Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Para Menteri COPC Sampaikan Kekhawatiran atas Resolusi Parlemen Eropa

Para Menteri COPC Sampaikan Kekhawatiran atas Resolusi Parlemen Eropa Kredit Foto: Kemenlu
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertemuan Tingkat Menteri Keempat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diselenggrakan pada tanggal 11 April 2017 di Jakarta, Indonesia. Pertemuan dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution?dan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong.

Para Menteri CPOPC membahas perkembangan terbaru pada industri kelapa sawit global dan sepakat atas langkah-langkah konkrit untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh penghasil minyak sawit terkait dengan hambatan-hambatan perdagangan dan kriteria keberlanjutan.

"Kedua pihak juga membahas strategi dan arah kebijakan CPOPC untuk mencapai minyak sawit yang berkelanjutan," demikian seperti dikutip siaran pers Kemenlu RI di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Para menteri sepakat atas joint communiqu? yang mencakup pembahasan pada pertemuan dan menyampaikan tanggapan terhadap Resolusi Parlemen Eropa mengenai Minyak Sawit dan Deforestasi di Hutan Tropis. Para menteri menyampaikan kekhawatiran yang mendalam atas resolusi tersebut yang memiliki dampak-dampak negatif terhadap perdagangan minyak sawit.

Para menteri juga menyampaikan kekecewaan atas berbagai isu pada resolusi. Misalnya, Parlemen Eropa merekomendasikan pengembangan?sistem serfitikasi tunggal yang pada dasarnya mengesampingkan skema-skema sertifikasi yang ada yang telah dikembangkan oleh para negara produsen seperti, ISPO dan MSPO.

Lebih lanjut, tuduhan yang salah karena menganggap produksi minyak sawit global melanggar hak asasi manusia dan standar social yang memadai sehingga mengesampingkan kenyataan bahwa minyak sawit adalah penggerak ekonomi yang penting dan menyediakan kesempatan kerja serta menjadi penghasilan utama bagi masyarakat miskin. Penghapusan secara berkala minyak sawit dari program biofuel Uni Eropa pada tahun 2020 sulit dimengerti mengingat alternatif lainnya berdampak buruk bagi lingkungan.

Anggota CPOPC menekankan isu-isu lingkungan hidup tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk melakukan diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan. Tindakan serupa bertentangan dengan prinsip utama untuk perdagangan yang terbuka dan didasarkan peraturan internasional serta perdagangan internasaional yang bebas dan berkeadilan.

Para menteri menekankan pentingnya pendekatan para pemangku kepentingan (multistakeholders) untuk terus memperbaiki keberlanjutan dan penerimaan minyak sawit di pasar global. Sehubungan dengan hal ini, CPOPC merencanakan menyelenggarakan berbagai dialog untuk bertukar pandangan dengan para pemangku kepentingan, seperti petani kecil, sektor bisnis, negara-negara importir minyak sawit dan para LSM. Pertemuan tingkat menteri CPOPC selanjutnya dijadwalkan diselenggarakan pada bulan Desember 2017.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Gregor Samsa
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: