Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:44 WIB. Sepak Bola Sea Games (17/8) - Thailand 1 - 0 Timor Leste
  • 22:36 WIB. Ride Sharing - Go-Jek menghelat sejumlah kampanye khusus bertemakan hari kemerdekaan RI ke-72.
  • 22:34 WIB. Gadget - Peneliti dari Universitas Washington berhasil mengembangkan prototipe ponsel tanpa baterai.
  • 22:33 WIB. Gadget - Polytron: Tren smartphone dengan kamera ganda bakal menjadi tren sesaat saja.
  • 22:27 WIB. Bursa Transfer - Barcelona klaim segera dapatkan Philipe Coutinho dalam waktu dekat.
  • 22:23 WIB. Kenya - Pemimpin oposisi Kenya akan lakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung Kenya terkait hasil pilpres.
  • 22:21 WIB. Kenya - Komisi Pengawasan Pemerintah Kenya segera lakukan penyelidikan kepada polisi Kenya, terkait pembunuhan bayi dan seorang bocah perempuan.
  • 22:17 WIB. Turki - Turki perkuat kerja sama dengan militer Iran pascakunjungan Kepala Staf Militer Iran, Mohammad Baqeri.
  • 22:14 WIB. India - India rampungkan pembelian enam helikopter Boieng dengan mahar $650 juta.
  • 22:06 WIB. Neymar Jr - Pemain PSG, Neymar Jr, ditunjuk sebagai duta disabilitas.
  • 22:05 WIB. Arab Saudi - Arab Saudi bantah lakukan mediasi dengan pihak Iran.
  • 22:04 WIB. Charlottesville - Ribuan warga AS tolak aksi kekerasan di Charlottesville, Virginia.
  • 22:03 WIB. Mesir - Mesir: sebanyak 33.000 ribu artefak hilang dalam kurun waktu 50 tahun.
  • 22:01 WIB. Inggris - Otoritas Inggris yakin terkait perundingan Brexit menuju ke tahapan selanjutnya di bulan Oktober.
  • 21:59 WIB. Suriah - Uni Eropa harapkan perundingan damai di Suriah dapat terlaksana di bulan Oktober atau November 2017.

KPK Periksa Lagi Pengacara Elza Syarief

Foto Berita KPK Periksa Lagi Pengacara Elza Syarief
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa pengacara Elza Syarief dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (e-KTP).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Selain memeriksa Elza, KPK juga dijadwalkan memeriksa dua orang saksi lainnya dalam perkara yang sama, yaitu pengacara Anton Taofik dan seorang swasta Inayah.

"Dua orang itu juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA)," kata Febri.

Sebelumnya, pengacara Farhat Abbas juga diperiksa KPK sebagai untuk tersangka Miryam S Haryani dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Keterangan Farhat dibutuhkan karena ia adalah pengacara dari saksi lain dalam kasus ini yaitu Elza Syarif yang sudah diperiksa pada 5 dan 17 April lalu.

Farhat Abbas saat mendampingi pemeriksaan Elza pada Senin (17/4) mengatakan, Elza dikonfirmasi mengenai pertemuan antara mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dengan seorang pengacara bernama Anton Taofik.

Farhat mengatakan, ada seorang petinggi partai berinisial SN dan RA yang mengatur pertemuan tersebut.

"Pokoknya dalam pemeriksaa lalu, Ibu Elza dikejar, termasuk petinggi (partai) juga, inisial SN dan RA orang yang dianggap mengatur (pertemuan)," kata Farhat di Gedung KPK pada Senin (17/4).

Meski Farhat tak menyebut nama lengkap kedua orang itu, namun RA adalah salah satu petinggi partai yang bekerja sebagai asisten SN.

"Tapi Ibu dikejar bahwa peristiwa itu dilakukan oleh suruhan orang yang berinisial SN dan RA, itu untuk pengacara Anton Taofik," ungkap Farhat.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Rabu (5/4), Elza membenarkan bahwa Miryam bertemu Anton Taofik di kantornya. Pada pertemuan tersebut, Elza mengatakan Miryam sempat bercerita mengenai kasus e-KTP.

Namun Elza membantah bila dirinya menyarankan Miryam untuk mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat proses penyidikan. Anton diduga sebagai orang yang mempengaruhi Miryam untuk mencabut BAP.

Pada sidang dugaan korupsi KTP-E pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran e-KTP.

Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa namanya.

Andi Agustinus alias Andi Narogong disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara Miryam disangkakan melanggar pasal 22 jo pasal 35 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), e-ktp, Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,584.17 3,548.25
British Pound GBP 1.00 17,297.22 17,122.12
China Yuan CNY 1.00 2,012.76 1,992.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,441.00 13,307.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,529.68 10,422.04
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,718.01 1,700.86
Dolar Singapura SGD 1.00 9,832.48 9,730.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,779.73 15,621.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.82 3,096.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,145.12 12,021.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10