UU Baru, Australia Persulit Permohonan Kewarganegaraan

Australia melakukan perubahan besar dalam undang-undang imigrasinya yang akan mempersulit seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan. Langkah tersebut menyusul pengumuman persyaratan visa yang lebih ketat bagi pekerja terampil dari luar negeri yang dikeluarkan pemerintah beberapa hari sebelumnya.

"Perubahan ini termasuk tes bahasa Inggris yang lebih ketat dan kemampuan untuk membuktikan 'nilai-nilai Australia' yang dikuasai pemohon," kata Perdana Menteri Malcolm Turnbull seperti dikutip dari laman BBC di Jakarta, Minggu (23/4/2017).

Selain itu, warga juga harus sudah mendapatkan empat tahun izin tinggal permanen, naik dari syarat satu tahun yang berlaku saat ini. Turnbull mengatakan perubahan itu akan memastikan pendatang lebih terintegrasi dengan masyarakat setempat.

"Penting bagi mereka untuk paham bahwa mereka berkomitmen terhadap nilai-nilai Australia," katanya.

Nilai-nilai Australia yang dimaksud adalah bahwa migran harus menunjukkan dukungan terhadap kebebasan beragama dan kesetaraan gender. Turnbull juga menegaskan kekerasan domestik tak bisa ditoleransi.

"Menghormati perempuan dan anak, ini adalah nilai Australia yang penting. Nilai-nilai yang mengikat kita semua adalah yang kita hormati, aturan hukum, komitmen pada kebebasan, demokrasi, ini adalah elemen kunci pada identitas Australia dan kewarganegaraan kita harus mencerminkan ini," tegas Turnbull.

Sementara itu, perubahan lainnya dalam proses kewarganegaraan, antara lain tes bahasa Inggris yang lebih ketat, termasuk membaca, menulis, mendengar, dan berbicara; memberikan bukti telah terintegrasi dengan masyarakat, seperti riwayat kerja, sekolah, atau keanggotaan di organisasi masyarakat; sudah memiliki izin tinggal permanen selama empat tahun; pemohon hanya boleh tiga kali mengajukan permohonan dan siapapun yang curang dalam ujian akan langsung gagal.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengganti skema visa yang kontroversial agar menyulitkan warga negara asing untuk bekerja di Australia. Turnbull mengatakan kedua pengumuman itu dilakukan demi kepentingan nasional. Namun Partai Buruh yang menjadi oposisi menuduh Turnbull membuat pengumuman ini demi keuntungan politik.