Portal Berita Ekonomi Sabtu, 27 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:36 WIB. New York - U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures ended Friday (26/5)'s session at $49.80, up 1.8 percent.
  • 08:35 WIB. London - Brent futures were up 68 cents, or 1.3 percent, at $52.14 a barrel at 2:38 p.m. ET (1838 GMT) on Friday (26/5).
  • 08:34 WIB. New York - The Nasdaq rose 4.94 points (0.08 per cent) to close at 6,210.19 on Friday (26/5).
  • 08:33 WIB. New York - The broad S&P 500 gained 0.75 points (0.03 per cent) to end the week at and 2,415.82 on Friday (26/5).
  • 08:32 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average fell 2.67 points (0.01 per cent) to 21,080.28 on Friday (26/5).
  • 02:19 WIB. Perang Tarif- Menkominfo Rudiantara meminta operator berkompetisi secara rasional di bulan Puasa yang biasa ramai dengan perang tarif.
  • 02:07 WIB. OTT- KPK menggelar OTT terhadap dua orang auditor BPK dan pihak lain dari Kemendes terkait status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  
  • 02:04 WIB. Bom Kampung Melayu- Densus 88 Antiterror menggeledah tiga tempat berbeda yang didiami tiga terduga pelaku teror yang ditangkap di Bandung.
  • 02:03 WIB. Bom Jakarta- Polresta Bekasi Kota mempersenjatai anggotanya yang bertugas di lapangan dengan senjata api pascaledakan bom Kampung Melayu.
  • 02:01 WIB. ISIS- Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara memperketat pengawasan untuk mengantisipasi masuknya kelompok ISIS dari Filipina.
  • 02:00 WIB. Ramadhan Berkah- Pesan Ramadhan dari Ketua PBNU Said Agil Sirodj "stop caci maki".
  • 01:59 WIB. Novanto e-KTP- Dwina Michaella yang merupakan anak Setya Novanto tak penuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus e-KTP.
  • 01:58 WIB. Bom Jakarta- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu menggunakan bom panci presto.
  • 01:56 WIB. Bom Jakarta- Menkopolhukam Wiranto mengatakan aksi teror bom bunuh diri di Kampung Melayu dan bom di Manchester memiliki persamaan.
  • 01:53 WIB. Infrastruktur- Sulawesi Utara bakal menggarap enam proyek infrastruktur baru yang dinilai mampu menopang laju perekonomian.

BPJS Ketenagakerjaan Mimika Garap Sektor Pekerja Informal

Foto Berita BPJS Ketenagakerjaan Mimika Garap Sektor Pekerja Informal
Warta Ekonomi.co.id, Timika -

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua kini mulai menggarap sektor pekerja informal di wilayah itu untuk menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika Achmad Fauzi Usman di Timika, Selasa (20/3/2017), mengatakan angkatan kerja sektor informal di Mimika sangat besar mencapai lebih dari 50 ribu orang.

Namun saat ini pekerja sektor informal yang sudah terkaver program BPJS Ketenagakerjaan belum sampai 200 orang.

"Jumlahnya masih sangat sedikit sekali, mungkin di bawah 200 orang. Padahal angkatan kerja sektor informal di Mimika sangat besar. Bisa lebih dari 50 ribu orang. Maka sangat disayangkan kalau pekerja sektor informal ini tidak dilindungi melalui program jaminan sosial," kata Fauzi.

Sehubungan dengan itu, BPJS Ketenagakerjaan Mimika mulai menggandeng sejumlah paguyuban atau kerukunan keluarga suku-suku agar dapat mengikutsertakan anggotanya yang bekerja di sektor informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satu paguyuban keluarga yang sudah digandeng BPJS Ketenagakerjaan Mimika yaitu Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB).

Dengan demikian ke depan, warga KKJB yang bekerja sebagai tukang ojek, buruh bangunan, petani dan lainnya bisa mendapat perlindungan sosial dari pemerintah.

"Pemerintah mewajibkan pekerja yang bekerja di sektor informal ikut program BPJS Ketenagakerjaan, minimal mereka ikut dua program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Hanya dengan membayar iuran Rp16.800 per bulan, mereka sudah mendapatkan perlindungan selama satu bulan," kata Fauzi.

BPJS Ketenagakerjaan Mimika menyambut baik partisipasi pengurus KKJB yang mewajibkan anggotanya agar menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan minimal enam bulan. Sebab para pekerja sektor informal biasanya bekerja tanpa mengenal batas waktu (bisa 1x24 jam) dengan tingkat resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi.

Para pekerja sektor informal yang ingin menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan diminta menyerahkan foto copi Kartu Tanda Penduduk elektronik dan menyerahkan iuran JKK dan JK.

"Ketika mereka sudah mendaftarkan diri maka secara otomatis kami akan membuatkan kartu kepesertaannya. Mengingat anggota KKJB yang bekerja di sektor informal di Timika banyak sekali jumlahnya maka kami berharap ini menjadi pionir untuk mendorong pihak-pihak lain untuk ikut melakukan hal yang sama," harap Fauzi.

Menurut dia, potensi menggarap pekerja sektor informal di Timika dengan menggandeng pagububan atau pengurus kerukunan keluarga sangat efektif dibanding dengan melakukan sosialisasi langsung ke pasar atau ke tempat-tempat pangkalan tukang ojek dan lainnya.

Di lingkungan KKJB saja, warga yang terdata bekerja di sektor informal di Timika berjumlah lebih dari 10 ribu orang.

"Kami akan melakukan kerja sama serupa dengan pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Ikatan Keluarga Toraja (IKT), Kerukunan Keluarga Besar Flobamora (KKBF), Kerukunan Keluarga Besar Kei (KKBK) dan lainnya. Prinsip kami, sektor informal ini akan kami sasar semuanya di Timika," ujar Fauzi.

Manfaat yang diperoleh peserta pekerja informal yang mengikuti program perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yaitu jika mengalami sakit saat kerja maka biaya pengobatan di rumah sakit akan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, jika mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan Rp48 juta dan jika mengalami kematian biasa akan diberikan santunan Rp24 juta kepada ahli waris.

Ketua KKJB Mimika Pardjono mengaku telah mewajibkan semua anggota KKJB yang bekerja pada sektor informal untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

"Tidak ada ruginya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya sangat kecil hanya Rp16.800 per bulan atau setahun sekitar Rp200-an ribu. Makanya kami mewajibkan semua anggota ikut program BPJS Ketenagakerjaan dan langsung membayar iuran sekaligus enam bulan, bila perlu satu tahun bagi yang mampu," katanya.

Pardjono mengaku sempat kecolongan lantaran dua orang warga KKJB mengalami kecelakaan saat bekerja, namun belum tercover program BPJS Ketenagakerjaan.

Seorang warga KKJB bernama Agus Santoso yang bekerja sebagai buruh bangunan mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Akibatnya, Agus terpaksa dioperasi dua kali.

Selanjutnya pada 4 Maret 2017, ada lagi seorang warga KKJB yang bekerja sebagai tukang sampah pada Dinas Tata Kota Mimika. Yang bersangkutan terjatuh dari truk sampah, lalu kakinya tertindis ban truk.

Sesuai anjuran dokter, kaki korban harus diamputasi.

"Seandainya yang bersangkutan sudah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, tentu kami tidak was-was dan ribut, apalagi keluarga ini merupakan keluarga prasejahtera. Kami sudah meminta pertanggungjawaban Dinas Tata Kota Mimika, namun sampai sekarang belum ada perhatian sama sekali. Kepala Dinas (Yohanis Bato) beralasan bahwa kantor tidak punya uang. Ini jadi masalah," tutur Pardjono. (Ant)

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Papua

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01