Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:55 WIB. Samsung - Samsung galaxy s8 dan galaxy s8 plus hadir degan 8 fitur terbarunya.
  • 21:48 WIB. Startup - Progres renovasi rumah, kini bisa dipantau via smartphone.
  • 21:48 WIB. Golkar- Mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla meminta agar DPP segera mengambil langkah penyelamatan partai usai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka.
  • 21:45 WIB. The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel versi PC nantinya akan tampil dengan 5000 dialog baru.
  • 21:44 WIB. KPK- Jubir Kepresiden Johan Budi membantah jika Istana mendukung kerja Pansus Angket untuk melemahkan KPK.
  • 21:42 WIB. GMPG- Generasi Muda Partai Golkar mendesak Setya Novanto mundur karena telah jadi tersangka dalam kasus e-KTP.
  • 21:42 WIB. Tiongkok - Tiongkok kembangkan teknologi deteksi tindak kriminal dini dengan perusahaan software bernama could walk.
  • 21:41 WIB. PBB- Ketua MU KH Ma'roef Amin meminta agar PBB turun tangan dalam kasus pemblokiran Masjidil Aqsa.
  • 21:39 WIB. NU- Mensos Khofifah menyayangkan pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta agar kader NU satu suara di Pilgub Jatim.
  • 21:36 WIB. KPK- Anggota Pansus Angket KPK M Misbakhun meminta pihak tertentu untuk tidak mempengaruhi Jokowi guna mengintervensi Pansus Angket KPK.
  • 21:35 WIB. Xiaomi - Xiaomi pamerkan cuplikan MIUI 9 dengan sejumlah fitur baru.
  • 21:34 WIB. KPK- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menjamin Jokowi tidak akan melemahkan KPK dan mengintervensinya.
  • 21:33 WIB. KPK- Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai kerja Pansus Angket KPK makin tak jelas karena mengundang mantan anak buah M Nazarudin.
  • 21:28 WIB. Samsung - Samsung akan kejar Lenovo dengan rakit ponsel lipat.
  • 21:12 WIB. JLNT - Grab imbau pengemudinya tidak lewati jalan layang Casablanca.

KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran Lanjutan Sidang e-KTP

Foto Berita KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran Lanjutan Sidang e-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih akan mendalami terkait proses pembahasan penganggaran dalam sidang ketiga terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun anggaran 2011-2012 pada Kamis (23/3).

"Karena kami masih fokus dalam persidangan-persidangan awal sesuai dengan konstruksi dakwaan untuk dalami bagian tersebut. Tersangka baru belum ada kami masih proses di persidangan pembuktian terhadap dua orang terdakwa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurut Febri, KPK semakin mendapatkan informasi mendalam dari sidang kedua untuk kebutuhan pengembangan penyidikan terkait keterlibatan indikasi pihak lain.

"Untuk sidang ketiga yang direncanakan akan dilakukan Kamis dari informasi awal yang kami terima, rencananya akan dihadirkan delapan sampai sembilan orang saksi yang masih merupakan kelanjutan dari sidang kedua," tuturnya.

Febri juga mengatakan bahwa untuk persidangan kasus KTP-E belum bisa dilakukan dua kali dalam seminggu di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan rencana awal KPK.

"Persidangan belum bisa dilakukan dua kali seminggu karena masih menyesuaikan jadwal persidangan lainnya di pengadilan. Semoga minggu depannya lagi pengadilan bisa memfasilitasi sidang dua kali dalam seminggu," ucap Febri.

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan pada Kamis (16/3), jaksa dari KPK menghadirkan delapan saksi, namun satu saksi yakni mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak hadir dan satu lagi saksi, yakni mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh terlambat sehingga kesaksiannya ditunda pada 23 Maret.

Sehingga majelis hakim yang diketuai John Halasan hanya mendengar keterangan enam saksi, yakni mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Angraeni, Kabiro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri 2004-2010 Yuswandi A Temenggung, mantan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Elvius Dailami, anggota DPR Chaeruman Harahap dan pengusaha Winata Cahyadi.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (Ant)

Tag: Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,570.25 3,533.57
British Pound GBP 1.00 17,441.92 17,266.01
China Yuan CNY 1.00 1,983.70 1,963.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,387.00 13,253.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,607.86 10,496.38
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.68 1,697.49
Dolar Singapura SGD 1.00 9,833.98 9,729.11
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,601.21 15,441.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,127.80 3,093.60
Yen Jepang JPY 100.00 12,051.67 11,929.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5813.535 11.948 558
2 Agriculture 1775.125 -8.877 18
3 Mining 1460.144 -2.263 44
4 Basic Industry and Chemicals 614.134 -6.140 67
5 Miscellanous Industry 1385.020 -17.379 41
6 Consumer Goods 2514.902 9.064 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.301 -1.949 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1202.223 11.802 60
9 Finance 959.244 4.280 89
10 Trade & Service 924.835 5.738 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 408 510 102 25.00
2 BRAM 11,450 13,700 2,250 19.65
3 MABA 1,890 2,150 260 13.76
4 IKBI 380 430 50 13.16
5 HERO 1,085 1,220 135 12.44
6 BIPP 92 103 11 11.96
7 RODA 142 158 16 11.27
8 WOOD 232 258 26 11.21
9 MARK 448 498 50 11.16
10 TMPO 180 200 20 11.11
No Code Prev Close Change %
1 DOID 770 680 -90 -11.69
2 INDR 1,210 1,075 -135 -11.16
3 LPGI 5,925 5,300 -625 -10.55
4 KARW 222 200 -22 -9.91
5 DNAR 288 260 -28 -9.72
6 JPFA 1,320 1,200 -120 -9.09
7 AGRS 358 330 -28 -7.82
8 AGRO 675 625 -50 -7.41
9 MLIA 530 494 -36 -6.79
10 RMBA 458 428 -30 -6.55
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 370 8 2.21
2 AISA 1,255 1,185 -70 -5.58
3 DOID 770 680 -90 -11.69
4 TLKM 4,650 4,720 70 1.51
5 ASII 8,225 8,100 -125 -1.52
6 PBRX 510 505 -5 -0.98
7 ICON 133 130 -3 -2.26
8 INDY 840 810 -30 -3.57
9 WOOD 232 258 26 11.21
10 BBCA 18,575 18,575 0 0.00