Soal Semen Rembang, DPR: Kenapa Swasta Dapat Lebih Mudah?

Warta Ekonomi, Rembang -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan industri semen asing yang sepertinya lebih mudah dalam berinvestasi ketimbang industri semen nasional, seperti PT Semen Indonesia di Rembang.

"Era pembangunan sekarang ini kan merata, seimbang. Tidak boleh memihak. Cuma kami tanya kenapa sepertinya swasta dapat mudah, sementara BUMN susah?," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo di Rembang, Kamis (13/4/2017).

Hal itu diungkapkan politikus Partai Gerindra tersebut di sela kunjungan rombongan komisi yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan yang dipimpinnya itu di pabrik Semen Indonesia di Rembang.

Turut hadir, Herman Khaeron dan Viva Yoga Mauladi yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, dan lima anggota komisi, serta jajaran pejabat dari kementerian terkait, yakni KLHK dan Kementerian Pertanian.

Edhy mencontohkan operasional pabrik Semen Indonesia di Rembang yang harus melalui proses panjang hingga sampai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan ternyata masih harus menunggu pembuktian lebih lanjut.

"Tadi, seperti dijelaskan kan harus menunggu pembuktian di bawah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang terdampak. Apakah syarat-syarat yang diberikan kepada BUMN itu diterapkan kepada swasta juga?," katanya.

Dalam prosesnya, kata dia, seolah-olah kehadiran industri semen pelat merah seperti tidak ada keberpihakan, padahal keberadaan Semen Rembang diakui dan diterima rakyat, khususnya warga yang tinggal di sekitarnya.

"Apalagi, ternyata ada lima perusahaan swasta yang menunggu ingin bangun (berinvestasi, red.) di Rembang. Namun, kami meminta masyarakat tetap tenang dan bersabar menghadapi masih adanya sejumlah pihak yang menolak," katanya.

Yang jelas, kata Edhy, DPR akan memperjuangkan untuk mencapai solusi yang diharapkan seluruh masyarakat, yakni bagaimana pabrik Semen Indonesia tetap bisa berjalan, tetapi tidak melanggar aturan teknis.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Prof. San Afri Awang membenarkan perlunya dilakukan pembuktian ada tidaknya sungai bawah tanah di CAT Watuputih sebelum dieksplorasi untuk industri.

"Kalau melakukan pembangunan harus berpikir soal keberlanjutan. Bangun sekarang, harus berpikir 50 tahun ke depan. Karts ini proses pembentukannya jutaan tahun, kalau ada dan kena eksplorasi akan hancur," katanya.

Apalagi, kata dia, persoalan di Rembang bukan sekadar pabrik Semen Indonesia, tetapi ada sekitar lima perusahaan besar yang menunggu berinvestasi di sekitar kawasan itu begitu persoalan Semen Indonesia rampung.

"Akan ada lima perusahaan besar di sekitar industri Semen Indonesia di Rembang. Mereka akan memakan areal besar juga dan berdiri di atas CAT Watuputih. Makanya, jangan berpikir jangka pendek, tetapi jangka panjang," katanya. (Ant)