Menteri Susi Ajak Pengusaha Jepang Investasi Radar

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rencana kunjungannya ke Jepang mengajak pengusaha asal Negeri Matahari Terbit itu agar mau berinvestasi di Indonesia berupa radar canggih pendeteksi semua benda di laut.

Menteri Susi dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyebutkan bahwa radar canggih itu juga untuk menghindari kejadian serupa di Raja Ampat yang telah merusak terumbu karang akibat kandasnya kapal MV Caledonian Sky.

"Mau minta radar seperti yang sudah dipasang di Wakatobi, jadi model kapal seperti kemarin di Raja Ampat bisa terdeksi ke mana dari jarak 250 kilometer," kata Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, menurut Susi, kapal tersebut juga bisa mendeteksi kapal mana saja yang masuk ke titik yang menjadi bagian dari kawasan konservasi perairan nasional.

Sebelumnya, KKP juga telah memantapkan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi satelit guna mendukung fungsi pengawasan dan memperluas akses pasar produk kelautan dan perikanan ke Inggris dan Uni Eropa. Sejumlah komitmen kerja sama disepakati saat kunjungan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Liam Fox ke KKP, Kamis (6/4/2017).

Kedatangan Liam Fox sekaligus memberi kepastian bahwa Inggris konsisten mendukung Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal, melakukan tata kelola perikanan, dan menjaga keberlanjutan aktivitas penangkapan ikan di Indonesia.

Pemerintah Inggris melalui UK Space Agency (UKSA) telah menyetujui tawaran investasi di Indonesia dengan membuat proyek teknologi satelit bersama Inmarsat (International Maritime Satelite) senilai delapan juta pound atau setara Rp132 miliar.

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto, yang dalam kesempatan tersebut mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, kedatangan wakil pemerintah Inggris kali ini bertujuan untuk menelaah bagaimana proyek Inmarsat mengangkat reputasi Indonesia di Grup Perdagangan Komisi Eropa dalam rangka untuk mendapatkan penurunan tarif bea masuk produk perikanan.

"Meskipun Inggris telah menyatakan keluar dari Uni Eropa, aturan pengelolaannya masih mengikuti Common Fisheries Policy Uni Eropa. Harus diteliti kebersihan dan keamanan produk yang masuk ke negaranya," jelas Rifky.

Dalam hal ini, proyek Inmarsat memiliki tugas, memastikan bahwa produk perikanan Indonesia aman, berkualitas dan bebas dari tindak penangkapan ikan secara ilegal.

Proyek KKP-Inmarsat sendiri telah dimulai pada tanggal 17 hingga 18 Januari 2017 di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang membahas rancangan Paket Kerja proyek dan akan berjalan selama 2,5 tahun (2017 s.d. 2019).

Proyek inovasi berbasis teknologi satelit ini, berupa aplikasi VMS (Vessel Monitoring System) demi mendukung pengurangan IUU Fishing dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Proyek tersebut juga mendukung reputasi Indonesia sebagai pionir untuk mengantarkan perikanan yang terkendali dengan keterlacakan tinggi yang menguntungkan warga lokal. (Ant)