Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Papua Siapkan SDM Pelayaran dari Keluarga Miskin

Papua Siapkan SDM Pelayaran dari Keluarga Miskin Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Manokwari -

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan tekadnya memberi kesempatan kepada kalangan keluarga kurang mampu (miskin) guna disiapkan untuk mengisi sumber daya manusia (SDM) bidang pelayaran di daerah tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Bambang Heriawan Soesanto di Manokwari Minggu (26/3/2017), mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman kerja sama dengan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.

"Melalui kerjasama tersebut anak-anak Papua Barat diberi kuota dengan jumlah cukup banyak untuk mengikuti kursus singkat tentang pelayaran. Output-nya, anak-anak akan memperoleh sertifikat dasar pelayaran," katanya.

Menurut dia persyaratan untuk bekerja di Kapal diatur melalui peraturan Internasional. Seluruh awak kapal wajib memiliki sertifikat bidang pelayaran.

Melalui sertifikat tersebut, lanjut Bambang anak-anak Papua Barat yang ingin bekerja di bidang pelayaran sudah memiliki bekal.

"Sesuai MoU tersebut, kursus singkat ini memang diperuntukkan bagi adik-adik kita dari keluarga kurang mampu. Seluruh biaya akomodasi selama mengikuti kursus ditanggung oleh negara atau peserta tidak dikutip bayaran," ujarnya lagi.

Melalui program ini, katanya melanjutkan Papua Barat bisa memberangkatkan peserta hingga 200 orang dan untuk 2017 ini merupakan tahun pertama bagi Papua Barat memperoleh program ini.

Bambang menyatakan pihaknya tidak akan merekrut sembarang orang. Peserta harus benar-benar dari keluarga kurang mampu, pendidikan minimal SMP dan lulus tes kesehatan.

"Kami akan segera menyusun skema untuk penerimaan tahun ini. Untuk di Manokwari, tes kesehatan kami akan bekerja sama dengan rumah sakit TNI Angkatan Laut," kata dia.

Dia menambahkan perekrutan akan dilakukan di seluruh wilayah kabupaten atau kota di Papua Barat. Pemerintah daerah tingkat dua diminta berperan aktif. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fajar Sulaiman

Advertisement

Bagikan Artikel: