Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ratusan Ribu Warga Blitar Belum Kantongi e-KTP

Oleh: Anthony Giandomenico, Security Strategist Fortinet

Ratusan Ribu Warga Blitar Belum Kantongi e-KTP Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Blitar -

Sebanyak 110.700 warga Kabupaten Blitar belum memiliki KTP elektronik (e KTP). Sejak Oktober 2016 atau enam bulan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengajukan blangko ke pemerintah pusat. Namun hingga kini belum juga dikirim.?

?Semuanya itu (110.700 warga) belum menerima KTP elektronik secara fisik,? ujar Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar Eko Budi Winarso kepada wartawan.

Ratusan ribu warga ini sudah melakukan proses. Sesuai data dispenduk capil 58.700 warga sudah memenuhi tahap perekaman. Status berkas print ready record atau siap cetak. Sedangkan 52.000 warga sudah melakukan perekaman dengan mengantongi surat keterangan.?

Karena blanko material e KTP tidak cukup, dispenduk capil kata Eko Budi mengajukan ke Kemendagri. Namun kiriman kekurangan blanko tidak pernah datang.

Informasi yang diterima, lelang tender pengadaan blanko di Jakarta ada masalah sehingga terpaksa batal. Informasi lain menyebut proses tender sudah berjalan. Bulan April mendatang kekurangan blanko akan dikirimkan.?

Kabarnya Kemendagri akan mendistribusikan 7 juta keping blanko ke daerah.? ?Rata rata setiap daerah mendapat jatah 13 ribu keping,? kata Eko Budi.

Mengingat kebutuhan Kabupaten Blitar lebih besar,? Eko Budi telah? mengajukan 58 ribu keping blanko. Selain itu dispenduk capil Kabupaten Blitar memiliki fasilitas 7 mesin dengan dilengkapi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) grade 5.7.?

?Kami optimistis mesin yang kita miliki mampu mencetak 50 ribu keping per bulan,? jelasnya berharap kekurangan segera bisa dipenuhi.

Arifin, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Wonodadi berharap pemerintah pusat segera memenuhi kekurangan blanko material e KTP.?

Sebab e KTP merupakan hal yang vital mengingat semua urusan administrasi tidak bisa lepas dari identitas kependudukan.?

?Karena itu kita berharap permasalahan kekurangan blanko ini segera terpenuhi. Sebab jika tidak masyarakat yang paling dirugikan,? tandasnya.?

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Boyke P. Siregar

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: