Pemerintah Diminta Terus Pantau Kebijakan Trump

Guru Besar IPB Bomer Pasaribu meminta pemerintah terus mencermati kebijakan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa waktu ke depan.

Menurut dia, dalam rilis Himpunan Alumni Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (HAPWD) IPB di Jakarta, Selasa (21/3/2017), bagi Indonesia, implikasi Trump "policy" memiliki kompleksitas yang tinggi.

"Selain sosial dan ekonomi, juga tali-temali dengan kompleksitas politik, diplomasi dan kepentingan bisnis dalam arti yang luas," ujarnya saat berbicara dalam diskusi publik dengan tema Prediksi Trump Effect dan Arah Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK yang diselenggarakan HAPWD IPB.

Untuk itu, lanjut mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu, semua unsur "quadruple helix" yakni "government", "business", "academia", dan "society" harus aktif dan sinergistik yakni ke dalam dengan memperbaiki kondisi Indonesia, yang cenderung dilanda ancaman perpecahan dan berkembangnya "distrust crisis" atas pemerintahan dan kemasyarakatan.

Sedang keluar adalah membangun kerja sama dalam suasana kompetisi sehat, "cooperation" dan "competition" (coopetition) dengan semua pihak terkait di luar negeri.

"Untuk menghadapi perkembangan baru era Kepresidenan Trump, setiap pemerintahan termasuk Jokowi-JK, perlu terus mengikuti dan bersiap dengan simulasi berbagai kemungkinan pilihan langkah-langkah mendayagunakan prinsip 'coopetition' untuk kepentingan bersama," katanya.

Menurut dia, syarat mutlak memenangkan perang "coopetition" itu adalah melipatgandakan keunggulan "coopetition"; membangun iklim kondusif politik, ekonomi, sosial dan hukum; mereformasi pemerintahan yang efektif, jujur, dan adil; penegakan supremasi hukum yang jujur dan adil; mencegah ledakan krisis perpecahan; dan mengatasi perkembangan "distrust crisis" dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan.

Bomer juga mengatakan bagi Indonesia, Trump "effect" baik langsung atau tidak, cenderung mengarah kepada hubungan bilateral bersifat simbiosis mutualistis, dengan prinsip "coopetition" yang berpeluang positif, netral, atau setidaknya tidak merugikan, asal pemerintah dan dunia usaha RI lebih proaktif dan bijak membangun dan menggunakan "bargaining position", mencari dan memanfaatkan setiap celah dan peluang.

Lalu, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menurut dia, memungkinkan pula Indonesia sebagai penyeimbang baru, asal proaktif dan bijaksana secara domestik serta melancarkan diplomasi bilateral dan internasional.

Bomer menambahkan jika terjadi praktik "inward looking" Pemerintahan Trump, maka RI dapat mengantisipasi ke arah hubungan bilateral saling menguntungkan.

"Jelasnya, Jokowi-JK perlu mengembangkan penyegaran hubungan bilateral baru RI-AS dalam era Presiden Trump ke arah simbiosis mutualisme," katanya.

Namun jika proteksionisme AS menjadi kenyataan maka investor diperkirakan akan mengalihkan investasinya ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sehingga RI perlu menyiapkan diri dengan prinsip "coopetition" untuk merebut peluang tersebut dengan tentu saja memperbaiki iklim kondusif Indonesia.

"Perlu juga dicatat kehadiran PT Freeport Indonesia di Papua sejak 1969, turut mempengaruhi hubungan ekonomi dan bisnis AS-RI," ujarnya. (Ant)