Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dewan Kritik Penanganan Banjir Pemkot Balikpapan

Dewan Kritik Penanganan Banjir Pemkot Balikpapan Kredit Foto: Andi Aliev
Warta Ekonomi, Balikpapan -

Kalangan DPRD Komisi III Kota Balikpapan menilai kegagalan?Pemerintah Kota Balikpapan dalam menangani persoalan banjir disebabkan ketidaktegasan dan kesalahan menentukan prioritas?kegiatan penanganan banjir yang selama ini dilakukan pemerintah kota.

Sejak sepekan ini, hujan kerap turun dan menimbulkan banjir di sejumlah titik terutama di kawasan Beller Sungai Ampal, Tugu Adipura, dan MT Haryono. Salah satu contoh ketidaksiapan pemkot adalah belum selesainya pembebasan lahan untuk perluasan Sungai Ampal yang merupakan jalur primer aliran air dari hulu di bagian utara, tengah, dan selatan Kota Balikpaapn menuju kawasan hilir (laut).

Anggota Komisi III DPRD Kota Haris mengkiritisi kebijakan pemkot yang kurang tegas sebab proyek pembebasan lahan untuk perluasan 30 meter Sungai Ampal mandek beberapa tahun belakangan dengan berbagai alasan. Diakui Politisi Demokrat ini, kajian mengatasi banjir sudah dilakukan pemkot termasuk menyesuaikan perkembangan kota yang sangat pesat.

"Namun infrastruktur dan drainase yang belum siap, terutama pada jalur primer Sungai Ampal yang belum dibebaskan dengan lebaran 30 meter. Semoga Pak Wali Kota dan dinas-dinas memprioritaskan pembebasan lahan. Sungai Ampal dari Kampong Timur, DAM sampai BSB tembusnya Mufakat, itu ada masalahnya," katanya usai melakukan sidak perbaikan dan pelebaran drainase ?di Jalan MT Haryono, Balikpapan, Senin (3/4/2017).

Dia juga ?mencontohkan pembangunan gorong-gorong di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Klandasan hanya sebatas hiasan atau memperindah kota, bukan mengurai banjir.

"Pembangunan gorong-gorong di Jalan Sudirman berfungsi enggak? Berarti pembangunan selama ini sia-sia hanya keindahan saja. Jangan sampai anggaran puluhan miliar tidak bisa menghindari banjir," ucapnya.

Ruas aliran sungai lainya yang belum disentuh yakni jalur tengah dari kawasan Sungai Adipura, Puskib, dan Gunung Sari yang juga belum dilebarkan. Padahal jalur sungai sempit dan sedimen memperparah aliran air saat hujan.

"Itu belum dijalankan. Kalau itu dijalankan dengan fokus dan prioritas, 1-2 tahun pasti selesai," tuturnya.

Lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya pemkot dalam kebijakan pembebasan lahan dan penegakan aturan, tegasnya, menjadikan persoalan banjir berlarut-larut. "Kalau kita kan tegas-tegas saja. Tinggal pemerintah kota. Kayak Jalan Beler itu dah berapa makan korban. Sudah tujuh lurah berganti sampai sekarang enggak bisa-bisa," kritiknya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maulidin Noor mengusulkan agar di setiap kecamatan dibentuk UPTD penanggulangan?banjir sehingga pengawasan akan lebih terpusat di tiap kecamatan. Politisi partai Nasdem itu juga meminta DPU agar mengangkat sedimen di seluruh sungai dan drainase sehingga bencana banjir dapat diminimalisir.

Menanggapi persoalan ini, Kabid Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase DPU Balikpapan Rita menyambut baik usulan pembentukan UPTD penanggulangan?banjir di setiap kecamatan. Namun, ia menegaskan pembentukan UPTD akan?menambah beban anggaran.

"Usulan itu jauh lebih baik, tapi semua itu harus dihitung dengan anggaran karena harus dibagi berapa petugas perkecamatan. Kalau saya lebih pada giatkan kerja bakti massal (KBM). Kami siap bantu kapanpun kalau ada KBM, UPTD kami selalu membantu untuk mengangkat hasil sedimen di satu tumpukan," tandasnya.

Dalam penanganan banjir saat ini pemkot belum memberikan porsi anggaran yang besar karena keterbatasan anggaran. Seperti pelebaran drainase MT Haryono sepanjang 100 meter, lebar lima meter hanya dialokasikan Rp3 miliar. Dia juga memastikan pengawasan proyek penanganan banjir termasuk pelebaran drainase tetap dilaksanakan dengan tim pengawas lapangan dan konsultan pengawas.

"Ada pekerjaan tidak mungkin enggak?kita awasi. Kami ada pengawasan pegendali lapangan, ada juga pengawasan supervisi. Pengawasn supervisi itu kami berkontrak yang menjadi perpanjangan tangan kami di lapangan," tukasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Aliev
Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: