Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:40 WIB. Gedung DPR - DPR minta Kementerian PUPR analisis kemiringan gedung Nusantara I.
  • 15:39 WIB. HET Beras - Mulai 1 September pemerintah berlakukan HET tertinggi beras.
  • 15:39 WIB. Spanyol - City Football Grup mengakuisisi saham klub La Liga Girona sebanyak 44,3 persen.
  • 15:38 WIB. OTT - Menhub sebut OTT anak buahnya sebagai bukti perlawanan terhadap korupsi.
  • 15:37 WIB. OTT - Menhub sampaikan permohonan maaf secara pribadi.
  • 15:37 WIB. Freeport - DPR minta pemerintah segera putuskan divestasi saham Freeport.
  • 15:36 WIB. Freeport - DPD temu PT Freeport terkait pemecatan karyawan.
  • 15:36 WIB. Travel Fair - AirAsia siapkan 400 ribu kursi pada ajang travel fair 2017.
  • 15:35 WIB. Nontunai - Jasa Marga akan kasih diskon 10 % untuk pengguna e-toll.
  • 15:34 WIB. Kelangkaan Garam - Harga garam di pasar Kalibata capai Rp70.000/karung.
  • 15:33 WIB. Pariwisata - Menpar prediksi agent travel akan bernasib sama dengan wartel.
  • 14:02 WIB. Paris - AS Monaco dikabarkan setuju melepas bintangnya Kylian Mbappe ke PSG dengan banderol US$138 juta.

DJP Papua-Maluku Catat Pengakuan Harta Luar Negeri Capai Rp2,4 Triliun

Foto Berita DJP Papua-Maluku Catat Pengakuan Harta Luar Negeri Capai Rp2,4 Triliun
Warta Ekonomi.co.id, Jayapura -

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua-Maluku Wansepta Nirwanda mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan program amnesti pajak terdapat pengakuan harta yang berada di luar negeri yang nilainya mencapai Rp2,4 triliun.

"Ada pengungkapan harta di luar negeri yang nilainya mencapai Rp2,4 triliun," kata Nirwanda, di Jayapura, Senin (20/3/201), tanpa merinci wajib pajak yang memberi pengakuan harga di luar negeri senilai triliunan rupiah itu.

Namun, dipastikan wajib pajak tersebut terdiri dari beberapa orang dan berdomisili di wilayah Papua dan Maluku.

Pengakuan harta di luar negeri itu diungkapkan melalui surat pernyataan harta (SPH) yang berada di luar negeri.

Selain deklarasi harta dalam negeri, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, juga mengatur deklarasi harta luar negeri yang tidak direpatriasi atau tidak dibawa ke Indonesia untuk diinvestasikan di dalam negeri.

Pejabat Kanwil DJP Papua-Maluku menyambut baik pengakuan harta luar negeri itu, dan tentunya akan ditindaklanjuti agar kelak dapat diinvestasikan di Indonesia.

"Itu menunjukan bahwa para wajib pajak masih melihat Indonesia sebagai tempat berinvestasi yang menjanjikan (sehingga memberi pengakuan harta di luar negeri untuk direpatriasi ke dalam negeri)," ujarnya.

Sedangkan untuk total realisasi tebusan program amnesti pajak sejak periode I hingga 20 Maret 2017 mencapai Rp598 miliar.

"Total dari tebusan Rp598 miliar, angka itu dari jumlah deklarasi yang total nilainya Rp29 triliun," kata Nirwanda.

Rincian dari penerimaan tersebut diantaranya berasal dari KPP Pratama Ambon Rp199 miliar, KPP Pratama Sorong Rp104 miliar, KPP Pratama Jayapura Rp 154 miliar, KPP Pratama Timika Rp 26 miliar, KPP Pratama Biak Rp 41 miliar, KPP Pratama Manokwari Rp27 miliar, dan KPP Pratama Merauke Rp44 miliar.

"Khusus Periode Ketiga, yakni sejak Januari hingga 20 Maret 2017 penenmaan program Amnesti Pajak Kanwil DJP Papua Maluku sebesar Rp30 miliar," ujarnya. (Ant)

Tag: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak, Tax Amnesty

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,578.84 3,542.82
British Pound GBP 1.00 17,160.09 16,987.43
China Yuan CNY 1.00 2,017.44 1,997.29
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,421.00 13,287.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,601.25 10,487.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.32 1,698.08
Dolar Singapura SGD 1.00 9,862.58 9,762.67
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,838.12 15,674.67
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,137.95 3,104.44
Yen Jepang JPY 100.00 12,294.80 12,170.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5914.024 33.727 559
2 Agriculture 1749.119 -1.495 18
3 Mining 1548.199 28.971 44
4 Basic Industry and Chemicals 608.159 -3.067 67
5 Miscellanous Industry 1350.370 5.613 41
6 Consumer Goods 2496.745 27.019 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.032 -0.290 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1252.484 7.329 60
9 Finance 993.787 5.533 89
10 Trade & Service 921.814 2.030 130
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 110 148 38 34.55
2 OKAS 102 137 35 34.31
3 PGLI 90 110 20 22.22
4 BMAS 360 438 78 21.67
5 PEGE 240 280 40 16.67
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 LEAD 61 71 10 16.39
8 MFMI 700 800 100 14.29
9 GOLD 570 650 80 14.04
10 MREI 3,120 3,500 380 12.18
No Code Prev Close Change %
1 TALF 334 274 -60 -17.96
2 IKBI 426 364 -62 -14.55
3 GMTD 7,900 7,000 -900 -11.39
4 PSDN 230 206 -24 -10.43
5 SDPC 118 110 -8 -6.78
6 BRAM 9,100 8,525 -575 -6.32
7 CARS 1,475 1,385 -90 -6.10
8 ARTA 284 268 -16 -5.63
9 BTEK 167 159 -8 -4.79
10 BVIC 238 228 -10 -4.20
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 61 71 10 16.39
2 TRAM 110 148 38 34.55
3 IKBI 426 364 -62 -14.55
4 MBSS 380 398 18 4.74
5 DGIK 58 63 5 8.62
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 BUMI 268 284 16 5.97
8 MAMI 84 86 2 2.38
9 PBRX 440 444 4 0.91
10 ADRO 1,860 1,955 95 5.11