Bekraf Harus Tolak Sistem IBOS, Kenapa?

Rencana hibah Korea Selatan sebesar 5,5 juta dolar AS lewat Sistem Box Office Terintegrasi (IBOS) merupakan bagian dari perang dagang sehingga pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif diminta menolak sistem tersebut.

"Melalui perang dagang Korea ingin mencari ruang dan peluang agar produk-produk kebudayaan mereka bisa masuk ke masyarakat Indonesia. Karena cara-cara yang mereka lakukan sangat baik dan halus, maka tidak menimbulkan resistensi pada masyarakat," kata budayawan Radhar Panca Dahana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/3/2017).

Presiden Federasi Teater Indonesia ini mencontohkan keberadaan K-Pop dan drama Korea yang sudah sangat diterima masyarakat. Bahkan karena itu pula, tidak sedikit generasi muda Indonesia yang otodidak belajar bahasa Korea hanya untuk bisa memahami lagu-lagu Korea. "Tanpa kita sadari, bangsa ini sebetulnya sudah disusupi oleh budaya Korsel," tambahnya.

Ia menambahkan saat ini cara-cara perdagangan tradisional dan konvensional memang sudah mulai ditinggalkan. Akibatnya, peranan harga, promosi, atau kualitas dalam sebuah persaingan pasar, tidak lagi menjadi satu-satunya cara. Karena yang terjadi, menurut Radhar, sekarang perang dagang tidak hanya terjadi di antara merk dan produk, namun sudah meluas hingga dukungan negara.

Jika sudah demikian, lanjut dia, negara akan mengerahkan seluruh kapasitas dan kemampuan untuk membantu perdagangan nasional mereka. Termasuk diplomasi politik, intelijen, dan bahkan militer.

"Samsung dan Apple itu pasti hasil kerja intelijen. Begitu pula industri otomotif, melibatkan intelijen. Termasuk perdagangan minyak di Timur Tengah, pasti mempergunakan inteljen. Dan apa yang dilakukan Korsel sekarang melalui IBOS, adalah bagian dari skema perang dagang seperti itu," ujar alumnus Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris, tersebut.

Itu sebabnya tak ada cara lain, kecuali menolak Integrated Box Office System (IBOS). Apalagi seperti disampaikan Kepala Bekraf Triawan Munaf, melalui sistem tersebut, industri bioskop harus membuka semua data secara terbuka, mulai dari jadwal penayangan film, hingga jumlah penonton per bioskop per judul film.

Penolakan terhadap rencana penerapan IBOS sebelumnya juga dilontarkan anggota Komisi X DPR Sofyan Tan yang mengingatkan Bekraf harus mewaspadai motivasi Korea Selatan memberikan hibah tersebut. Sebab Korsel saat ini sedang gencar-gencarnya memasarkan industri perfilman mereka ke luar negeri. Bahkan, bukan hanya film, mereka juga sudah memiliki gedung bioskop di negeri ini. (Ant)