Portal Berita Ekonomi Jum'at, 28 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:07 WIB. Gadget - Samsung rilis Galaxy J5 Pro dan J7 Pro di Indonesia.
  • 22:05 WIB. Qatar - Uni Emirat Arab imbau agar bank bekukan rekening kelompok yang tekait dengan Qatar.
  • 22:05 WIB. Operator - KPPU: Konsolidasi akan membawa kompetisi antaroperator menjadi lebih sehat.
  • 22:04 WIB. Operator - YLKI: Tarif telekomunikasi baik voice, SMS maupun data seharusnya dikembalikan kepada apa yang dibutuhkan konsumen.
  • 22:03 WIB. Yerusalem - Para pemimpin umat Muslim di Yerusalem ajak para jamaah untuk beribadah kembali di Al-Aqsa.
  • 22:02 WIB. Operator - Alexander Rusli: Opsi konsolidasi bisa memecahkan kebuntuan dalam hal tarif.
  • 22:01 WIB. Israel - Tayyip Erdogan: Israel manfaatkan perpecahan umat Islam.
  • 22:01 WIB. Operator - ATSI: Potensi mobile broadband di Indonesia masih sangat besar.
  • 22:00 WIB. Ukraina - Ukraina setujua sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia.
  • 22:00 WIB. Operator - BRTI akan segera matangkan formula tarif sesuai amanat pasal 28 UU no.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.
  • 21:59 WIB. Nicolas Maduro - Maduro kepada Trump: stop campuri urusan dalam negeri kami.
  • 21:58 WIB. Operator - Rudiantara: Harus ada kompetisi, sehingga masyarakat mendapat opsi produk maupun layanan.
  • 21:56 WIB. Operator - Rudiantara: Saya tidak menetapkan floor price (batas bawah), tetapi membuat formula tarif data.
  • 21:51 WIB. e-Commerce - eBay hadirkan fitur baru yang bisa cari barang pakai foto.
  • 21:47 WIB. Gadget - Samsung: Sekarang ponsel sudah tidak sekedar selfie lagi.

Dana Aspirasi Suap Bupati Klaten Tengah Didalami KPK

Foto Berita Dana Aspirasi Suap Bupati Klaten Tengah Didalami KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dana aspirasi dan bantuan keuangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Kami sudah mulai mendalami, selain indikasi suap tentang pengisian jabatan kami juga dalami tentang dana aspirasi dan bantuan keuangan ini adalah poin yang relatif baru terkait penyidikan kasus ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Febri mengatakan, saksi-saksi yang diperiksa pada Senin dalam penyidikan dengan tersangka Bupati Klaten Sri Hartini dapat hadir semua ke KPK.

"Hari ini semua saksi hadir, ada unsur-unsur saksi yang baru diperiksa kali ini seperti Wakil Bupati Klaten dan ada saksi yang pernah diperiksa juga yaitu anggota DPRD, dua orang dari swasta, dan ajudan dari Bupati Klaten," tuturnya.

Ia menyatakan, agenda pemeriksaan kali ini selain pemeriksaan atau pendalaman materi terkait indikasi suap promosi dan jabatan, KPK juga mengkonfirmasi lebih lanjut informasi-informasi tentang dana aspirasi dan bantuan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Klaten.

"Pertanyaan-pertanyaan ini kami ajukan terhadap saksi yang menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten dan juga Anggota DPRD," ucap Febri.

Sembilan saksi yang diperiksa KPK terkait indikasi suap promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, yakni Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani, Pegawai Negeri Sipil Kabid Mutasi di BKD Kabupaten Klaten Slamet dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten periode 2014-2019 Kabupaten Klaten Andy Purnomo.

Anggota DPRD Kabupaten Klaten Eko Prasetyo, PNS Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Nugroho Setiawan, Edy Dwi Hananto dan Nina Puspitasari sebagai ajudan Bupati Klaten serta Sunarso dan Dina dari pihak swasta.

Sebelumnya, KPK memperpanjang masa penahanan selama 30 hari terhadap Bupati Klaten Sri Hartini yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Dilakukan perpanjangan penahanan tahap Pengadilan Negeri yang pertama selama 30 hari dari 1 Maret sampai 30 Maret 2017 terhadap tersangka Sri Hartini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/2).

Febri mengatakan, KPK masih mempertimbangkan Sri Hartini sebagai "justice collaborator" karena perlu dilihat keterangan yang diberikan hingga konsistensi tersangka sampai di persidangan nantinya.

Selain itu, pada pada Senin (27/2)juga dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidik ke Jasa Penuntut Umum (JPU) untuk Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan yang juga menjadi tersangka terkait tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten.

"Mulai hari ini penahanan yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Semarang untuk persiapan persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang," kata Febri.

KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka dugaan penerimaan suap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (30/12) di Klaten dengan barang bukti uang senilai Rp2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura dan buku catatan mengenai sumber uang tersebut.

Tersangka penerima suap dalam kasus ini adalah Bupati Klaten Sri Hartati yang disangkakan pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara tersangka pemberi suap adalah Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hukum

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,568.91 3,532.23
British Pound GBP 1.00 17,578.60 17,390.65
China Yuan CNY 1.00 1,988.20 1,968.29
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,382.00 13,248.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,756.45 10,646.09
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.88 1,696.70
Dolar Singapura SGD 1.00 9,868.00 9,767.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,709.13 15,550.50
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,130.29 3,096.77
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.38 11,938.36

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5819.744 19.538 558
2 Agriculture 1759.212 -13.672 18
3 Mining 1476.315 11.014 44
4 Basic Industry and Chemicals 609.760 -2.435 67
5 Miscellanous Industry 1381.134 -5.283 41
6 Consumer Goods 2489.438 4.981 45
7 Cons., Property & Real Estate 482.613 0.979 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1194.315 -1.733 60
9 Finance 973.967 10.404 89
10 Trade & Service 925.324 2.351 129
No Code Prev Close Change %
1 IBST 2,000 2,500 500 25.00
2 PADI 635 790 155 24.41
3 GEMS 2,300 2,800 500 21.74
4 GAMA 50 60 10 20.00
5 ASBI 362 434 72 19.89
6 SMMA 7,975 9,550 1,575 19.75
7 TRAM 83 99 16 19.28
8 ASJT 505 600 95 18.81
9 HDFA 193 220 27 13.99
10 RBMS 102 116 14 13.73
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 300 226 -74 -24.67
2 HDTX 498 382 -116 -23.29
3 MFMI 970 830 -140 -14.43
4 TALF 350 300 -50 -14.29
5 AKPI 900 775 -125 -13.89
6 FINN 350 306 -44 -12.57
7 MABA 2,030 1,800 -230 -11.33
8 UNIT 278 250 -28 -10.07
9 TGKA 2,190 2,000 -190 -8.68
10 KOIN 320 300 -20 -6.25
No Code Prev Close Change %
1 INPC 93 92 -1 -1.08
2 SRIL 370 360 -10 -2.70
3 SCMA 2,170 2,270 100 4.61
4 ASBI 362 434 72 19.89
5 TRAM 83 99 16 19.28
6 TLKM 4,700 4,650 -50 -1.06
7 PBRX 505 505 0 0.00
8 AISA 1,175 1,195 20 1.70
9 CTRA 1,075 1,020 -55 -5.12
10 WSBP 472 476 4 0.85