Pemerintah Berupaya Dorong Optimalisasi Sektor Pertanian

Pemerintah berupaya terus mendorong optimalisasi sektor pertanian, yang selama ini terkendala masalah permodalan, agar ikut memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (24/3/2017), mengatakan untuk membantu permodalan sektor pertanian, pemerintah telah mendorong pembiayaan KUR di sektor produktif.

"Porsi penyaluran KUR di sektor produksi untuk pertanian, perikanan dan industri pengolahan bahkan ditargetkan naik hampir dua kali lipat menjadi 40 persen di tahun 2017," kata Darmin.

Darmin menjelaskan bantuan pembiayaan ini diperlukan karena kebutuhan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya semakin meningkat seiring dengan kenaikan harga benih, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja.

Selain itu, laju pertumbuhan sektor pertanian sebesar 4,24 persen pada 2014, justru melambat pada 2016 menjadi 3,25 persen. Peranan sektor ini dalam perekonomian dalam kurun waktu 2014-2016 hanya berkisar 13 persen.

Untuk itu, Darmin mengapresiasi program Akselerasi, Sinergi,dan Inklusi Pangan (AKSI Pangan) yang dicetuskan Otoritas Jasa Keuangan dengan fokus perluasan pembiayaan pada sektor pangan dan pertanian.

OJK mengharapkan program ini menjadi gerakan nasional dalam memperkenalkan maupun mengimplementasikan skema pembiayaan rantai nilai serta mendukung momentum percepatan akses keuangan di sektor pangan.

"Perbankan nasional memiliki potensi sebagai salah satu sumber pembiayaan sektor pangan dan pertanian. Lembaga ini mampu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke pelaku usaha dalam bentuk kredit atau pembiayaan," kata Darmin.

Ia memastikan peluncuran kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ini merupakan langkah awal untuk mendorong optimalisasi sektor pertanian di daerah lainnya.

"Kami harapkan inovasi tidak berhenti hanya di awal peluncuran. Kami mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan banyak pihak agar kegiatan ini benar-benar membawa manfaat," kata Darmin.

Sebelumnya, pemerintah berencana melaksanakan Kebijakan Ekonomi Pemerataan untuk mendorong ekonomi berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang berkeadilan serta mencegah terjadinya potensi konflik sosial.

Dalam membangun pangan dan pertanian direncanakan pelaksanaan lima pilar Kebijakan Ekonomi Pemerataan yaitu reforma agraria, pertanian (landless farmer), perkebunan, nelayan dan budidaya rumput laut serta pembiayaan dan anggaran.

Reforma agraria dilakukan melalui pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakat. Penetapan prioritas penerima tanah obyek reforma agraria berdasarkan rasio gini tanah, kemiskinan dan kebutuhan lahan.

Untuk pertanian (landless farmer) dilakukan melalui penetapan LP2B untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanian serta melakukan konsolidasi sawah serta riset bibit, sarana pasca panen,sinergi logistik maupun bibit.

Pilar perkebunan dilakukan melalui pendataan dan penegakan aturan lahan kelapa sawit termasuk pendataan landbank. Juga dilakukan pendataan dan penetapan kebijakan penanaman kembali komoditas perkebunan lainnya.

Selain itu, ada upaya mengkorporasikan koperasi yang didukung swasta dan BUMN dengan tujuan meningkatkan nilai tambah serta dukungan riset, sinergi pasar, pembeli hasil bumi dan rantai nilai hilirisasi.

Prinsip pelaksanaan lima pilar ini didasarkan pada rantai nilai pangan di Indonesia terhadap petani, pelaku usaha pertanian, industri perbankan dan pemerintah.

Untuk meningkatkan pendapatan petani di masa depan akan dirumuskan kebijakan melalui prinsip "rights to choose". Pemerintah juga akan melakukan peningkatan produktivitas dan efesiensi rantai nilai melalui perbaikan sarana produksi dan pasca panen dengan sasaran utama petani padi. (Ant)