OJK Minta FK-LJKD NTB Dukung Kebijakan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat meminta Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah NTB lebih efektif berperan dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam membangun ekonomi masyarakat.

"Programnya harus memberikan kontribusi terhadap program pemerintah daerah (pemda) sesuai tugas pokok dan fungsi Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FK-LJKD) NTB," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Yusri, di Mataram, Kamis (20/4/2017).

Sebagai pembina, kata dia, OJK NTB juga ikut memberikan arahan kepada forum yang baru berumur dua tahun itu dalam menunjukkan keberadaan dan kontribusinya kepada masyarakat di daerah.

Forum yang berdiri sejak 2016 itu sebelumnya dipimpin oleh Kepala OJK NTB, namun sesuai instruksi OJK pusat, tampuk ketua harus diberikan kepada industri jasa keuangan.

Jumlah anggota FK-LJKD NTB sebanyak 143 lembaga keuangan, terdiri atas industri perbankan, asuransi, perusahaan dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan.

Menurut Yusri, tujuan utama pembentukan forum tersebut untuk lebih memudahkan koordinasi sesama anggota, terutama yang berkaitan dengan kontribusi industri jasa keuangan dalam mendukung program pembangunan di daerah.

"Dengan adanya paguyuban industri jasa keuangan ini, harapan OJK koordinasi menjadi lebih baik, tidak hanya dengan anggota tapi dengan pemerintah daerah," katanya.

Sementara itu, Ketua FK-LJKD NTB H Komari Subakir, mengatakan seluruh anggota paguyuban yang dipimpinnya berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Dukungan tersebut akan dimasukkan dalam program kerja yang akan segera diusulkan oleh masing-masing anggota untuk kemudian dijadikan sebagai program tetap tahun 2017.

"Pelaksanaan program tentunya kami sesuaikan dengan anggaran yang tersedia," ujar Komari yang terpilih sebagai ketua secara aklamasi.

Direktur Utama PT Bank NTB ini menambahkan, dalam melaksanakan program, masing-masing anggota juga sepakat untuk mengeluarkan dana iuran sebesar Rp3 juta per bulan yang dibayarkan setiap satu semester.

FK-LJKD NTB juga akan bersinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) NTB dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah.

"Jadi arah program kami juga akan disinergikan dengan program TPAKD," ujarnya. (Ant)