Portal Berita Ekonomi Senin, 01 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 11:19 WIB. e-KTP - Polisi berhasil tangkap Maryani di kawasan Hotel Kemang, Jakarta.
  • 10:56 WIB. Madrid - David De Gea dikabarkan sudah mendapatkan kontrak personal dari Real Madrid.
  • 10:54 WIB. Pokemon GO - Pokemon Go akan munculkan fitur PvP dalam waktu dekat ini.
  • 10:41 WIB. HNSI - HNSI meminta Pemprov NTT melakukan patroli wilayah perairan perbatasan negara Indonesia-Australia secara rutin.
  • 10:40 WIB. BPJS Ketenagakerjaan - BPJS Ketenagakerjaan mencatat 41.000 peserta di Nusa Tenggara Timur hingga April 2017.
  • 09:31 WIB. Jakarta - Sekitar 150 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan aksi di Istana Presiden.
  • 09:26 WIB. Prancis - Militer Prancis eksekusi militan ekstrimis di hutan dekat perbatasan negara Mali.
  • 09:25 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menganggarkan Rp258,43 miliar untuk merevitalisasi Danau Limboto di Gorontalo.
  • 09:23 WIB. Yogyakarta - Rata-rata tingkat okupansi hotel di Yogyakarta naik menjadi 90 persen selama libur panjang akhir pekan.
  • 09:22 WIB. Jayawijaya - Pemkab Jayawijaya akan mengaktifkan kembali stasiun pangan di wilayah tersebut.
  • 09:21 WIB. AS - Seorang perwira AS yang tewas saat melakukan patroli di Mosul diketahui bernama Letnan Satu Weston Lee.
  • 09:20 WIB. Arab Saudi - Arab Saudi menahan 46 anggota sel pelaku kejahatan peristiwa bom bunuh diri di Masjid Nabawi tahun 2016.
  • 10:43 WIB. Jakarta - Gubernur Pelembang Alex Noerdin raih penghargaan sebagai kepala daerah peduli olahraga dari PWI.

Kasus Bambang Irianto, KPK Periksa Unsur Muspida

Foto Berita Kasus Bambang Irianto, KPK Periksa Unsur Muspida
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pihak dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Madiun sebagai saksi dalam proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto.

"Penyidik mengklarifikasi informasi adanya aliran dana pada sejumlah pihak, pemeriksaan dilakukan dari Kamis (16/3) sampai Sabtu (18/3) di Madiun," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Febri menyatakan pada Kamis (16/3) bertempat di Mabes Detasemen A Brigade Mobil Sidoarjo Jawa Timur dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang mantan Dandim Kota Madiun.

"Selanjutnya pada Jumat (17/3) penyidik KPK memeriksa satu orang mantan Dandim Kota Madiun dan enam mantan Kapolres yang menjabat saat Bambang Irianto menjadi Wali Kota Madiun," tuturnya.

Kemudian, kata Febri, pada Sabtu (18/3) bertempat di Polres Madiun, penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Negeri Madiun dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Madiun.

KPK sendiri belum lama ini telah menyita 13 alat berat dalam penyidikan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto.

"Pada Senin (27/2) penyidik menyita 13 alat berat berupa eksvakator dan loader yang diduga merupakan milik dari Bonie Laksmana anak tersangka Bambang Irianto. Barang-barang tersebut masih dititipkan di daerah Ponorogo dan Wonogiri pada tempat barang dikuasai yang disewa dari yang bersangkutan," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/3).

Febri menyatakan untuk tersangka Bambang Irianto dalam kasus TPPU itu, sebelumnya juga sudah dilakukan sejumlah penyitaan mulai dari uang, logam mulia berupa emas sekitar 1 kilogram, dan ada tanah dan bangunan di enam lokasi serta satu unit ruko.

Sebelumnya, KPK telah menyita uang dari enam rekening bank, yaitu BTN, BTPN, BRI, Bank Jatim, BNI, dan Bank Mandiri sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk tabungan dan deposito dan 84.461 dolar AS atau Rp1,1 miliar terkait TPPU Bambang Irianto.

Sementara tujuh lokasi yang dilakukan penyitaan oleh KPK antara lain satu unit ruko di Sun City Festival Madiun Blok C-22; tanah di Jalan Sikatan Nomor 6 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Madiun, luas 4.000 meter persegi.

Kemudian, tanah di Jalan Ponorogo Nomor 100 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman Kota, Madiun, luas 989 meter persegi; tanah di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 73 Kelurahan Pangonganan Kecamatan Manguharjo, Madiun, luas 479 meter persegi.

Lalu, tanah di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota, Madiun, luas 493 meter persegi; tanah di Jalan Hayam Wuruk, Manguharjo, Madiun, luas 5.278 meter persegi; dan satu tanah sawah di Desa Tinggar, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur, luas 6.350 meter persegi.

Terkait dengan penyitaan terhadap enam bidang tanah dan satu ruko yang telah disampaikan sebelumnya, menurut Febri, KPK perlu menjelaskan bahwa penyitaan juga dilakukan untuk bangunan yang ada di atas tanah tersebut.

"Bahwa ada pihak ketiga yang menggunakan bangunan di atas tanah tersebut itu di luar penyitaan yang dilakukan oleh KPK. KPK menyita tanah dan bangunan di lima lokasi di Madiun terdiri dari lima bidang tanah, satu tanah sawah, dan sebuah ruko terkait dengan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan Bambang Irianto," kata Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka terkait indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.

"Tersangka diduga telah melakukan perbuatan menempatkan mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/2).

Hal itu, kata Febri, dilakukan Bambang Irianto dengan tujuan menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

"Jadi, tersangka Bambang Irianto diduga melakukan sejumlah perbuatan mulai dari menempatkan, mentransferkan atau perbuatan lain terhadap harta kekayaannya yang diduga merupakan hasil dari tipikor dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut," kata Febri.

Bambang Irianto disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Febri juga menyatakan bahwa sebelumnya Bambang Irianto juga sudah diproses untuk dua perkara yang lain, yaitu pertama perkara indikasi tindak pidana korupsi turut serta dalam proyek pemborongan atau pengadaan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pembangunan Pasar Besar Madiun Tahun 2009-2012.

Pada kasus pertama ini, Bambang Irianto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perkara kedua, kata Febri adalah indikasi tindak pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya selama menjabat sebagai Wali Kota Madiun dalam periode 2009-2014 dan periode berikutnya 2014-2019.

Untuk kasus kedua, Bambang Irianto disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5685.298 -21.730 543
2 Agriculture 1839.381 20.337 21
3 Mining 1529.120 -17.451 43
4 Basic Industry and Chemicals 609.503 -1.322 66
5 Miscellanous Industry 1506.105 -8.414 42
6 Consumer Goods 2433.794 -29.716 39
7 Cons., Property & Real Estate 505.553 -2.724 62
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1143.420 -5.081 57
9 Finance 891.913 3.447 89
10 Trade & Service 923.096 -3.079 124
No Code Prev Close Change %
1 MINA 105 178 73 69.52
2 FORZ 220 330 110 50.00
3 VICO 179 240 61 34.08
4 AGRS 153 204 51 33.33
5 ASJT 775 955 180 23.23
6 KDSI 472 580 108 22.88
7 KICI 131 159 28 21.37
8 INDY 750 900 150 20.00
9 DSNG 460 550 90 19.57
10 INKP 1,840 2,080 240 13.04
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 300 226 -74 -24.67
2 MTSM 370 282 -88 -23.78
3 HOME 236 208 -28 -11.86
4 NAGA 197 174 -23 -11.68
5 JECC 6,100 5,400 -700 -11.48
6 IBST 2,250 2,010 -240 -10.67
7 MBSS 500 450 -50 -10.00
8 CEKA 1,850 1,670 -180 -9.73
9 ASBI 362 330 -32 -8.84
10 BBLD 680 620 -60 -8.82
No Code Prev Close Change %
1 INDY 750 900 150 20.00
2 BUMI 454 448 -6 -1.32
3 DOID 1,110 1,100 -10 -0.90
4 BIPI 100 108 8 8.00
5 TRAM 107 108 1 0.93
6 TLKM 4,370 4,370 0 0.00
7 PBRX 605 595 -10 -1.65
8 ASII 9,000 8,950 -50 -0.56
9 UNTR 27,250 26,900 -350 -1.28
10 KREN 400 426 26 6.50