Triwulan IV-2016, Jambi Alami Inflasi 4,39%

Warta Ekonomi, Jambi -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menyebutkan, inflasi provinsi ini pada triwulan IV-2016 tercatat 4,39 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 3,86 persen dan inflasi nasional yang hanya 3,02 persen.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi V Carlusa, di Jambi, Rabu, mengatakan bahwa inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 4,54 persen (yoy) dan inflasi Kabupaten Bungo sebesar 3,11 persen (yoy).

Dijelaskannya, kenaikan tingkat inflasi di Kota Jambi utamanya disebabkan oleh inflasi pada kelompok bahan pangan bergejolak (volatile foods) yang tinggi yaitu sebesar 6,63 persen (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 5,24 persen (yoy). Sedangkan inflasi yang terjadi pada kelompok inti (core inflation) sebesar 4,62 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya 4,14 persen (yoy).

Sementara inflasi administered price tercatat cukup rendah yaitu sebesar 1,98 persen (yoy) pada triwulan laporan.

"Berdasarkan kelompoknya, kenaikan inflasi di Kota Jambi juga terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 7,20 persen (yoy) dengan kontribusi inflasi sebesar 1,73 persen, dari sebelumnya mengalami inflasi 5,56 persen (yoy) pada Triwulan III-2016, serta inflasi triwulanan sebesar 5,47 persen (qtq)," kata Carlusa menjelaskan.

Menyikapi pengendalian Inflasi, pemerintah kata Carlusa perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi selama triwulan mendatang serta potensi risiko yang perlu diwaspada. Yakni dengan pengamanan stok bahan pokok melalui sidak dan pemantauan rutin serta mendorong pelaku usaha untuk bekerjasama dengan daerah pemasok kebutuhan.

Kemudian perlu ada pengamanan produksi di sektor hulu untuk mengantisipasi potensi La Nina dan penguatan TPID sebagai forum untuk mematangkan konsep dan koordinasi pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi antar SKPD.

Selain itu juga perlu pengembangan database TPID mencakup kondisi surplus defisit komoditas pangan daerah, pengawasan arus keluar masuk barang, perkembangan stok dan pemantauan harga.

"Pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program kerja TPID dan imbauan-imbauan menyangkut pengendalian inflasi di Jambi," kata Carlusa menambahkan. (Ant/CP)