Bekraf: Persoalan Akses Internet Jadi Kendala Industri Kreatif

Warta Ekonomi, Jakarta -

Akses internet hingga kini masih didominasi oleh mereka yang tinggal di Pulau Jawa. Hal ini merefleksikan ketidakmerataan penggunaan internet masih ada.

"Akses internet di Indonesia belum tersedia merata ke seluruh wilayah khususnya di daerah pelosok," ujar Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Fadjar Hutomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Terkait hal tersebut, Fadjar merujuk survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016. Hasil itu menyebut penetrasi internet mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

"Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII itu tercatat bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angkat total pengguna internet tahun ini berada di Pulau Jawa. Sedangkan sisanya adalah 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera. Sebanyak 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi. 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan. 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB. 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua," kata dia menambahkan.

Lebih jauh, dia menilai kondisi geografis dan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk membangun akses telekomunikasi di daerah menjadi alasan utama enggannya operator telekomunikasi untuk menghadirkan layanannya di daerah pelosok.

Atas dasar itu, sambung dia, pemerintah terus mendorong pelaku industri kreatif untuk terus berkembang. Menurutnya, jaringan internet sangat berperan penting dalam mengenalkan dan memasarkan produk industri kreatif.

"Badan Ekonomi Kreatif baru-baru ini menyebutkan, jika mengacu data 2016, industri kreatif menyumbang sekitar Rp800 triliun atau 8 persen dari total produk domestik bruto (PDB), dengan growth dari tahun ketahun mencapai 5 persen," papar dia.

Dikatakan olehnya, selain menyumbang PDB nasional industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.

"Ekonomi kreatif semakin mendapat perhatian utama di banyak negara karena dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian," tutur dia.

Melihat potensi yang ada sehingga tidak mengherankan kalau pemerintah terus mendorong startup untuk terus berkembang. Selain dengan memberikan wadah bagi pemain industri kreatif untung menuangkan ide-idenya, yang tidak kalah pentingnya adalah pemerataan internet.

"Pemasaran sistem online memiliki jangkauan sangat luas dan dalam waktu singkat," jelas Fadjar seraya menambahkan pemerataan akses internet juga menjadi kewajiban Kemenkominfo?agar ekonomi yang berbasis digital kreatif ini dapat terus berkembang.

Saat ini, sambung dia, ada 16 subsektor yang akan terus berkembang selama 2015 hingga 2019 di antaranya seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, aplikasi game, arsitektur, desain interior. Ada juga desain komunikasi visual, periklanan, musik, penerbitan, fotografi, desain produk, fashion, film animasi dan video, kriya, serta?kuliner.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi mengatakan layanan 4G LTE juga dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan yang memiliki potensi daerah seperti destinasi wisata dan potensi ekonomi agar semakin dikenal di dunia internasional.

"Terlebih lagi wisatawan lokal maupun dunia saat ini tengah mencari tempat wisata yang tidak mainstream. Saya kira dengan menggunakan media internet 4G LTE hal tersebut bisa dilakukan," terang Hanafi pada saat peresmian layanan 4G Telkomsel se Ibukota Kabupaten di NTT.

Dengan layanan 4G LTE, masyarakat dapat merasakan pengalaman mobile digital lifestyle yang sesungguhnya khususnya pagi para pelaku usaha kecil/UKM dapat mulai memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk meningkatkan daya saing serta meperluas jaringan marketing-nya.

"Selain itu, manfaat bagi pelanggan lainya untuk melakukan download, upload, ataupun sharing berbagai jenis konten dalam file besar seperti foto, video, games, aplikasi, dan lain sebagainya dengan jauh lebih baik," ucap dia.

Hal senada juga diungkapkan International Telecommunication Union (ITU) Development Bureau Brahima Sanou mengatakan kondisi geografis seharusnya tidak menjadi halangan bagi swasta untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

"Jika pembangunan infrastruktur tidak segera diratakan bagaimana mungkin digital economy bisa terwujud," tukas dia.