Bappenas Siapkan Rencana Kerja Pemerintah 2018

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2017 guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dengan tema Memacu Investasi & Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan?di Gedung Utama Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Acara ini dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan 34 Kepala Bappeda se-Indonesia, dan sejumlah stakeholders terkait.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Imron Bulkin mengatakan penyelenggaran rakorbangpus merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam proses penyusunan RKP tahun 2018 khususnya dalam upaya memantapkan sinergi sekaligus sinkronisasi penganggaran sekaligus perencanaan antar-kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

"Proses penyusunan RKP 2018 telah dimulai sejak akhir 2016 meliputi workshop internal Bappenas untuk menyusun perencanaan awal dengan pendekatan holistik, tematik, dan integrasi. Kedua rapat kerja kementerian PPN/Bappenas dengan kementerian/lembaga serta temu konsultasi triwulan I dengan Bappeda provinsi seluruh Indonesia untuk menyampaikan rancangan program dan kegiatan prioritas 2018," kata Imron dalam kata sambutannya.

Rakorbangpus ini, lanjutnya, akan segera ditindaklanjuti dengan penyelenggraan multilateral meeting?dan bilateral meeting. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada tanggal 26 April-9 Mei 2017 mendatang.

"Hasil keseluruhan dari proses RKP 2018 akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Bappenas tentang RKP 2018 untuk disampaikan kepada DPR paling lambat 20 Mei 2017," tambahnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan upaya peningkatan?kualitas perencanaan pembangunan dengan mengubah pendekatan dalam penyusunan RKP 2018. Pendekatan baru yang digunakan yaitu pendekatan perencanaan pembangunan menjadi holistik-tematik, integratif dan spasial, serta pendekatan anggarannya menjadi money follow program.

"Dengan perubahan ini diharapkan pendekatan dalam pembangunan tidak lagi sektoral namun terintegrasi antar-kementerian/lembaga. Sinkronisasi pun dibutuhkan dalam prosesnya," kata Bambang.