Wakil Ketua MPR Ingin Berbagai Pihak Jaga Potensi Perikanan Indonesia

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menginginkan agar berbagai pihak dapat berbuat optimal untuk menjaga potensi sumber daya perikanan yang sangat kaya di kawasan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Berapapun ikan diambil dari laut Indonesia, tidak akan habis," kata Oesman Sapta dalam rilis, Selasa (21/3/2017).

Menurut Oesman Sapta, potensi ikan di Indonesia ini menjanjikan sehingga laut perlu dijaga dan aktivitas budidaya perikanan juga harus ditingkatkan.

Wakil Ketua MPR pada hari ini juga mengunjungi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Pontianak, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Kunjungan itu antara lain untuk mengunjungi rumah yang menangkap para pelaku penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Republik Indonesia merupakan surga sumber daya kelautan dan perikanan bagi negara-negara Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) sehingga perlu dipastikan sumber daya tersebut dapat dijaga secara berkelanjutan.

"Indonesia mesti mendesak 21 negara anggota IORA untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus mematuhi regulasi nasional," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, terkait dengan penyelenggaraan KTT IORA yang digelar di Jakarta, Minggu (5/3).

Rangkaian KTT IORA, di mana Indonesia saat ini memegang peran keketuaan, bakal berjalan pada tanggal 5-7 Maret 2017, dan memiliki tema "Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean" (Memperkuat Kerja Sama Maritim untuk Kawasan Samudera Hindia yang Damai, Stabil, dan Makmur).

Abdul Halim juga mengemukakan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait pengelolaan sumber daya ikan juga tidak boleh bertentangan dengan UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.

Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa industri perikanan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam rangka melestarikan sumber daya perikanan yang ada di kawasan perairan Republik Indonesia.

Menteri Susi mengatakan, hal yang harus diperhatikan adalah antara pertumbuhan industri perikanan dengan keberlanjutan dari industri dan sumber daya ikan itu sendiri.

Dalam hal ini, ujar dia, Indonesia mengusulkan akuntabilitas dari berbagai negara dalam memberantas "illegal fishing" atau penangkapan ikan secara ilegal.

Pasalnya, ia mengingatkan bahwa masih ada beberapa negara yang melakukan penangkapan ikan, bukan di daerah perairan negaranya. (Ant)