PLN: Rasio Elektrifikasi Maluku Capai 77,44%

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero terus berupaya untuk melistriki semua ibu kota kecamatan dan terus meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Maluku. Tercatat hingga tahun 2016, rasio elektrifikasi PLN di Maluku sebesar 77,44%. ?Tinggal 17 ibu kota kecamatan lagi yang akan dilistriki oleh PLN,? kata Direktur Bisnis PLN Regional Maluku dan Papua, Haryanto WS, Kamis (13/4/2017).

Pada tahun 2017, lanjut Haryanto, PLN akan melistriki 91 desa dan 7 ibu kota kecamatan, di tahun 2018 akan melistriki 121 desa dan 10 ibu kota kecamatan, dan 2019 akan melistriki 45 desa. Sehingga ditargetkan 384 desa akan terlistriki sampai dengan tahun 2019 untuk mencapai Rasio Elektrifikasi 91,6%.

"Berbagai upaya kami terus lakukan untuk meningkatkan pelayanan kelistrikan di Maluku, sebagai salah satu upaya mewujudkan program Nawacita pemerintah melalui program 35.000 MW. Khusus di Maluku dan Papua, PLN bertekad untuk menjadikan Maluku Papua Terang di tahun 2020, sebagai wujud kerja nyata PLN untuk menerangi negeri," tambahnya.

Sementara itu, PLN berhasil menambah pasokan listrik di Ambon setelah Kapal Pembangkit Listrik MVPP Yasin Bey berhasil beroperasi secara komersil (COD) pada minggu (2/4) lalu. Untuk tahap pertama, pembangkit listrik apung ini mampu menambah pasokan hingga 54 MW dan selanjutnya suplai listrik yang dihasilkan akan meningkat sesuai kontrak hingga 60 MW yang tersambung melalui sistem 70kV.

Masuknya aliran listrik dari kapal apung ini ditandai dengan penandatanganan berita acara Commercial Operation Date (COD) pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara (M2U) dan pihak PT Kar Powership Indonesia, selaku operator dan pemilik kapal MVPP.

"Secara resmi kapal pembangkit listrik MVPP Yasin Bey menyuplai listrik ke sistem Ambon, dengan demikian, maka sistem kelistrikan Ambon sudah terbebas dari masalah pemadaman yang disebabkan oleh defisit atau kekurangan pasokan daya. Selanjutnya, jika proses COD MVPP dengan sistem Ambon sudah stabil, PLN bersama Kar Powership Indonesia segera melapor ke Gubernur Maluku," pungkasnya.