Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BPJS Ketenagakerjaan Bakal Gaet Bank BUMN dan BPD Dorong Pembiayaan KPR

BPJS Ketenagakerjaan Bakal Gaet Bank BUMN dan BPD Dorong Pembiayaan KPR Kredit Foto: Fajar Sulaiman
Warta Ekonomi, Jakarta -

Guna mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan bakal mengajak tiga bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bekerja sama dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.

Adapun skema yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Pembiayaan Perumahan bagi pekerja yang mengikuti seluruh program, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan bahwa pembiayaan melalui perbankan sudah digaungkan sebelumnya, yaitu KPR, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi perumahan (PRP), dan Kredit Konstruksi bagi developer perumahan.

"Ke depan kita akan kerja sama dengan bank-bank pemerintah seperti BNI, BRI, Mandiri. Saat ini sedang pembahasan teknis. Selain itu juga akan kerja sama dengan bank-bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD)," ujar dia saat ditemui usai seminar Euromoney di Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Dengan menggandeng bank-bank tersebut, dia menargetkan dapat membiayai sebanyak 25 ribu unit rumah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun kerja sama dengan tiga bank BUMN dan BPD teesebut ditargetkan dapat terjadi tahun ini.

"Kami berharap semua bank pemerintah dan BPD mau menyalurkan kredit murah ini kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia," tuturnya. Sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan pembiayaan KPR sebesar Rp5 triliun melalui kerja sama dengan Bank BTN. Agus mengungkapkan bila permintaan masyarakat tinggi ada kemungkinan pembiayaan perumahan akan ditambah tahun ini.

Dana yang kami alokasikan Rp5 triliun, tetapi kita akan evaluasi terus apakah Rp5 triliun kurang. Kita akan lihat permintaan dari masyarakat (peserta BPJS Ketenagakerjaan)," tutup Agus.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Dewi Ispurwanti

Advertisement

Bagikan Artikel: