Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:52 WIB. AIA -¬†AIA Financial Cervices menyerahkan dana CSR¬†sebesar Rp300 juta ke Badan Amil Zakat Nasional.
  • 21:50 WIB. e-KTP - DPD Golkar se-Indonesia solid dukung Setnov.
  • 21:49 WIB. Pilpres - PKB harap pilpres 2019 digandeng Jokowi.
  • 21:49 WIB. e-KTP - Golkar harap KPK berpegang pada fakta hukum.
  • 21:48 WIB. Pilpres - PKB: Presidential Threshold bukan untuk hasilkan capres tunggal.
  • 21:46 WIB. Narkotika - BNN sebut Pretty Asmara tak pernah jadi duta antinarkoba.
  • 21:45 WIB. Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirdja pesan kepada Sandiaga tunduk kepada pemerintah pusat.
  • 21:44 WIB. Jakarta - Sandiaga dapat pesan dari mantan Gubernur DKI.
  • 21:43 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi usul program sosial jadi PR untuk pelajar.
  • 21:43 WIB. SMS Ancaman - HM: Berkas Hary Tanoe masih di Polri.
  • 21:42 WIB. Makassar - Dishub Makassar akui macet karena kelebihan kendaraan.

Muhammadyah Desak Jokowi Pecat Menteri KLH

Foto Berita Muhammadyah Desak Jokowi Pecat Menteri KLH
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa  Sawit Indonesia (APPKSI) AM. Muhammadyah mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti  karena tidak mampu meyakinkan Uni Eropa terkait kemajuan industri sawit Indonesia.

 

Menurut Muhammadyah akibat ketidakmampuan Siti Nurbaya menjelaskan kemajuan industri sawit, Uni Eropa melarang produk-produk crude palm oil (CPO) yang berasal dari Indonesia.

 

"Ini sebuah bukti keteledoran ,serta tidak bekerjanya Kementerian KLH melakukan sosialisasi tentang kemajuan Industri sawit dalam menjaga lingkungan hidup dan larangan memperkerjakan pekerja anak-anak serta sudah tidak adanya pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan Industri sawit ,dan berkurangnya korupsi di sektor Industri sawit," ujar Muhammadyah melalui keterangan pers yang diterima, Senin (17/4/2017).

 

Larangan ekspor produk sawit ke Uni Eropa akibat adanya kampanye hitam terhadap industri sawit Indonesia yang sengaja dibiarkan oleh kementerian KLH , padahal ada dana setiap tahun di Kementerian KLH yang digunakan untuk melakukan kegiatan pendataan hutan dan pengunaan lahan hutan yang sudah dilepas status menjadi Perkebunan sawit.

 

"Ini semua tidak di lakukan oleh Kementerian KLH , sehingga jika ada musibah kebakaran hutan selalu yang disalahkan Petani dan pelaku sektor usaha sawit padahal Karena keteledoran Kementerian KLH," ungkapnya.

 

Untuk itu, pihaknya mempertanyakan kemana dana yang dipungut oleh dari ekspor sawit sebesar 50 dollar AS per ton nya yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit dimana dalam UU Perkebunan no 39 Tahun 2014 ,dalam pasal 93 Ayat 4 penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan digunakan.

 

"APPKSI mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat menteri Kehutanan dan lingkungan Hidup akibat larangan ekport CPO Indonesia ke negara negara Uni Eropa, jelas akibatnya sangat merugikan petani dan negara dalam hal penerimaan negara, apalagi tahun depan diprediksi penerimaan negara akan berkurang banyak," jelasnya.

 

"APPKSI juga mendesak BPK dan KPK untuk melakukan audit investigasi BPDP terkait pengunaan Dana yang dihimpun dari hasil pungutan ekport CPO Karena diduga banyak diselewengkan," tambah Muhammadyah.

Tag: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK)

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78