Deddy Mizwar Imbau Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Pilkaser dan Pemilu

Warta Ekonomi, Bandung -

Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan aktif dalam mendorong tingkat partisipatif masyarakat dalam pengawasan?Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkaser) 2018 dan Pemilihan Umum 2019.

?Sistem pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Penegakkan Peraturan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengawasan yang tidak saja efektif dan efisien, tapi juga mampu mendorong partisipasi publik dan partai politik untuk melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. Ini substansinya dari acara sosialisasi ini salah satunya,"katanya kepada wartawan, Jumat di Bandung (28/4/2017)

Hal ini, dikatakan Wagub sesuai Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang intinya mengamanatkan bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.a

Wagub Jabar yang akrab disapa Demiz ini menjelaskan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dengan tetap menjaga netralitas, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Lebih jauh Demiz menambahkan keterlibatan media cetak dan elektronik sebagai corong informasi masyarakat sangat diperlukan. Selain untuk mensosialisasikan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Pengawas, media massa juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan dengan menyuarakan kondisi yang terjadi di lapangan, serta dari informasi yang disampaikan masyarakat.

Sebelumnya,?Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Tahapan Pilkada Serentak 2018 akan dimulai pada Agustus 2017, sementara tahapan Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden akan dimulai sekitar Desember 2017.

?Kami sangat berharap besar dari Jawa Barat. Ada 16 kabupaten/kota, ada satu Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini tugas kita bersama ke depan, bukan hanya dari teman-teman KPU, Bawaslu Provinsi. Bukan hanya Panwas Kabupaten/Kota, tapi juga teman-teman, bapak-bapak kita dari Pemerintah Provinsi, DPRD, Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan juga para?stakeholder?yang ada ?khususnya teman-teman Partai Politik,"?tuturnya

Partai Politik (Parpol) harus menjadi pengawal utama demokrasi di Indonesia. Parpol bisa membuat kendali terhadap masa dan apapun yang terjadi pada Pemilu ke depan. ?Untuk itu, diharapkan peran serta Parpol perlu lebih ditingkatkan menjadi garda terdepan dalam berdemokrasi yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil,?ungkapnya

Sementara itu, selain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada Pilkada Serentak gelombang ketiga Tahun 2018 di Jawa Barat, juga akan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 10 (sepuluh) Kabupaten, yaitu Bandung Barat, Bogor, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Ciamis, ? dan Kabupaten Garut, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada 6 (enam) Kota, yaitu Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi.?