Perbankan di Timika Harapkan Tak Ada Lagi PHK Karyawan Freeport

Perbankan di Timika, Papua, mengharapkan ke depan tidak ada lagi karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya yang di PHK dan dirumahkan (forelock) oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Pejabat Sementara Kepala Cabang Bank Papua Timika Joko Suparyono di Timika, Selasa (12/4/2017)., mengatakan, kebijakan PHK dan merumahkan ribuan karyawan yang dilakukan oleh PT Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya beberapa waktu lalu menimbulkan keresahan tidak saja bagi karyawan sendiri tetapi juga bagi kalangan perbankan.

"Kami berharap tidak ada lagi karyawan yang mengalami PHK atau dirumahkan karena tentu kebijakan itu sangat meresahkan. Kami menyambut baik opsi yang ditawarkan pemerintah kepada PT Freeport untuk bisa melakukan ekspor konsentrat lagi meski dalam jangka waktu yang terbatas. Karena sudah tentu dapat memberikan kepastian kepada para karyawan bahwa mereka tetap bekerja," kata Joko.

Bank Papua cukup khawatir terhadap permasalahan yang menimpa PT Freeport Indonesia dalam kurun waktu dua bulan terakhir semenjak Februari hingga Maret.

Sebab total kucuran kredit yang digelontorkan Bank Papua kepada karyawan PT Freeport maupun karyawan perusahaan-perusahaan privatisasi Freeport (perusahaan pengelola aset Freeport) sangat fantastis mencapai sekitar Rp500 miliar.

Lantaran ketakutan terjadi kredit bermasalah dalam jumlah besar, jajaran Direksi Bank Papua akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara pelayanan kredit baru bagi karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasinya sejak 20 Februari 2017.

Hingga kini keputusan penghentian sementara penyaluran kredit kepada karyawan Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasinya itu belum juga dicabut.

Joko mengakui keputusan tersebut sangat mempengaruhi kebijakan perkreditan Bank Papua di Kantor Cabang Timika.

"Kalau dari sisi jumlah kredit yang kita kucurkan, tentu sangat berpengaruh sebab sebelum terjadi permasalahan di Freeport, hampir setiap hari ada karyawan yang mengajukan permohonan kredit. Semenjak ada keputusan itu, tidak ada lagi karyawan yang mendapat pelayanan kredit baru. Kami hanya melayani kredit kepada PNS dan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah saja," kata Joko.

Menurut dia, pelayanan yang diberikan kepada Bank Papua kepada nasabah karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasinya selama dua bulan terakhir hanya sebatas menabung, mengambil uang dan pembayaran cicilan kredit yang sedang berjalan.

Pembayaran cicilan kredit yang sedang berjalan langsung dipotong dari gaji yang diterima karyawan.

"Kalau untuk transaksi pinjam-meminjam sudah tidak ada lagi, kami hanya sebatas melayani tabungan dan pengambilan uang saja," ujar Joko. (Ant)