Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Presiden Dijadwalkan Buka Rakernas Hipmi 2017

Presiden Dijadwalkan Buka Rakernas Hipmi 2017 Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka Rapat Kerja Nasional Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Rakernas BPP Hipmi) di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2017.

?InsyaAllah sudah dijadwalkan akan dibuka Bapak Presiden,? ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/3).

Selain Presiden, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja akan menjadi pembicara dan nara sumber yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Engartiasto Lukito, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar.

Rakernas akan dihadiri sebanyak 1500 pengurus dari 34 Badan Pengurus Daerah se-Indonesia yang akan berlangsung sampai bebepara hari ke depan.

Bahlil mengatakan berangkat dari tema ?Economic Revolution: Berkeadilan dan berkelanjutan?, selain membahas konsolidasi internal organisasi Hipmi, Rakernas juga akan membahas perkembangan perekonomian dan dunia usaha terkini.

?Misalnya kita akan bahas rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah perlu ambil untuk mengatasi tingginya disparitas pelaku dunia usaha, masalah Freeport, masalah kedaulatan energi, daya saing usaha kecil menengah, ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrilisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah ? ujar dia.

Bahlil memberi contoh, terkait disparitas dunia usaha, pihaknya tetap mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999. Sebab itu, Hipmi tidak mendukung uji materi (judicial Review) atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Hipmi, penguatan KPPU diperlukan guna mencegah disparitas yang terlalu besar di dalam dunia usaha itu sendiri. Disparitas antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga usaha besar di Tanah Air sangat besar.

Bahlil mengatakan, UMKM di Indonesia terus bertambah bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha. Herannya, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.

?Ini yang membuat disparitas di dunia usaha itu kian complang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Ada yang menikmati insentif ada yang kena disinsentif. Ada regulasi yang akomodatif ada yang tidak bagi si kecil,? ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, gejalah tidak sehat tersebut dapat dilihat dari sulitnya usaha level menengah masuk ke jajaran usaha berukuran besar. ?Dari puluhan juta usaha kecil yang ada, rata-rata usaha kecil itu mentoknya nanti di menengah saja. Seperti ada kekuatan besar yang menghalangi dia naik ke atas,? tandas Bahlil.

Sebab itu, ujar dia, tidak heran bila sejak reformasi digulirkan, hampir tidak terlihat konglomerasi atau usaha besar baru yang muncul.

?Pemainnya ya itu-itu saja. Mana ada usaha-usaha besar baru yang listing di pasar saham. Sepi. Dia kuasai bisnis dari A sampai Z. Ada model bisnis baru yang muncul, ya dia lagi. Karena mereka menguasai regulasi, modal, dan tidak ada yang mengawasi,? kata Bahlil.

Di satu sisi, usaha-usaha besar tersebut terus menggurita dan menciptakan ekosistem dunia usaha yang tidak sehat dan menciptakan harga di pasar yang tidak bersaing bagi konsumen. ?Di tingkat produksi dia dominasi, begitu juga distribusi, sampai pasar menciptakan harga kurang sehat,? ucap Bahlil.

Dikatakannya, tantangan perekonomian terbesar Indonesia saat ini adanya disparitas yang tingggi hampir disemua tingkatan. Selain disparitas dalam dunia usaha, disparitas juga secara sosial antara kaya dan miskin. Disparitas pembangunan juga terjadi antara kawasan Timur dan Barat. Kemudian disparitas antara Jawa dan luar Pulau Jawa.

?Pemerintah Pak Jokowi-JK sudah menyadari hal ini dan Hipmi siap membantu pemerintah. Disparitas sebuah keniscayaan hidup. Tapi tidak baik kalau terlalu tinggi,? tandas dia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: