BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Jambi 5,45%

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada 2017 secara keseluruhan akan berada pada kisaran 4,95-5,45%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2016 yang hanya 4,37%.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi V Carlusa ?mengatakan pertumbuhan ekonomi 2017 secara keseluruhan masih disumbang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta ekspor yang bersumber dari meningkatnya kinerja sektor perkebunan.

"Investasi juga diperkirakan tumbuh meskipun sedikit di bawah pertumbuhan tahun 2016," kata Carlusa.

Dijelaskannya beberapa hal yang dapat mendorong realisasi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan proyeksi (upside risk) adalah kenaikan harga minyak yang dapat mendorong kenaikan harga komoditas.

Risiko yang bersifat downside risk, bersumber dari kenaikan suku bunga sebagai dampak kebijakan politik dan ekonomi Amerika Serikat yang dapat berpengaruh pada ekspor dan investasi di Jambi.

Sementara inflasi Provinsi Jambi pada 2017 secara keseluruhan diperkirakan berada pada kisaran 4,51-5,01 persen (yoy), meningkat dibandingkan realisasi inflasi 2016 (4,39 persen).

Meningkatnya inflasi 2017 utamanya didorong kenaikan harga beberapa komoditas administered price seperti tarif listrik, BBM, rokok dan tarif angkutan udara.

Kemudian ada kenaikan harga komoditas inti seperti barang-barang kebutuhan rumah tangga (consumer goods) dan biaya pendidikan serta kenaikan harga komoditas bahan pangan seperti bawang merah.

"Ke depan, beberapa potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari prakiraan (upside risk) antara lain kenaikan harga komoditas yang mendorong konsumsi barang dan jasa, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi dan anomali cuaca," kata Carlusan.

Namun demikian, melemahnya ekspektasi konsumen yang tercermin dalam survei konsumen terkini, berpotensi menahan laju inflasi (downside risk).

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, seperti percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek melalui percepatan realisasi anggaran modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong konektivitas dan perdagangan antardaerah.

Kemudian harus ada intervensi pemerintah untuk mendorong kinerja perkebunan karet melalui penciptaan pasar domestik, perluasan pasar ekspor, peraturan pemanfaatan karet lokal untuk industri dan restrukturisasi kredit/pembiayaan di sektor perkebunan karet.

Selanjutnya perlu dilakukan perumusan mapping potensi perekonomian desa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat (dana desa) dan dana bantuan pemerintah provinsi.

"Pemerintah juga perlu mendorong investasi dan penciptaan aktivitas ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan," katanya.

Sementara menyikapi pengendalian inflasi, pemerintah kata Carlusa perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi selama triwulan mendatang serta potensi risiko yang perlu diwaspadai.(Ant)