Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Modernisasi Bayar Gaji, BNI Gandeng Kemenkumham

Modernisasi Bayar Gaji, BNI Gandeng Kemenkumham Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

PT BNI Tbk Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya menggandeng Kemenkumham Kantor Wilayah Jatim untuk memodernisasi pembayaran gaji di lembaga itu, dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) layanan perbankan dan perjanjian kerja sama payroll serta tunjangan kinerja.

CEO PT BNI Tbk Kanwil Surabaya, Risang Widoyoko mengatakan dengan adanya kerja sama tersebut, pegawai kemenkumham dapat menikmati fasilitas pinjaman, penyimpanan dan pengelolaan dana dalam bentuk produk-produk perbankan, antara lain deposito, giro, dan tabungan. Selain itu, juga untuk penggunaan fasilitas ?Integrated Cash Management? dalam hal penyimpanan dan pengelolaan dana seperti ?BNI Direct, Virtual Account, BNI e-tax?, dan layanan ?corporate credit vard? serta individual kartu kredit.

?Kami juga siap memberikan pinjaman dengan bunga yang kompetitif, dengan kegunaan untuk beli rumah atau membeli mobil dengan cara pemotongan gaji. Serta juga untuk pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK),? ucapnya.

Risang berharap, dengan kerja sama ini, BNI Kanwil Surabaya bisa mencapai target keuntungan sebesar Rp970 miliaran pada akhir 2017, atau meningkat 15% dibanding tahun 2016. ?Sebenarnya tujuan kami tidak hanya fokus pada keuntungan, namun ada pada nilai-nilai sosial, karena secara nasional keuntungan kami sudah cukup besar mencapai Rp11,6 triliun pada akhir 2016, dan ditarget Rp13 triliun pada akhir 2017,? ujarnya. Ia mengatakan, dengan kerja sama ini akan meningkatkan sinergi antara BNI dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Budi Sulaksana mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dilakukan di tingkat pusat, dan BNI telah mengelola sistem pembayaran di Kemenkumham tingkat pusat.

Ia mengatakan, untuk potensi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terdapat sebanyak 65 satuan kerja, dari Surabaya sampai Pacitan dengan total jumlah sekitar 3.600 karyawan.

?Semua sistem pembayaran gaji karyawan akan kami arahkan ke BNI, agar tidak ada keterlambatan, karena kerja sama ini untuk mempermudah transaksi yang ada pada Kemenkumham Jatim,? tuturnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Dewi Ispurwanti

Advertisement

Bagikan Artikel: