus E-KTP. Imbas penanganan kasus tersebut, proyek tender pengadaan blanko sempat tertunda pada 2016 dan baru dilanjutkan pada 2017.

"Jujur saya akui, waktu habis mengurusi masalah E-KTP. Bagaimana tidak pusing, selama satu setengah tahun, ada sekitar 68 pejabat Kemendagri dipanggil bolak-balik KPK. Belum lagi sekitar 40-an staf Kemendagri," curhat Mendagri di hadapan sekitar 500 peserta Musrembang Sulsel di Hotel Clarion, Kota Makassar, Senin (20/3/2017).

Mendagri menjelaskan keputusannya menunda proyek tender pengadaan blanko E-KTP pada 2016 tidak hanya karena padatnya agenda pemeriksaan oleh KPK. Kala itu, Tjahjo menyebut para pejabat di lingkup Kemendagri ragu untuk melanjutkan proyek tersebut lantaran jerat hukum dari komisi anti-rasuah.

Belakangan, setelah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pihak KPK, barulah pihaknya melanjutkan proyek tersebut. Rencananya, teken kontrak lelang tender proyek E-KTP dilakukan pada April mendatang.

Tjahjo mengungkapkan tender proyek E-KTP yang bermasalah dan diduga dikorupsi memang terbilang fatal. Diduga terjadi mark-up alias penggelembungan anggaran pada pengadaan blanko E-KTP dari Rp4.700 menjadi Rp16.000. Bermasalahnya proyek E-KTP tersebut, Tjahjo menegaskan menjadi pelajaran bagi pihaknya untuk lebih berhati-hati. Ia juga berpesan kepada para kepala daerah agar lebih cermat dan teliti, khususnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari jerat hukum.

Mendagri menegaskan meski terganggu dengan padatnya pemeriksaan KPK, program E-KTP tetap berjalan dengan progres yang cukup baik. Tercatat sudah 96,4 persen warga di Indonesia yang sudah melakukan perekaman data E-KTP. Tjahjo menyebut tersisa 4,5 juta warga di Tanah Air yang belum mengantongi E-KTP karena kekosongan blanko. Permasalahan tersebut diyakininya bisa segera berakhir mengingat proses lelang tender proyek E-KTP sementara berjalan dan diharapkanya pada April mendatang sudah dilakukan teken kontrak.

Musrembang Sulsel yang digelar di Hotel Clarion Makassar dihadiri oleh sejumlah pejabat lingkup Sulsel. Di antaranya yakni Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan para wali kota maupun bupati lingkup Sulsel bersama para kepala dinas.

Musrembang Sulsel itu dilakukan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah lingkup Sulsel pada 2018. Musrembang kali ini mengangkat tema Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dalam Meningkatkan Daya Saing serta Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan.