Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:33 WIB. Penipuan - Mhfud MD sebut pemerintah tidak wajib ganti kerugian First Travel.
  • 23:13 WIB. Freeport - Luhut sebut sudah harga mati miliki 51 % saham Freeport.
  • 21:49 WIB. Kemenperin - Kemenperin menolak rencana pengenaan cukai plastik karena dapat menghambat industri kecil dan menengah.
  • 21:49 WIB. Kemendag - Kemendag akan melakukan finalisasi harga eceran tertinggi beras medium dan beras premium.
  • 21:48 WIB. Kementan - Kementan meluncurkan varietas baru benih padi Green Super Rice.
  • 21:47 WIB. Pertani - Pertani optimis realisasi penyaluran benih subsidi ke petani dapat mencapai 80% hingga akhir tahun.
  • 21:47 WIB. Benih - Penyaluran benih unggul ke petani dinilai belum optimal di mana tingkat penyerapan hanya mencapai 57,73%.
  • 21:44 WIB. Kemenhub - Kemenhub mengkaji pengembangan bandara-bandara baru dan yang sudah ada di Jawa bagian selatan.
  • 21:43 WIB. Amitra - Amitra merevisi target pembiayaan pada tahun ini menjadi Rp400 miliar.
  • 21:41 WIB. FIF - FIF Spektra mengatakan pembiayaan elektronik lebih berisiko dan mahal.
  • 21:40 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance memperoleh 2.436 surat pemesanan kendaraan pada ajang GIIAS 2017.
  • 21:38 WIB. Gadget - Smartphone terbaru dari Coolpad ini hadir dengan membawa tombol home fisik serupa tombol iPhone di seri Cool M7.
  • 21:38 WIB. CIMB - Bank CIMB Niaga mengalokasikan anggaran Rp1,248 triliun untuk pengembangan TI pada tahun ini.
  • 21:35 WIB. Gadget - Polaroid menghadirkan smartphone dengan dua varian, yakni Cosmo K dan Cosmo Plus.
  • 21:33 WIB. TLKM - Telkom membantah kabar terkait rencana pembelian saham Solusi Tunas Pratama terkait bisnis menara.

Komisi VII Wacanakan Badan Usaha Khusus Migas

Foto Berita Komisi VII Wacanakan Badan Usaha Khusus Migas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mewacanakan adanya badan usaha khusus minyak dan gas bumi (migas) sebagai salah satu implikasi revisi undang-undang migas.

"Prosesnya sampai saat ini sedang dalam proses pembicaraan Badan Usaha Khusus, tapi bukan Badan Usaha Milik Negara, karena itu hal berbeda," kata Satya Yudha usai diskusi di gedung The Habibie Center, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017).

Ia menjelaskan, ada satu konsep yang diwacanakan oleh kementerian BUMN. Namun, perlu diingat bahwa UU migas domain komisi VII, tetapi terkait BUMN ada di komisi VI.

"Kami tidak ingin berseberangan dengan kementerian BUMN dengan UU yang digodok. Muncul pemikiran kami membuat badan usaha khusus, di dalamnya ada industri hulu dan hilir," katanya.

Ia menjelaskan bahwa hal ini berbeda dengan konsep sebelumnya yang hanya mengatur industri hulu, namun kali ini akan ada pembicaraan tentang industri hulu dan hilir.

Secara fungsi, ia mengatakan bahwa badan usaha khusus ini bekerja layaknya SKK Migas, bisa menjadi transformasi SKK Migas yang disesuaikan dengan Revisi UU.

Semua fraksi juga disampaikan sudah menyepakati usulan ini. Senada dengan Satya, peneliti senior dari The Habibie Center Zamroni Salim juga mengusulkan agar pemerintah membentuk badan usaha khusus yang menangani masalah minyak dan gas bumi (Migas).

"Untuk rekomendasi revisi undang-undang migas, kami mengusulkan adanya penguatan badan usaha untuk memperkuat pengolahan migas nasional, bisa saja melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun akan lebih tepat jika Badan Usaha Khusus," kata Zamroni saat ditemui di lokasi yang sama.

Dalam diskusi mengawal revisi undang-undang migas tersebut, ia juga menjelaskan bahwa ada dua perusahaan besar milik Indonesia yang bisa dimanfaatkan, yaitu Pertamina dan PGN.

Selama ini ia menilai, Pertamina lebih mendapat perhatian lebih daripada PGN, namun secara fungsional sebenarnya sama.

"Konsep Holding migas akan bisa lebih baik, dengan skema perusahaan minyak lainnya berada di bawah Holding tersebut jika ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia," katanya.

Ia berpendapat bahwa ada satu agenda penting bangsa Indonesia hampir tidak mendapatkan perhatian publik luas, yaitu proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. "Revisi undang-undang migas seakan juga menjadi isu di tingkat elite saja, tanpa keterlibatan dan perhatian publik," tuturnya.

PadahaI proses panjang dan berliku revisi undang-undang migas menunjukkan terdapat tarik ulur kepentingan dari berbagai pihak dalam proses politik tersebut. Karena itu, isu revisi undang-undang migas mutlak memerlukan pengawasan publik secara Iebih luas.

Revisi undang-undang migas memberikan peIuang bagi Indonesia untuk membangun dan menata ulang kebijakan energi dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan energi dengan harga terjangkau sekaligus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang migas untuk memiliki daya saing kuat baik di tingkat nasionaI maupun di tingkat global.

Kondisi ini merupakan dasar dari urgensi melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan sebuah undang-undang yang dapat menjadi kerangka hukum untuk tata kelola industri migas Indonesia.

SeIain itu, permasalahan energi sebagaimana terdapat di dalam undang-undang migas, tidak sebatas pada minyak melainkan juga gas. Meskipun cadangan gas alam Indonesia cukup besar, tetapi diperlukan paradigma baru dalam manajemen pengelolaannya.

Revisi undang-undang migas pun harus terkait dengan masalah energi Iain (energi terbarukan) dengan pertimbangan ketersediaan cadangan migas dan lingkungan hidup. (Ant)

Tag: migas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,579.10 3,543.18
British Pound GBP 1.00 17,283.51 17,109.63
China Yuan CNY 1.00 2,012.02 1,991.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,422.00 13,288.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,649.01 10,536.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.75 1,698.58
Dolar Singapura SGD 1.00 9,856.07 9,753.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.93 15,620.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.77 3,096.35
Yen Jepang JPY 100.00 12,292.33 12,166.27

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91