Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:41 WIB. Liga 1 (21/8) - Madura United 1 - 1 Persija
  • 20:01 WIB. Teror Barcelona - Kepolisian Spanyol peringatkan bahwa tersangka teror di Barcelona "berbahaya, dan kemungkinan bersenjata".
  • 19:41 WIB. Mekkah - Kebakaran landa sebuah hotel di Mekkah, 600 orang dievakuasi.
  • 19:40 WIB. Rusia - Otoritas Rusia sayangkan upaya penangguhan layanan visa oleh Amerika Serikat.
  • 19:39 WIB. Amerika Serikat - Otoritas Amerika Serikat tangguhkan layanan pemberian visa di Rusia.
  • 19:37 WIB. Amerika Serikat - Warga Amerika Serikat banjiri kota-kota yang menjadi jalur gerhana.
  • 19:31 WIB. Pilgub Jabar - Bima Arya mengaku sering komunikasi dengan Ridwan Kamil.
  • 19:31 WIB. OTT - KPK segel satu ruangan di PN Jaksel.
  • 19:30 WIB. OTT - KPK benarkan ada operasi OTT hari ini.
  • 18:18 WIB. Kolombia - Gereja di Kolombia gelar acara pengakuan dosa di sebuah mal.
  • 17:56 WIB. OLED - Sigmaintell: Keterbatasan layar OLED fleksibel akan terus berlangsung selama beberapa tahun ke depan.
  • 17:36 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi janji akan membuat rutin diskusi antar mantan presiden.
  • 17:35 WIB. Anak Presiden - Menteri Luhut membenarkan anak Presiden Jokowi tidak doyan proyek pemerintah.
  • 17:34 WIB. Rempah - Mentan janji akan kembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia.
  • 17:34 WIB. Freeport - Menteri Jonan sebut Freeport setujui jual sahamnya 51 persen ke Indonesia.

Mendagri Yakin Masalah E-KTP Tuntas Sebelum Pilkada Serentak 2018

Foto Berita Mendagri Yakin Masalah E-KTP Tuntas Sebelum Pilkada Serentak 2018
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan sengkarut masalah kartu tanda penduduk elektronik alias E-KTP tidak akan mengganggu pelaksanaan pilkada serentak 2018. Toh, permasalahan kekosongan blanko E-KTP segera berakhir.

Ditargetkan, pihaknya teken kontrak ihwal tender proyek pengadaan blanko dilaksakanan pada April mendatang. Dengan begitu, segala permasalahan mengenai data kependudukan bisa rampung pada tahun ini.

Pilkada serentak 2018 diketahui akan lebih besar dibandingkan pilkada serentak 2017 lantaran daerah yang mengikuti lebih banyak. Tercatat, ada 171 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi pada tahun depan di antaranya ada 17 provinsi yang menggelar prosesi pergantian kepala daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulsel.

"Saya optimis (masalah E-KTP) selesai sebelum pilkada serentak nanti," kata Tjahjo seusai membuka Musrembang Sulsel di Hotel Clarion, Kota Makassar, Sulsel, Senin kemarin (20/3/2017).

Khusus di Sulsel, Tjahjo mengatakan sebanyak 700 ribu kebutuhan blanko E-KTP segera dipenuhi setelah proses lelang dan percetakan rampung. Kendati demikian, pihaknya masih perlu memverifikasi kembali perihal data warga yang sudah melakukan perekaman.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ingin memastikan data warga tersebut benar-benar tunggal. Toh, dari 4,5 juta data warga Indonesia yang sudah melakukan perekaman data dan belum memiliki E-KTP, sebanyak 3,2 juta di antaranya bermasalah.

"Masih ada data ganda yang 3,2 juta itu. Namun, secara keseluruhan progres program E-KTP tetap berjalan dengan baik, meski ada proses hukum (kasus dugaan korupsi tender proyek E-KTP yang diusut KPK). Sejauh ini sudah lebih dari 96 persen data warga Indonesia yang terekam," ucap politikus PDIP Perjuangan tersebut.

Tjahjo melanjutkan untuk tender proyek E-KTP lanjutan, pihaknya berencana langsung mencetak sekitar tujuh juta blanko. Di luar kebutuhan 4,5 juta blanko, pihaknya menyiapkan tiga juta blanko untuk penambahan. Musababnya, rata-rata setiap tahun ada sekitar tiga juta warga yang mengajukan permohonan penggantian data kependudukan. Penyebabnya beragam, mulai dari pergantian status dari lajang menjadi menikah hingga perpindahan domisili.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan Lutfi Nasir menyebut pihaknya telah menerbitkan surat keterangan alias suket sebagai pengganti sementara kartu penduduk.

Untuk itu, masalah E-KTP yang dipicu kekosongan blanko diyakininya tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat maupun rencana persiapan pilkada serentak.

"Saya pikir masalah E-KTP ini tidak akan mengganggu pilkada serentak 2018. Intinya, kami terus bekerja," ucap Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sulsel tersebut.

Lutfi menyebut untuk persiapan pilkada serentak 2018, pihaknya telah mulai mengumpulkan data awal kependudukan untuk 12 pilkada di wilayahnya. Rinciannya, 11 pilkada tingkat kabupaten/kota, termasuk ibu kota provinsi yakni Kota Makassar.

Lalu, ditambah pilkada tingkat provinsi alias pemilihan gubernur (pilgub) yang juga digelar bersamaan. Adapun kabupaten/kota yang menyelenggarakan pesta demokrasi adalah Makassar, Parepare, Bone, Wajo, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Luwu, Jeneponto, Sinjai, dan Enrekang.

Tag: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tjahjo Kumolo, Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,579.10 3,543.18
British Pound GBP 1.00 17,283.51 17,109.63
China Yuan CNY 1.00 2,012.02 1,991.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,422.00 13,288.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,649.01 10,536.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.75 1,698.58
Dolar Singapura SGD 1.00 9,856.07 9,753.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.93 15,620.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.77 3,096.35
Yen Jepang JPY 100.00 12,292.33 12,166.27

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91