Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Larangan Ekspor CPO ke UE Buat Penerimaan Negara Turun

Larangan Ekspor CPO ke UE Buat Penerimaan Negara Turun Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekspor CPO saat merupakan salah satu ?andalan bagi pemasukan negara yang sedang membutuhkan dana besar untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi nasional ?hingga 5,6 persen ditahun 2018 seperti yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo

Hal tersebut dipertegas saat presiden menggelar rapat kabinet dengan mengatakan kurangnya penerimaan negara akan pengaruhi Dana alokasi umum kedaerah akibat larangan ekspor CPO oleh negara Uni Eropa.

Direktur Kajian Ekonomi Agroindustri Indonesia Development Monitoring ( IDM), Ferdinand Situmorang.SE mengatakan, ?"larangan ekspor CPO ke UE yang dikeluarkan oleh parlemen disebabkan buruknya kinerja kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan industri sawit dalam melawan kampanye hitam yang dilakukan LSM lokal dan luar negeri terhadap Industri sawit Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/4/2017)

Ferdinand menilai, ketidakbecusan dan peyelewengan dana kampanye industri sawit Indonesia akhirnya menyebabkan parlemen UE menuduh Industri sawit Indonesia banyak pengrusakan hutan, "Dimana memperkerjakan anak-anak, serta marak pratek korupsi dalam pengadaan lahan sawit, dan pelanggaran HAM yang selama ini di kampanyekan LSM lokal dan Luar negeri yang ditelan bulat-bulat oleh parlemen UE,"paparnya.

Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan, hal ini sangat jelas larangan ekspor CPO sebagai bentuk kinerja buruk Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang gagal melakukan sosialisasi dan pendataan kalau area kebun sawit tidak masuk kategori hutan tapi masuk Area Pengunaan.

Karena itu Presiden Joko Widodo jangan menganggap enteng persoalan larangan eksport CPO oleh Uni Eropah karena akan banyak berdampak buruk pada perekonomian daerah yang memiliki Perkebunan sawit, "Hal ini akan membuat harga TBS bisa turun lagi dan menyebabkan Petani sawit dan pelaku ekonomi sekitar perkebunan akan menurun pendapatanya,"terangnya.

Ia berharap agar menteri LHK dapat mengevaluasi hal tersebut. "Dan Evaluasi terhadap Dana Dana BPDP yang katanya digunakan untuk promosi produk sawit Indonesia."tutupnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Vicky Fadil
Editor: Vicky Fadil

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: