Portal Berita Ekonomi Rabu, 28 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 00:13 WIB. XL - XL Axiata mencatat kenaikan trafik layanan data sebesar 218% pada momen lebaran 2017.
  • 00:08 WIB. Mudik - Kemenhub membuka program mudik gratis untuk arus balik ke Jakarta.
  • 00:06 WIB. MUI - GNPF MUI membantah kabar masing-masing pemimpin terima uang Rp1 triliun dari Presiden Jokowi.
  • 23:57 WIB. Putin - Jam tangan mewah dengan sertifikat pemilik Vladimir Putin akan dilelang dengan harga US$1,6 juta.
  • 23:57 WIB. Doha - Hotel-hotel di Doha sepi pengunjung di hari raya Idul Fitri, karena sanksi dari negara-negara Teluk.
  • 23:55 WIB. Amerika Serikat - Amerika Serikat sebut Suriah siapkan serangan senjata kimia.
  • 23:54 WIB. Jerman - Jerman desak semua pihak yang terkait segera selesaikan konflik Qatar.
  • 23:53 WIB. ESDM - Kementerian ESDM memastikan pasokan BBM aman selama arus balik mudik lebaran.
  • 23:51 WIB. Cyber Crime - Beberapa perusahaan dan lembaga di Rusia dan Ukraina mengalami peretasan virus Wannacry.
  • 23:48 WIB. Rosneft - Rosneft memastikan produksi minyak tidak terganggu setelah server utama mengalami kasus peretasan.
  • 23:45 WIB. Korsel - Bank sentral Korea Selatan melaporkan kenaikan indeks sentimen konsumer ke level tertinggi dalam lima bulan.

DJP Papua-Maluku Ingatkan Program Amnesti Pajak Segera Berakhir

Foto Berita DJP Papua-Maluku Ingatkan Program Amnesti Pajak Segera Berakhir
Warta Ekonomi.co.id, Jayapura -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua-Maluku mengingatkan seluruh masyarakat Program Amnesti Pajak (tax amnesty) akan segera berakhir pada 31 Maret 2017 dan akan segera melakukan penegakan hukum.

"Bagi yang belum mengikuti Program Amnesti Pajak, kami berharap dapat memanfaatkan waktu yang tersisa sampai 31 Maret 2017," ujar Kepala Kanwil DJP Papua-Maluku Wansepta Nirwanda, di Jayapura, Senin (20/3/2017).

Ia menegaskan Kanwil DJP Papua-Matuku akan fokus dan konsisten dalam melaksanakan ketentuan pasal 18 Undang Undang Pengampunan Pajak setelah berakhir masa amnesti pajak dengan memanfaatkan momentum era keterbukaan informasi.

"Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari pajak. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir," katanya lagi.

Menurutnya, bila petugas pajak menemukan data atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, maka harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak.

"Sesuai aturan bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya hingga masa pengampunan pajak berakhir, maka yang bersangkutan akan dikenai PPh dan ditambah sanksi 200 persen," ujarnya lagi.

Sedangkan untuk realisasi penerimaan dari Program Amnesti Pajak hingga 20 Maret 2017 di wilayah Papua hingga Maluku mencapai Rp598 miliar.

Rincian dari penerimaan tersebut di antaranya berasal dari KPP Pratama Ambon Rp199 miliar, KPP Pratama Sorong Rp104 miliar, KPP Pratama Jayapura Rp154 miliar, KPP Pratama Timika Rp26 miliar, KPP Pratama Biak Rp41 miliar, KPP Pratama Manokwari Rp27 miliar, dan KPP Pratama Merauke Rp44 miliar.

"Khusus periode ketiga, yakni sejak Januari hingga 20 Maret 2017 penenmaan Program Amnesti Pajak Kanwil DJP Papua Maluku sebesar Rp30 miliar," ujar Nirwanda pula. (Ant)

Tag: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Tax Amnesty

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading