Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:55 WIB. Samsung - Samsung galaxy s8 dan galaxy s8 plus hadir degan 8 fitur terbarunya.
  • 21:48 WIB. Startup - Progres renovasi rumah, kini bisa dipantau via smartphone.
  • 21:48 WIB. Golkar- Mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla meminta agar DPP segera mengambil langkah penyelamatan partai usai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka.
  • 21:45 WIB. The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel versi PC nantinya akan tampil dengan 5000 dialog baru.
  • 21:44 WIB. KPK- Jubir Kepresiden Johan Budi membantah jika Istana mendukung kerja Pansus Angket untuk melemahkan KPK.
  • 21:42 WIB. GMPG- Generasi Muda Partai Golkar mendesak Setya Novanto mundur karena telah jadi tersangka dalam kasus e-KTP.
  • 21:42 WIB. Tiongkok - Tiongkok kembangkan teknologi deteksi tindak kriminal dini dengan perusahaan software bernama could walk.
  • 21:41 WIB. PBB- Ketua MU KH Ma'roef Amin meminta agar PBB turun tangan dalam kasus pemblokiran Masjidil Aqsa.
  • 21:39 WIB. NU- Mensos Khofifah menyayangkan pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta agar kader NU satu suara di Pilgub Jatim.
  • 21:36 WIB. KPK- Anggota Pansus Angket KPK M Misbakhun meminta pihak tertentu untuk tidak mempengaruhi Jokowi guna mengintervensi Pansus Angket KPK.
  • 21:35 WIB. Xiaomi - Xiaomi pamerkan cuplikan MIUI 9 dengan sejumlah fitur baru.
  • 21:34 WIB. KPK- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menjamin Jokowi tidak akan melemahkan KPK dan mengintervensinya.
  • 21:33 WIB. KPK- Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai kerja Pansus Angket KPK makin tak jelas karena mengundang mantan anak buah M Nazarudin.
  • 21:28 WIB. Samsung - Samsung akan kejar Lenovo dengan rakit ponsel lipat.
  • 21:12 WIB. JLNT - Grab imbau pengemudinya tidak lewati jalan layang Casablanca.

Peneliti Usulkan Pemerintah Bentuk Badan Usaha Khusus Migas

Foto Berita Peneliti Usulkan Pemerintah Bentuk Badan Usaha Khusus Migas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peneliti senior dari The Habibie Center Zamroni Salim mengusulkan agar pemerintah membentuk badan usaha khusus yang menangani masalah minyak dan gas bumi (Migas).

"Untuk rekomendasi revisi undang-undang migas, kami mengusulkan adanya penguatan badan usaha untuk memperkuat pengolahan migas nasional, bisa saja melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun akan lebih tepat jika Badan Usaha Khusus," kata Zamroni Salim di Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017).

Dalam diskusi mengawal revisi undang-undang migas tersebut, ia juga menjelaskan bahwa ada dua perusahaan besar milik Indonesia yang bisa dimanfaatkan, yaitu Pertamina dan PGN.

Selama ini ia menilai, Pertamina lebih mendapat perhatian lebih daripada PGN, namun secara fungsional sebenarnya sama.

"Konsep Holding migas akan bisa lebih baik, dengan skema perusahaan minyak lainnya berada di bawah Holding tersebut jika ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia," katanya.

Ia berpendapat bahwa ada satu agenda penting bangsa Indonesia hampir tidak mendapatkan perhatian publik Iuas, yaitu proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. "Revisi undang-undang migas seakan juga menjadi isu di tingkat elite saja, tanpa keterlibatan dan perhatian publik," tuturnya.

PadahaI proses panjang dan berliku revisi undang-undang migas menunjukkan terdapat tarik ulur kepentingan dari berbagai pihak dalam proses politik tersebut. Karena itu, isu revisi undang-undang migas mutlak memerlukan pengawasan publik secara Iebih luas.

Revisi undang-undang migas memberikan peIuang bagi Indonesia untuk membangun dan menata ulang kebijakan energi dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan energi dengan harga terjangkau sekaligus mendorong Badan Usaha MiIik Negara (BUMN) bidang migas untuk memiliki daya saing kuat baik dI tingkat nasionaI maupun di tingkat global.

Kondisi ini merupakan dasar dari urgensi melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan sebuah undang-undang yang dapat menjadi kerangka hukum untuk tata keIoIa industri migas Indonesia.

SeIain itu, permasalahan energi sebagaimana terdapat di dalam undang-undang migas, tidak sebatas pada minyak melainkan juga gas. Meskipun cadangan gas aIam Indonesia cukup besar, tetapi diperlukan paradigma baru dalam manajemen pengelolaannya.

Revisi undang-undang migas pun harus terkait dengan masaIah energi Iain (energi terbarukan) dengan pertimbangan ketersediaan cadangan migas dan Iingkungan hidup.

Secara yuridis urgensi revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004. Putusan dimaksud teIah membatalkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. (Ant)

Tag: pemerintah, migas

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,570.25 3,533.57
British Pound GBP 1.00 17,441.92 17,266.01
China Yuan CNY 1.00 1,983.70 1,963.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,387.00 13,253.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,607.86 10,496.38
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.68 1,697.49
Dolar Singapura SGD 1.00 9,833.98 9,729.11
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,601.21 15,441.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,127.80 3,093.60
Yen Jepang JPY 100.00 12,051.67 11,929.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5813.535 11.948 558
2 Agriculture 1775.125 -8.877 18
3 Mining 1460.144 -2.263 44
4 Basic Industry and Chemicals 614.134 -6.140 67
5 Miscellanous Industry 1385.020 -17.379 41
6 Consumer Goods 2514.902 9.064 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.301 -1.949 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1202.223 11.802 60
9 Finance 959.244 4.280 89
10 Trade & Service 924.835 5.738 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 408 510 102 25.00
2 BRAM 11,450 13,700 2,250 19.65
3 MABA 1,890 2,150 260 13.76
4 IKBI 380 430 50 13.16
5 HERO 1,085 1,220 135 12.44
6 BIPP 92 103 11 11.96
7 RODA 142 158 16 11.27
8 WOOD 232 258 26 11.21
9 MARK 448 498 50 11.16
10 TMPO 180 200 20 11.11
No Code Prev Close Change %
1 DOID 770 680 -90 -11.69
2 INDR 1,210 1,075 -135 -11.16
3 LPGI 5,925 5,300 -625 -10.55
4 KARW 222 200 -22 -9.91
5 DNAR 288 260 -28 -9.72
6 JPFA 1,320 1,200 -120 -9.09
7 AGRS 358 330 -28 -7.82
8 AGRO 675 625 -50 -7.41
9 MLIA 530 494 -36 -6.79
10 RMBA 458 428 -30 -6.55
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 370 8 2.21
2 AISA 1,255 1,185 -70 -5.58
3 DOID 770 680 -90 -11.69
4 TLKM 4,650 4,720 70 1.51
5 ASII 8,225 8,100 -125 -1.52
6 PBRX 510 505 -5 -0.98
7 ICON 133 130 -3 -2.26
8 INDY 840 810 -30 -3.57
9 WOOD 232 258 26 11.21
10 BBCA 18,575 18,575 0 0.00